Jakarta – Presiden Joko widodo resmi mengangkat pelaksana tetap pimpinan KPK untuk mengganti sementara dua pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Sementara pimpinan lainnya Busyro Muqadas sudah memasuki masa purna tugas. Namun demikian, apakah sudah tepat langkah presiden yang kerap disapa dengan Jokowi?

Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap pengangkatan tiga pelaksana tetap pimpinan sebagai titik terang dari upaya kriminalisasi terhadap KPK. Keberadaan tiga pimpinan yang ditunjuk oleh presiden tidak hanya sekedar mengisi jabatan pimpinan KPK.

“Kita berharap plt sekarang mengembalikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke kpk. Artinya mendorong kriminalisasi bisa dihentikan,” kata Emerson di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2015).

Menurut dia, penempatan para pimpinan KPK yang diantaranya diragukan oleh beberapa pihak diharapkan untuk bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka bekerja dengan baik. Para pimpinan KPK yang baru saja dilantik oleh presiden terus komitmen untuk membangun kepercayaan publik terhadap KPK.

Emerson mengatakan ada banyak kasus yang belum diselesaikan oleh KPK seperti kasus Budi Gunawa, Bank Jabar atau BLBI. Kasus-kasus tersebut diharapkan bisa segera diungkap oleh KPK. Di samping itu, dia  memahami penempatan Taufiqurahman Ruki sebagai pimpinan KPK untuk meredakan hubungan KPK dan Polri karena posisinya diterima oleh kedua pihak.

Menurut Emerson, langkah presiden mengangkat tiga pelaksana tetap belum menjawab secara penuh keadaan darurat lembaga anti rasywah itu. Pasalnya, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK masih terjadi. Apalagi kemenangan Budi Gunawan dalam praperadilan akan berdampak kepada tersangka lain untuk melakukan hal serupa.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengklaim DPR lebih banyak memberikan kepada Presiden untuk memperbaiki bangsa meskipun melakukan kesalahan prosedur dalam mementukan keputusan seperti pengangkatan Plt pimpinan KPK.

Menurut Bambang, semestinya Presiden Jokowi menyampaikan terlebih awal kepada DPR tentang Perppu pengangkatan Plt pimpinan KPK. Selanjutnya, presiden tidak serta merta mengeluarkan Keppres sebelum mendapatan persetujuan dari DPR.

Dia menilai kondisi pada saat ini mencerminkan buruknya adiministrasi negara. Pengangkatan Plt, lanjut Bambang, semestinya menunggu persetujuan DPR berdasarkan landasan hukum yang berlaku.

“Administrasi negara sangat buruk sekali, soal Plt KPK Perppu belum kami terima tapi sudah keluar Keppres dan ini satu kejanggalan buat kita,” kata Bambang.

Presiden Joko Widodo mengangkat tiga pimpinan sementara KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat lalu (20/2/2015). Tiga pimpinan sementara KPK yang disahkan Presiden melalui tiga Keputusan Presiden (Keppres) yakni Indriyanto S, Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi.

Situs resmi Sekretariat Kabinet menulis, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu dengan pertimbangan terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK.  Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah memandang  perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan KPK.

Atas dasar hal itu, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Februari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Perppu yang terdiri atas 7 (tujuh) lembar itu, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan 34, yakni Pasal 33A dan Pasal 34B.

Pasal 33A Perppu No. 1/2015 itu menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.

Pasal 33B Perppu ini,  masa jabatan anggota sementara KPK sebagaimana dimaksud berakhir pada saat: a. anggota pimpinan KPK yang digantikan karena diberhetikan sementara diaktifkan kembali;  atau b. pengucapan sumpah/janji anggota pimpinan KPK yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Share

Video Popular