Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Indonesian Corruption Watch [ICW] meminta Kadiv Propam Mabes Polri agar segera bertindak atas kesewenangan Bareskrim Polri terhadap wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto.

Hal demikian disampaikan oleh KontraS dan ICW dalam surat terbuka untuk menindaklajuti laporan yang disampaikan pertengahan bulan lalu. Laporan itu berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tanggal 18 Februari 2015.

Surat itu ditandatangani oleh Koordinator KontraS, Haris Azhar dan Koordinator ICW, Ade Irawan. Surat terbuka ditujukan kepada Irjen Pol Syafruddin, Kadiv. Propam Mabes Polri, tertanggal 25 Februari 2015.

Isi surat juga mencantumkan rekomendasi Ombudsman RI telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015. Tanggal 18 Februari 2015, Tentang Maladministrasi Dalam Proses Penangkapan dan Pemeriksaan Sdr. Bambang Widjojanto Oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

Maladministrasi sebagaimana yang dimaksud, diantaranya:

1. Bahwa penangkapan yang dilakukan Bareskrim Polri telah mengabaikan ketentuan tentang keharusan adanya pemanggilan terlebih dahulu

Hal ini dapat dilihat dari penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Sdr. Bambang Widjojanto tidak didahului dengan pemanggilan terhadap yang bersangkutan selama 2 [dua] kali berturut-turut. Dari hasil investigasi Ombudsman RI, diketahui bahwa penyidik Bareskrim dalam melakukan penangkapan hanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [KUHAP] saja tanpa mempertimbangkan prosedur penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang memerintahkan penangkapan [upaya paksa] dapat dilakukan setelah adanya pemanggilan Tersangka sebanyak 2 kali berturut-turut. Dengan adanya pengabaian terhadap Perkap tersebut membuktikan bahwa Bareskrim Polri telah mengabaikan aturan internal yang dibuat oleh lembaganya sendiri.

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] baru diterima oleh Kejaksaan Agung setelah Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] Nomor: B.07/1/2015/Dit Tipideksus tertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri baru diterima Kejaksaan Agung pada Jumat, 23 Januari 2015 [siang hari] atau satu hari setelah dilakukannya penangkapan terhadap Bambang Widjojanto. Setelah dikeluarkannya SPDP barulah Kejaksaan Agung menunjuk Jaksa Senior untuk meneliti perkara dimaksud. Penerbitan SPDP yang dilakukan setelah adanya penangkapan terhadap Bambang WIdjojanto telah melanggar Pasal 109 Ayat [1] KUHAP dan Pasal 25 Ayat [1] Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

3. Bahwa terdapat anggota Polri di luar nama penyidik yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, turut melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto

Dalam surat perintah penangkapan Sdr. Bambang Widjojanto tidak tercantum nama Kombes Pol. Victor E Simanjuntak yang saat penangkapan statusnya sebagai Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Polri [Pamen Lemdikpol]. Kehadiran Kombes Pol. Victor E Simanjuntak yang bukan merupakan penyidik dalam perkara dimaksud tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus diperiksa lebih lanjut motif keikutsertaannya; [lihat hal 5 huruf l daftar nama penyidik

4. Bahwa administrasi penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri tidak cermat, teliti dan hati-hati

Dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Januari 2015, terdapat kesalahan pada alamat tinggal Bambang Widjojanto. Selain itu, dalam Surat Perintah Penangkapan tidak diuraikan pengenaan ayat secara rinci yang menunjukkan peran dan kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat [1] KUHAP, sehingga tindakan ketidakcermatan Bareskrim Polri berpotensi terhadap rekayasa kasus.

5. Bahwa Bareskrim Polri tidak memberikan turunan BAP yang menjadi hak tersangka atau penasehat hukumnya

Pada 3 Februari 2015 pada saat pemeriksaan lanjutan terhadap Bambang Widjojanto, Penyidik Bareskrim Polri tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan [BAP] kepada Bambang Widjojanto maupun kuasa hukumnya,. Pengabaian yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut telah melanggar Pasal 72 KUHAP

– See more at: http://www.erabaru.net/detailpost/propam-diminta-bertindak-kesewenangan-penangkapan-bambang-widjojanto#sthash.Lv7eucoN.dpuf

Share

Video Popular