Jakarta – Pemerintah resmi membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited atau yang kerap disebut Petral. Pembubaran itu masih menyisakan banyak cerita tentang mafia-mafia migas yang sebelumnya juga gencar disebutkan tentang apa di balik kegiatan broker minyak Petral.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pembubaran petral merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan. Hanya diperlukan langkah regulasi agar bisa menghentikan langkah beroperasinya Petral.

“Enteng enteng saja. Sekarang yang dibutuhkan hanya perlu regulasi saja. Ini sederhana menurut saya,” kata Sudirman dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2015).

Dia menambahkan pembubaran Petral hanya membutuhkan untuk menyehatkan supply dan pasokan minyak. Apalagi keputusan pembubaran Petral melibatkan banyak pihak tidak hanya semata Menteri ESDM. Terkait ini, berbagai instansi pemerintah dilibatkan termasuk tim reformasi tata kelola mafia migas.

Petral tidak hanya dibubarkan sebegitu saja, nantinya kata Sudirman, akan dilakukan audit. Tentunya pihak yang melakukan audit adalah lembaga independen dan memiliki kompetisi tinggi. Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga turut dilibatkan sebelum Petral secara resmi dilikuidasi termasuk audit dari segi perpajakan.

Sudirman Said mengakui selama memang citra negatif selalu melekat dengan Petral. Ditambahkannya, ada banyak praktik yang ditengarai tidak transparan dalam tubuh Petral hingga kemudian dilakukan usaha untuk mengakhiri penyelesaian buruknya reputasi Petral dengan melakukan likuidasi.

Selanjutnya setelah pembubaran ini, lanjut dia, merupakan babak baru bagi Pertamina untuk mengelola migas dengan lebih baik. Hal demikian diharapkan memutuskan mata rantai permainan migas yang menyimpang sebagaimana terjadi pada periode masa lalu. Pembubaran itu sesuai dengan arahan Preside untuk memutus masa lalu yang buruk.

Dia tidak menampik adanya upaya Petral dijadikan sebagai tempat para rente-rente migas dalam rangka merekrut keuntungan dengan melakukan impor BBM. Tentunya, prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam usaha praktek migas menyalahi prinsip keadilan yang semestinya berlaku dalam sektor migas.

Permainan Mafia

Mantan Ketua Tim Anti Mafia Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri mengatakan, pembubaran Petral seperti membakar sarang tawon. Pembubaran ini tentunya akan membuat pihak-pihak terkait menjadi panik dan semakin jelas terlihat siapa saja yang bermain di balik kekacauan pada sektor migas. Namun demikian, jika hal itu terjadi maka semakin memudahkan untuk mempetakan pihak-pihak yang selama ini diduga sebagai pelaku.

Dia mengingatkan mereka yang terlibat di balik rente-rente migas ditenggarai tidak hanya pada kalangan instansi gas dan minyak, namun mereka yang bermain diduga juga berada di kalangan Istana Kepresidenan untuk terus melakukan tindakan.

Pengamat ekonomi itu menduga para pelaku rente-rente masih belum berhenti untuk melakukan praktek permainan mereka bahkan masih terus untuk berkonsolidasi seperti berbuat kekacauan. Mereka diduga tidak hanya kalangan birokrat namun juga terdiri dari kalangan pers berprilaku tidak benar.

Oleh karena itu, lanjut Basri, masih memungkingkan para mafia untuk kembali bermain pasca pembubaran Petral. Dia mengatakan fakta demikian merupakan hal yang tidak diinginkan kembali terjadi hingga kemudian diperlukan langkah jitu dan tepat untuk “memagari” pengelolaan migas dari praktek mafia.

“Namanya juga mafia, mereka akan terus konsolidasi dan akan bikin kekacauan kalau bisa,” kata Basri.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat energi dari Dana Mitra Lingkungan, Afif, bahwa pasca likuidasi Petral diharapkan bisa menekan efisiensi pada sektor migas. Diharapkan adanya pembubaran ini menjadikan tata kelola migas menjadi lebih baik.

Padahal, lanjut dia, petral awalnya dibentuk di Hongkong oleh Presiden Soeharto untuk transaksi jual beli migas. Dikarenakan pada saat itu, Pertamina ada masalah korupsi sangat tinggi dan praktek mafia migas. Namun demikian, menjadi permasalahan dikarenakan merupakan sulit ditangkap dan adanya bahaya laten dalam sistem.

Menurut dia, pengembalian fungsi Petral kepada Pertamina tidak serta merta membereskan beragam persoalan yang terjadi yakni campur tangan mafia. Diperlukan langkah penerapan sistem yang transparan, akuntabel dan penegakan hukum untuk bisa mengawal langkah awal yang lebih bagus.

Pengawalan Pertamina, lanjut Afif, pasca pemindahan wewenang Petral ke Integrated Supply Chain (ISC) maka pertamina harus terus dilakukan termasuk yang terpenting adalah upaya rekonstruksi perusahaan secara keseluruhan agar benar-benar bisa menjadi BUMN yang profesional dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Petral didirikan pada 1969 dengan nama Petral Group. Saham dipegang oleh Petral Oil Marketing Corporation Limited di Bahama dan berkantor di Hong Kong dan Petral Oil Marketing Corporation di California, Amerika Serikat.

Pada 1978 kedua perusahaan tersebut merger kemudian menjadi Petra Oil Marketing Limited lalu pada 1972 hingga 1992 sahamnya dibeli Zambesi Investment Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Service Pte Limited yang terdaftar di Singapura.

Pada 1998 diakuisisi oleh PT Pertamina Persero dan diubah namanya pada 2001 menjadi Pertamina Trading Energy Limited (Petral). Sebagian sahamnya masih dimiliki oleh Zambesi Investment Limited dan Pertamina. Tugas Petral hanya sebagai broker penyedia minyak untuk dijual ke Pertamina.

Share

Video Popular