Jakarta – Data yang dihimpun KontraS menyebutkan korban penyiksaan selama periode bulan Juli 2011-Juni 2012, tercatat telah terjadi dugaan 86 peristiwa penyiksaan dan terdapat 243 orang korban. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 28 penyiksaan dengan 49 korban.

“Berdasarkan monitoring KontraS untuk periode Juli 2011-Juni 2012, terjadi lonjakan luar biasa dugaan terjadinya praktik penyiksaan,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS, Indria Fernida Papang Hidayat yang dikutip, Selasa (26/6).

Catatan tersebut tertuang dalam laporan KontraS yang berjudul “Penyiksaan Meningkat Drastis” dalam rangka memperingati hari anti penyiksaan dunia yang diperingati oleh komunitas HAM pada setiap 26 Juni.

Dugaan pelaku kekekerasan tersebut, tercatat aparat Polri sebanyak 14 peristiwa, TNI sejumlah 60 peristiwa, dan sipir penjara sebanyak 12 peristiwa. Adapun wilayah yang terbanyak sebagai tempat praktek penyiksaan adalah wilayah Papua.

Kontras menilai terjadinya penyiksaan tersebut dikarenakan adanya kebijakan Negara yang member peluang terjadinya praktek penyiksaan. Sementara Negara harusnya juga segera mengakomodir kebijakan yang semestinya bisa mencegah atau mengurangi terjadinya penyiksaan.

Atas fakta-faka penyiksaan yang telah terjadi di Indonesia, KontraS mengajukan enam tuntutan untuk menghentikan praktek kekerasan tersebut.

1- Pemerintah dan DPR RI harus mempercepat pembahasan RUU Perubahan KUHP dan KUHAP atau menyusun suatu RUU Anti Penyiksaan tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan regulasi mendesak bagi upaya mengkriminalisasi tindak penyiksaan ;

2- Institusi negara yang relevan seperti TNI, Polri, dan Kementrian Hukum dan HAM (yang membawahi sistem penjara dan tahanan di Indonesia) memastikan penghukuman yang maksimal kepada pelaku hingga memberikan efek jera serta harus menerapkan suatu mekanisme vetting secara internal bagi aparat, petugas, atau pejabatnya yang melakukan, memerintahankan, atau membiarkan terjadinya praktik penyiksaan;
3- Institusi negara yang memiliki mandat melakukan fungsi pemantauan atau pengawasan yang independen (independent external oversight bodies), seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau Kompolnas juga bisa menerapkan mekanisme vetting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyiksaan;

4- Pemerintah harus bisa menghentikan praktik penyiksaan yang didasari pada pola stigmatisasi dan diskrimnasi yang terjadi di Papua mengingat meningkat tajamnya praktik penyiksaan di wilayah tersebut akan memperburuk situasi Papua yang sedang bermasalah;
5- Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan;

6- Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan negara yang memfasilitasi praktik penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Share

Video Popular