Jakarta – Warga yang menjadi korban pembangunan waduk Jatigede menggugat Peraturan Presiden (Perpres) No 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

Upaya hukum yang dilakukan warga di dalam area genangan/terdampak waduk Jati Gede dengan melakukan permohonan keberatan/Hak Uji Materil terhadap Perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

“Kami memandang Perpres No. 1 Tahun 2015 telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” tulis staf advokasi YLBHI, Wahyu Nandang Herawan dalam siaran pers di Jakarta, Senin (13/4/2015).

Menurut dia, Perpres juga melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Warga waduk Jatigede bersama koalisi LSM mengatakan pembangunan waduk Jatigede Sumedang, Jawa Barat akan mengancam kehidupan kurang lebih 11.000 KK yang berada di 5 Kecamatan yang terdiri dari 28 Desa.

Selain masyarakat yang menjadi korban, terdapat situs 25 situs dan 45 makam leluhur yang dikeramatkan masyarakat Sumedang. Keberadaan makam leluhur itu juga terancam akan hilang dan ikut ditenggelamkan.

Koalisi warga dan LSM menyatakan hingga saat ini nasib warga yang bermukim di area genangan masih tergantung dan selalu dihantui dengan ancaman penggenangan secara paksa. Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede menjadi permasalahan baru bagi masa depan warga.

Permasalahan yang dihadapi warga adalah adanya tindakan diskriminasi oleh pemerintah terhadap warga yang terdampak dari pembangunan Waduk Jatigede, hal tersebut muncul dalam pasal 2 ayat 1 huruf a dan huruf b Perpres No. 1 Tahun 2015.

Disebutkan, penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede. Namun demikian, warga belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai. Sedangkan penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede diberikan uang santunan.

Share
Tag: Kategori: HUKUM NASIONAL NATIONAL

Video Popular