Jakarta – Setelah polisi membatalkan usaha penangkapan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada 2012 lalu, namun kini polisi benar-benar menangkap dan menahan Novel dari rumah kediamanannya di Jakarta Utara. Kejadian ini justru menimbulkan pendapat yang beragam bersamaan hubungan KPK-Polri yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengatakan kasus penangkapan Novel Baswedan hanya berkaitan dengan soal hukum semata. Kasus ini pada dasarnya tidak berhubungan dengan KPK-Polri. “Tidak ada kaitan dengan KPK, kita saja yang menghubungkan,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/5/2015).

Penangkapan Novel Baswedan yang ketika dikaitkan dengan KPK, lanjut Adrianus, bahkan justru hanya membuat lembaga anti rasywah itu mengalami ketegangan dengan Polri. Dia bersama komisioner Kompolnas lainnya sepakat bahwa penangkapan Novel Baswedan hanya berkaitan dengan persoalan hukum.

Menurut dia, ketika kasus yang menjerat Novel ditarik kembali pada kasus cicak versus buaya pada 2012 lalu, maka kasus yang menjerat Novel memang betul adalah upaya menjadikan Novel sebagai tersangka untuk mengejar situasi setelah polemik Irjen Djoko Susilo.  Maka oleh karena itu, untuk membalikkan situasi maka dicari mulai dari kelemahan dari pimpinan dan ternyata ditemukan kelemahan dari penyidik KPK.

Adrianus menilai pada saat itu memang ada upaya proses cepat yang diakhiri dengan penjemputan paksa ke KPK. Ketika dibatalkan, hingga kemudian kasus yang menjerat Novel dipetieskan oleh pihak kepolisian.

Menurut dia, apa yang terjadi pada saat ini adalah kelanjutan dari penundaan penyelidikan kasus sebelumnya. Pada saat ini, kasus yang dinaikan justru terstruktur dan tidak berkaitan dengan konteks semula sebagai upaya pentersangkaan sebagaimana kejadian beberapa waktu.

Menurut Adrianus, banyak cara bisa dilakukan Novel dengan melakukan berbagai upaya eksaminasi seperti mengajukan praperadilan. Langkah itu dengan tujuan menemukan kesalahan penyelidikan serta mengeksemanisasi mutu pentersangkaan oleh Polri.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menilai kasus yang menjerat terhadap Novel Baswedan hanyalah sebuah proses hukum biasa. Namun demikian, memunculkan sejumlah pemahaman dari masyarakat adanya relasi yang tidak baik antara KPK dengan Polri. Menurut dia, kasus ini justru mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media karena mengenai penyidik KPK yang pernah mengusut kasus melibatkan petinggi polri.

Arsul mengatakan sebagai proses hukum maka harus dijalanka bertepatan dengan KUHAP, apalagi ada ancaman terjadinya kadaluarsa dalam kasus penembakan pencuri sarang burung walet di Bengkulu. Menurut dia, jika pihak kepolisian tidak mengusut secara tuntas, maka berarti pihak kepolisian telah melakukan perbuatan ketidakadilan dan meniadakan pemenuhan hak-hak korban.

Menurut dia, ketika proses hukum yang diperlukan selesai, maka tidak ada salahnya polisi untuk tidak meneruskan proses itu karena penahananan merupakan diskresi penyidik. Bahkan terkait kasus ini, Novel Baswedan tidak mungkin mengulangi perbuatan, melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti.

Dia berpendapat, proses ini tidak perlu dilanjutkan karena akan membuat emosi masyarakat teraduk-aduk. Tidak hanya itu, akan mengganggu kinerja KPK terutama terhadap rekan kerja Novel Baswedan. Polisi, tambah Arsul, bisa melanjutkan langkah lain seperti penahanan kota.

Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai banyak terjadi rekayasa dalam kasus yang dituduhkan kepada Novel Baswedan mulai dari penjeratan hingga penyelesaian. Penjeratan kasus Novel, lanjut Haris, bermula dari penetapan diri sebagai penanggungjawab bahkan sebagai pelaku dalam penembakan pencuri sarang walet pada 2004 lalu.

Menurut Haris, rekayasa kasus terjadi ketika pihak kepolisian mengklaim bahwa sudah menelpon pengacara Novel Baswedan. Namun demikian hingga saat ini tidak jelas pengacara mana yang dimaksud oleh polisi. Fakta lainnya adalah soal bantahan tidak ada penahanan, namun demikian nyatanya sudah melebihi dari waktu 1×24 jam.

Haris yang juga selaku tim pengacara Novel Baswedan membantah bahwa pihak pengacara terlibat saat rekonstruksi kasus. Hingga saat ini tidak ada pihak pengacara yang dilibatkan saat rekonstruksi di Bengkulu. Bahkan posisi tim pengacara, menolak adanya rekonstruksi padahal kasus itu sudah direkonstruksi ulang pada 2012 lalu.

Tim pengacara juga membantah tuduhan bahwa Novel Baswedan memiliki empat rumah mewah sebagaimana dituduhkan pihak kepolisian. Ditambah dengan aparat yang menggeledah rumah Novel tanpa disertai dengan surat penggeledahan. Bahkan tanpa turut dilakukan penggeledahan terhadap istri Novel termasuk laptop milik istri Novel.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Charliyan mengatakan kasus menjerat Novel terancama kadaluarasa jika tidak diteruskan. Dalam hal ini pihak kepolisian juga terancam dituntut jika tidak menuntaskan perkara terkait penembakan pencuri sarang walet. Dia mengatakan polisi sudah bisa mengkonfirmasi dengan sejumlah bukti tentang keterlibatan Novel Baswedan.

Menurut dia, kasus ini kembali mencuat setelah pihak pelapor kembali menuntut atas perkara yang belum selesai. Apalagi pihak kejaksaan terus menagih atas perkara dituduhkan dikarenakan sudah pada tahapan pemberitahuan penyidikan sudah lengkap (P-21). Bahkan polisi sebelumnya sempat mendapatkan P-19 dari Kejaksaan.

Novel Baswedan ditangkap oleh Bareskrim pada Jumat (1/5/2015) dini hari di kediamannya di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia dijerat dalam kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang walet pada 2004. Dia sempat ditahan di Mako Brimob dan diterbangkan ke Bengkulu untuk melakukan rekonstruksi kasus.

Share

Video Popular