Jakarta – Regu tembak sudah melaksanakan eksekusi mati terhadap 8 orang terpidana mati kejahatan narkoba di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015) dini hari. Eksekusi mati gelombang kedua itu membuat sejumlah negara asal terpidana mati meradang termasuk Sekjen PBB. Lalu seperti apa dan bagaimana hubungan diplomatik Indonesia pasca hukuman mati itu?

Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philip Josario Vermonte mengatakan pada dasarnya prinsip pemerintahan Jokowi sudah mengambil langkah yang berbeda sebagaimana diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan roda kebijakan pemerintahan terhadap luar negeri.

Membaca kebijakan pemerintahan SBY, kata Philip, sebelumnya yang mana lebih menekankan kepada prinsip lebih berhati-hati untuk menjaga kebutuhan dan menjaga hubungan menurut versi pemerintahan SBY. Hal demikian tidak lain prinsip yang diterapkan oleh SBY adalah “a million friends and zero enemies. “

Philip mengatakan apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sangat tidak terbayangkan terjadi pada pemerintahan SBY. Presiden Jokowi lebih berani mengkritik negara kaya, PBB dan IMF. Dia menilai langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi lebih cenderung kepada penegakan hukum nasional.

“Dia tidak menjalankan prinsip yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dan lebih bagaimana penegakan hukum nasional harus ditegakkan,” kata Philip kepada Erabaru.net di Jakarta.

Dalam keterangan terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai pasca eksekusi para terpidana mati narkoba, hubungan diplomatik dengan beberapa negara sahabat dipastikan akan memburuk. Apalagi reaksi marah sudah ditunjukkan oleh Perdana Menteri, sejumlah rakyat dan pers Australia pasca eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan reaksi serupa tentu akan ditunjukkan oleh negara-negara lain yang warga negara mereka turut dieksekusi mati. Saat ini, kata Tantowi, Indonesia sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan mendapatkan respek dari negara-negara lain. Oleh karena itu, dia mengajak kepada masyarakat untuk menddukung sikap konsisten pemerintah menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia.

Tantowi menyatakan DPR mendukung sepenuhnya sikap pemerintah pada saat ini. Menurut dia, bangsa Indonesia harus tetap konsisten karena hukuman mati bagian dari hukum positif. Namun demikian, pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi serta tidak perlu diekspos secara berlebihan karena menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara.

Sementara anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanudin menyesalkan sikap tak lazim seorang sekjen PBB karena dinilai turut ikut campur dalam proses penegakan hukum negara berdaulat seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan hukuman mati adalah hukum positif di Indonesia dan berdasarkan keputusan hakim yang sah atas kejahatan narkoba terpidana mati.

Menurut dia, sikap Ban Ki Mon menunjukkan sosok Sekjen PBB mudah diintervensi oleh negara-negara besar untuk kepentingan politiknya seperti Australia dan Perancis. Tidak hanya itu, sikap Ban Ki Mon telah merendahkan kewibawaan PBB seolah-olah PBB ambigu dalam mengambil sikap terhadap kebijakan Indonesia.

Menurut Tubagus, hukuman mati tidak hanya berlaku bagi Indonesia. Putusan hukum terkait hukuman mati, lanjut dia, sesungguhnya masih dipakai pada banyak negara termasuk Amerika Serikat dan lain-lain. Sikap demikian justru memunculkan pertanyaan mengapa PBB tak pernah mempermasalahkan negara-negara tersebut.

“Apakah Ban Ki Mon marah karena dikritik saat KAA? kami tetap mendukung keputusan hakim, untuk tetap mengeksekusi gembong narkoba demi keselamatan bangsa ini,” terangnya.

Share

Video Popular