Jakarta – Pemilihan umum kepala daerah serentak 2015 yang akan dimulai pada akhir Desember mendatang masih terkendala sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari ketiadaan anggaran bahkan imbas partai berkonflik yang berujung adanya desakan merevisi UU Pemilukada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan persoalan pilkada serentak yang kini mendapatkan sorotan adalah masalah anggaran pilkada dan polemik kepengurusan ganda partai politik.

Hingga kini terkait anggaran, lanjut Fery, diharapkan secara keseluruhan sudah bisa diwujudkan terkait komitmen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pembiayaan Pilkada. Namun demikian masih terdapat dua kabupaten yakni di Sulawesi Selatan yang belum menyelesaikan komitmen pencairan dana.

Ferry memastikan pada saat ini mulai Minggu (24/5/2015) penyelenggara pemilu sudah mengumumkan tahapan untuk calon perseorangan. Mulai dari syarat-syarat pencalonan dan dukungan terhadap seseorang. Selanjutnya, KPU setempat akan melakukan verifikasi faktual terhadap data-data yang diberikan mulai KTP dan tanda tangan dukungan.

Pemutakhiran data, lanjut Ferry, turut menjadi perhatian serius dari KPU. Sebagaimana penyelenggaraan pemilu sebelumnya, diketahui terjadi bebera[a persoalan terkait data. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius termasuk pengawasan dari masyarakat. Termasuk persoalan pemasangan alat peraga kampanye, hingga kemudian diharapkan tidak ada salah satu kandidat yang lebih diuntungkan.

“Tiga hal kita kuatkan sebagai bagian optimalisasi, sisi manajerial bagaimana melakukan aktivitas terkelola dengan baik, segala upaya kita lakukan terdokumentasi lebih baik,” ujarnya dalam diskusi pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Berkaitan persoalan pengawasan pilkada serentak, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menyampaikan minimnya anggaran yang didapatkan oleh pengawas. Bahkan terdapat ratusan panwaslu belum ada anggaran. Hingga kini hanya terdapat 36 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari  269 daerah. Apalagi dalam pelaksanaannya, Panwaslu dalam prakteknya tidak hanya bekerja dalam rangkaian tahapan tapi persiapan Pilkada serentak.

Nasrullah mencontohkan yang terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pihak KPU sudah dianggarkan mencapai Rp 5 milyar, namun demikian pihak pengawas hanya dianggarkan Rp 300 juta. Anggaran yang minim ini bahkan tidak mencukupi untuk membayar honor petugas pengawas mencapai Rp 900 juta.

Hingga kemudian memunculkan pertanyaan tentang apa yang bisa diwujudkan dari minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah setempat. Meskipun KPUD setempat sudah dianggarkan dengan dana mencukupi, namun panwaslu tidak sesuai dengan rencana semula. Bahkan hanya memunculkan ketimpangan dengan panwaslu. Faktor ini dikhawatirkan tidak menyelesaikan persoalan kemudian hari jika terjadi sengketa dalam pemilu.

Meski demikian, lanjut Nasrulah, ada beberapa daerah sudah terbentuk panitia pengawas pemilu. Mereka juga diharapkan tidak semata berdiam diri serta memastikan perkara sebenarnya atas inisiasi pemda setempat. Mereka juga berkewajiban memberikan pemahaman minimnya kesadaran pemda terkait anggaran pengawas.

“Mereka (Pemda) menyiapkan anggarannya, tapi faktanya, nampaknya perlu serius turun ke bawah mencari penyebabnya, kalau dana minim kami tidak memaksakan merekomendasikan pelaksanaan pilkada, ” ujarnya.

Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan secara keseluruhan sebanyak 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada sudah menyatakan kesiapan mereka untuk menurunkan anggaran penyelenggaran pilkada serentak. Untuk KPU, tercatat sudah mencapai 77 persen.

Namun demikian, Syarifudin membenarkan masih ada daerah yang minim memberikan anggaran kepada pengawas pemilu. Faktor demikian dikarenakan hanya sebatas kehatian dari pemerintah daerah setempat. Pertimbangannya antara lain dikarenakan Panwaslu sebagai badan Ad Hoc dan ternyata pada beberapa daerah masih belum terdapat lembaga pengawas.

“Semuanya menyatakan siap dan cukup, kalau pun terlambat daerah ini kehatian dan terkait proses pembahasan,” katanya.

Sementara anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo berharap pemerintah untuk bersikap tegas menanggapi minimnya anggaran yang diturunkan oleh pemda. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada yang harus dilaksanakan.

Politisi PDI-P itu mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) hingga pelaksanaan Pilkada bisa dilaksanakan dengan jadwal ditetapkan semula. Dia menyatakan urusan Pilkada serentak tidak hanya semata didasari dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi kemelut soal anggaran Pilkada. Dalam Inpres, lanjut dia, juga diharapkan mengatur soal sanksi kepada daerah yang minim memberikan anggaran untuk Pilkada.  

Ini demi kepentingan strategis nasional. Kemendagri dalam hal ini masih cukup lambat,” katanya.

Share

Video Popular