Jakarta – Permintaan khusus yang diajukan oleh pemerintahan rezim komunis Tiongkok terhadap kepolisian RI agar Konfrensi Asia Afrika steril dari spanduk Falun Gong dinilai melukai semangat Konfrensi Asia Afrika ke-60. Bahkan hal demikian sebagai wujud pembungkaman terhadap hak azasi warga negara yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

“Permintaan pemerintah Tiongkok ini mencederai semangat dari KAA dan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam pembukaan UUD 1945,” kata Ketua Himpunan Falun Dafa Indonesia, Gatot Machali dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Menurut dia, intervensi rejim Komunis Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia semakin nyata pada saat ini. Sikap demikian menunjukan adanya kelemahan pemerintah dan negara Republik Indonesia dihadapan negara lain yakni Tiongkok.

Gatot menuturkan, selama ini, rejim komunis Tiongkok selalu mengkaitkan aktivitas Falun Dafa dalam hubungan diplomatiknya dengan negara lain. Demi alasan menjaga hubungan baik dengan Beijing, pemerintah Indonesia sering kali menuruti kemauan penguasa Tiongkok untuk membatasi aktivitas  Falun Dafa di wilayah Indonesia.

Menurut Gatot, perwujudan atas hanya sebatas demi menjaga hubungan baik yakni ketidakmauan pemerintah memberikan legalitas kepada Himpunan Falun Dafa Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya secara resmi di Tanah Air.

Bagi dia, Konfrensi Asia Afrika yang akan dilangsungkan di Bandung merupakan momentum yang penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukan perannya dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, semestinya pemerintah RI bisa berperan dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rejim komunis Tiongkok.

Langkah yang perlu dilakukan Indonesia adalah menggalang solidaritas kemanusiaan diantara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, di tengah kuatnya hegemoni ekonomi Tiongkok di kawasan ini. Bukan sebaliknya memenuhi permintaan penguasa Tiongkok untuk membungkam aktivitas Falun Gong demi melanggengkan penindasan dan kebiadaban yang terjadi di Tiongkok.

Staff Advokasi YLBHI, Wahyu Nandang Herawan mengatakan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan Falun Gong memandang bahwa tindakan pelarangan pembentangan spanduk dan pelarangan aksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat merupakan tindakan pemasungan hak atas kebebasan berpendapat.

Dia menegaskan penyampaian hak pendapat sebagaimana telah diatur didalam pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Menurut dia. tindakan pelarangan ini sangat tidak beralasan. Jika alasannya terkait tempat dilaksanakannya aksi, Konfrensi Asia Afrika bukan termasuk tempat yang dilarang oleh Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

Justru, lanjut Nandang,  di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, ada kewajiban aparat pemerintah untuk melindungi HAM, menghargai asas legalitas, menghargai asas praduga tak bersalah dan menyelenggarakan keamanan.

Oleh karena itu, bagi Nandang, sudah sepatutnya aparat pemerintah dalam hal ini kepolisian memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga Indonesia yang akan melakukan haknya untuk berpendapat dan berekspresi bukan malah tunduk terhadap kepentingan dari negara asing.

Konfrensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Bandung, Jawa Barat akan digelar pada 23-24 April 2015  mendatang. Sejumlah kepala negara di berbagai dunia turut hadir pada perehelatan akbar itu. Delegasi rezim Tiongkok akan dipimpin oleh Presiden Tiongkok yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping.

Share

Video Popular