Jakarta – Praktisi Falun Gong di Bali membantah serta menyanggah pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Bali  Mangku Pastika bahwa mereka menggelar aksi demonstrasi di pantai hingga membuat wisatawan Tiongkok merasa tidak nyaman saat berkunjung di Bali.

Koordinator Himpunan Falun Dafa Indonesia, Pusat Bimbingan di Bali, I Wayan Sumiata mengatakan mereka hanya melakukan latihan meditasi bersama di pantai, lapangan umum atau ditempat-tempat lain di Bali.

Dalam hal ini, lanjut Sumiarta, praktisi Falun Gong atau Falun Dafa sekaligus memberikan informasi fakta kebenaran tentang Falun Gong yang selama ini masih ditindas di Tiongkok kepada masyarakat dan para wisatawan Tiongkok.

“Kegiatan ini tidak bisa dikategorikan demo,” kata Sumiarta dalam keterangan pers elektroniknya diterima redaksi Erabaru.net, Kamis (9/4/2015).

Dia memaparkan unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Apalagi, fakta menunjukkan jumlah wisatawan Tiongkok yang ke Bali selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan tidak ada relevansinya dengan pernyataan Gubernur Bali Mangku Pastika yang mengatakan ketidak nyamanan wisatawan Tiongkok karena ‘demo Falun Gong’ yang juga sesungguhnya bukan demo.

Lalu bagaimana dan seperti apa Falun Gong itu? latihan ini disebutkan mulai dipublikasikan oleh Master Li Hongzhi di Tiongkok pada bulan Mei 1992 dan sudah menyebar di lebih dari 114 negara dan membawa manfaat positif bagi banyak orang.

Latihan Falun Gong, terang Sumiarta, menjadi semakin populer dan berkembang pesat di Tiongkok karena manfaat kesehatan jiwa-raga yang diperoleh para praktisi setelah berlatih Falun Gong.

Menurut survei yang dilakukan pemerintah Tiongkok pada akhir tahun 1997, jumlah praktisi Falun Gong telah mencapai 70 juta orang, jauh melebihi anggota partai komunis Tiongkok. Terdapat cukup banyak pejabat pemerintah, bahkan kader partai komunis sendiri yang ikut berlatih Falun Gong. Lalu kemudian hal ini membuat Jiang Zemin, pemimpin komunis Tiongkok saat itu merasa terancam kedudukannya.

Tahun 1999, pemerintah Tiongkok melarang buku Zhuan Falun (buku pembimbing kultivasi Falun Gong), karena menurut mereka isinya “takhayul”. Partai Komunis Tiongkok menganggap semua hal tentang jiwa, spiritual atau kepercayaan adalah takhayul karena bertentangan dengan kepercayaan mereka terhadap materialisme dan atheisme dari ideologi Marxist.

Sejak saat itu, lanjut Sumiarta, berbagai macam fitnahan dan berita bohong tentang Falun Gong dan praktisi-praktisi disebarluaskan ke seluruh dunia melalui media dan kedutaan-kedutaan Tiongkok disetiap negara, sehingga menyebabkan banyak orang terutama orang-orang Tiongkok dan media di luar negeri yang tidak tahu berita sebenarnya termakan berita bohong tersebut.

Sementara itu, penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap para praktisi yang tidak bersalah terus dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, ribuan praktisi Falun Gong telah tewas dan bahkan dijadikan sumber organ untuk transplantasi di Tiongkok, yang sekarang sudah jadi isu kemanusiaan di dunia internasional.

Para praktisi Falun Gong yang ditahan di kamp-kamp kerja paksa dipaksa memproduksi barang-barang untuk kebutuhan export. Mereka bekerja di luar batas kewajaran dengan istirahat yang minim. Seringkali karena kelelahan dan tertidur, mereka menghadapi penyiksaan, pukulan dan kata-kata kasar dari petugas. Inilah yang menyebabkan harga produk-produk buatan Tiongkok murah-murah. Produk-produk tersebut mengandung darah, keringat dan air mata.

Kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tiongkok dinilai harus diungkap agar dunia mengetahui fakta yang sebenarnya. Sebagian besar masyarakat Tiongkok tidak tahu fakta ini karena akses internet terhadap berita Falun Gong di Tiongkok diblokir karena dianggap membahayakan stabilitas nasional. “Banyak dari mereka mengucapkan terimakasih atas informasi yang tidak bisa mereka dapatkan di negari mereka sendiri,” ungkap Sumiarta.

Sementara Wakil Koordinator KontraS, Chrisbiantoro menyatakan keprihatinannya atas tindakan dan sikap yang diterima oleh praktisi Falun Gong di Indonesia. Menurut dia, negara seolah-olah tidak berdaya atau takut membuat Tiongkok marah.

Dia berharap praktisi Falun Gong di Indonesia selain melakukan pendekatan kepada publik, praktisi Falung Gong diimbau terus melakukan pendekatan kepada penyelenggara negara untuk mendiskusikan tentang kebijakan luar negeri yang dianut oleh pemerintahan Indonesia.

Chrisbiantoro memberikan dukungan atas upaya yang dilakukan oleh praktisi Falun Gong. Dia berharap pihak kepolisian dan komnas HAM bisa memahami bahwa Falun Gong bukan gerakan makar dan melawan hukum.

Apalagi, lanjut dia, kegiatan praktisi Falun Gong di Indonesia dibenarkan oleh Undang-Undang kecuali jika mereka melanggar dan melawan hukum. Hal demikian menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berdaulat. “Biarkan kedutaan Tiongkok yang mendengar dan polisi hanya mengawal, polisi kita di negara yang berdaulat,” ujarnya

Share

Video Popular