Jakarta – Pekerja Tiongkok mulai membanjiri sejumlah proyek di Indonesia hingga tenaga kasar. Rumor itu bahkan semakin kencang beredar sebagai konsekuensi adanya ikatan kontrak dari kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.

Sejumlah sumber menyebutkan eksodus pekerja Tiongkok sudah tersebar pada beberapa daerah seperti di Banten. Kasus di Banten menyebutkan mereka tidak memperhatikan kebersihan seperti persoalan sanitasi tidak pada tempatnya. Bahkan kedatangan mereka sudah diketahui saat pembangunan jembatan Surabaya-Madura beberapa waktu lalu.

Disebutkan, kejadian ini bermula dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Kabar itu semakin kencang dengan menyebutkan klausul-klausul perjanjian menyebutkan bahwa pekerja mulai level manajer hingga buruh harus dari Tiongkok.

Namun demikian, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri tidak mengakui kebenaran tentang eksodus tenaga kerja dari Tiongkok. “Itu tidaklah benar,” kata Menaker Hanif Dakhiri di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Ia mengatakan Kementerian Tenaga kerja tetap memastikan setiap TKA yang bekerja di Indonesia, harus mengikuti prosedur pengurusan izin kerja dan tidak melanggar aturan ketenagakerjaan.

Menteri Hanif meyakni jumlah Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok masih dalam batasan normal. Dia yakin pekerja Tiongkok di Indonesia tidak melebihi jumlah IMTA sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing Tiongkok hingga 1 Januari 2014 hingga Mei 2015 sebanyak 41.365 orang. Sebanyak 12.837 orang diantaranya sedang berdomisili di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatkan banjir tenaga asing dari Tiongkok hingga pekerja kasar dinilai merugikan tenaga kerja Indonesia. Ia menambahkan bersamaan rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan mencari kerja. Hingga kemudian terjadi lonjakan warga Tiongkok yang menjadi pekerja di Indonesia sudah pasti persaingan dalam mencari perkerjaan menjadi sulit.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan semestinya tidak secara seluruh sektor dikuasai oleh pekerja asing. Namun masih memberikan kesempatan kepada warga lokal. Menurut dia, seharusnya pemerintah peka dengan hal ini dan tidak harus membuka pintu lebar-lebar kepada warga asing, tetapi harus lebih selektif.

Dia menuturkan sebagaimana fakta terjadi, WNI cenderung mencari kerja di luar negeri untuk menjadi TKI. Bahkan  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPNP2TKI) menyebutkan terjadi peningkatan TKI di luar negeri. Oleh karena sangat disayangkan, kesempatan kerja di dalam negeri justru dikuasai pihak luar negeri.

Ia menuturkan, TKI hanya bisa menjadi tenaga kerja di lapis paling bawah, tapi untuk para pejabatnya berasal dari luar negeri. Bahkan lebih parah lagi sekarang lapisan kerja paling bawah pun mulai dikuasai oleh asing.  “Sehingga warga pribumi hanya menjadi penonton di negerinya sendiri,” ujar Heri.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-P Darmadi Durianto mengatakan akan memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait pemberian izin atas banjir pekerja dari Tiongkok. Ia menduga ada maksud tertentu untuk mempekerjakan pekerja asing itu.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pekerja Tiongkok hingga pada level pekerja kasar sungguh sangat disayangkan. Apalagi jika kemudian benar adanya bahwa pekerja kasar dari Tiongkok itu sudah mendapatkan izin untuk bekerja.

Sumber dari Ketua DPC FSKIP Cilacap, Agus Hidayat mencontohkn kasus di Cilacap, Jawa Tengah. Dia memberikan contoh pekerja Tiongkok yang membludak pada proyek PLTU Bunton II di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

Bahkan semula proyek itu disebut-sebut dengan investasi Rp 2,2 triliun ditenggarai lebih banyak kembali ke negara asalnya. Disebutkan terdapat ratusan pekerja Tiongkok mulai manajer hingga pekerja lapangan.

FSKIP Cilacap menyebut nilai investasi yang ditanamkan nyatanya jauh dari nilai investasi yang disebutkan. Dia membandingkan seperti mandor, mereka yang dari Tiongkok dibayar mencapai Rp 30 juta per bulan. Lain halnya dengan pekerja lokal yang hanya digaji Rp 3 juta per bulan.

“Sebenarnya nilai investasi yang ditanamkan, jauh lebih sedikit dari nilai investasi yang disebutkan,” ujarnya kepada Media.

Share

Video Popular