Jakarta – Survei digelar oleh lembaga kajian opini dan kebijakan publik, Populi Center menyebutkan warga DKI Jakarta meminta DPRD untuk membuktikan mereka tidak memasukkan anggaran siluman dalam APBD DKI.
Langkah yang dilakukan DPRD adalah agar mereka bersedia mengikuti proses hukum sebagai jawaban serta membuktikan ketidakterlibatan mereka dalam praktek dugaan memasukkan anggaran siluman APBD DKI.

“Masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI tidak menghindari kasus hukum sebagai sikap pembuktian tdk memasukkan anggaran siluman,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto dalam keterangan pers di Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015)

Hasil demikian terungkap dalam survei yang dirilis oleh Populi Center yang digelar dalam waktu 11-15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta. Jajak pendapat dilakukan dengan tema “Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta.”
Hasil survei yang melibatkan dengan 1000 responden yang dipilih secara acak menyebutkan sebanyak 26,4 persen warga DKI meminta masyarakat membuktikan tudingan secara hukum. Sebanyak 23,9 persen warga meminta mengedepankan dialog dengan Ahok. 18.6 persen meminta berkoordinasi dengan pusat dan hanya 1,6 mendukung melakukan hak angket.

Hasil survei membuktikan sebanyak 1,4 persen lainnya meminta anggota DPRD tetap melakukan sesuai fungsinya, intropeksi diri dan mengakui kesalahan. Namun demikian, warga DKI yang tidak menjawab mencapai 28,1 persen.
Menurut Nico, sedikitnya warga DKI Jakarta menyetujui hak angket yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menandakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dinilai sangat tidak aspiratif. Menurut dia, DPRD dinilai tidak memahami keinginan masyarakat karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat.
Sedangkan dari tingkat kepuasan masyarakat, survei populi center menyebutkan sekitar 45,7 persen responden menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka. Sebanyak 45,7 persen responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ada pun masyarakat yang sangat puas kinerja DPRD hanya 0,2 persen.
Jumlah warga DKI yang menjawab bahwa keberadaan DPRD DKI sangat mewakili aspirasi mereka hanya berjumlah 0,1 persen sedangkan yang menjawab mewakili 8,1 persen, biasa saja 27,2 persen, sangat tidak mewakili 6,1 persen dan tidak menjawab sebanyak 12,8 persen.
Survei Populi menyimpulkan para anggota DPRD DKI Jakarta harus menyadari kinerja mereka adalah bersifat kolektif. Jika kemudian ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum mereka secara keseluruhan.
Nico mengatakan etika dan kehormatan para anggota DPRD mesti dijaga dan ditegakkan setegas-tegasnya supaya mayoritas anggota DPRD DKI yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya.
Survei mengenai yang teringat jika mendengar nama DPRD DKI Jakarta, masyarakat Jakarta cenderung mengarah kata-kata yang bermakna kurang baik. Seperti korupsi,tidak aspiratif, kisruh, dana siluman, kurang peduli rakyat, musuh Ahok dan ribut terus.
Responden survei dipilih secara random dan bertingkat mulai dari pengacakan untuk kelurahan, RT, Keluarga dan akhirnya responden terpilih di 6 wilayah Jakarta. Tim pewancara terdiri dari sejumlah mahasiswa yang berasal dari UIN Jakarta, UI dan Universitas Nasional. Pembiayaan survei berasal dari Yayasan Populi Indonesia.

Share

Video Popular