Jakarta – Kepala Polri Jenderal (pol) Badrodin Haiti mengatakan pihak kepolisian siap mengantisipasi berbagai potensi konflik saat penyelenggaraan pilkada serentak. Polisi pada saat ini sudah mulai mendata dan mengkaji berbagai potensi konflik.

“Kita persiapkan mulai menginventarisir potensi konflik yang ada sekarang sampai nanti,” kata Jenderal Badrodin di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Menurut Kapolri, kepolisian juga sudah menyusun rencana pengamanan termasuk rencana kondesensi yang dipersiapkan dalam situasi yang terjelek yakni beberapa kemungkinan-kemungkinan potensi konflik tidak ingin diharapkan terjadi.

Jenderal Badrodin mengatakan beragama rangkaian pengamanan dengan pendekatan masyarakat juga sudah dikaji kepolisian. Rencana itu didukung dengan melakukan inventarisir karakter masyarakat, potensi wilayah, kajian berbagai partai politik serta calon-calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada.

Kajian mendalam berbagai kemungkinan, lanjut Kapolri, dilakukan berabagai kemungkinan-kemungkinan karena bisa beberapa hal mulai pencalonan mendatangkan konflik. Oleh karena itu polisi siap melaksanakan pengamanan sebelumpilkada dan setelah pilkada.

Potensi konflik, tambah Kapolri, termasuk adanya keberadaan internal partai politik yang berkonflik hingga terjadi dualisme kepengurusan. Sedangkan berbagai daerah yang turut mendapat perhatian daerah potensi konflik diantaranya Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah yang memang berpotensi terjadi konflik cukup tinggi.

Soal biaya pengamanan, Kapolri menyampaikan ada beberapa daerah yang tidak mampu mengeluarkan anggaran dari APBD mereka.  Walaupun dalam peraturan perundangan, lanjut Kapolri, anggaran pengamanan dibebankan kepada APBD dan didukung dengan biaya dari APBN.

Kapolri menambahkan sebagaimana Pilkada sebelumnya dibiayai oleh APBD,  maka karena itu Polri belum menyiapkan anggaran. Dia berharap adanya kebijakan lain dari anggaran yang akan dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak.

Kapolri saat menyampaikan materi dalam rapat koordinasi nasional Pilkada serentak berharap kepada penyelenggara pemilu untuk lebih melakukan pendekatan daerah. Jika dilaksanakan pilkada di suatu provinsi, maka seluruh kabupaten/kotanya juga digelar pilkada serentak dalam rangka efesiensi anggaran dan kemudahan pengamanan.

Gelombang pertama pilkada serentak akan dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota seluruh Indonesia. Gelombang selanjutnya digelar pada Februari 2017 dan  gelombang ketiga Juni 2018. Hingga pilkada serentak secara nasional akan digelar pada 2027 di 541 daerah.

Share

Video Popular