Jakarta – Politik dinasti yang kini sudah menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, kini sudah dihalalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang memiliki keputusan mengikat itu kini “panen” kritikan dari berbagai kalangan. Tentunya tidak ada lagi pihak yang bisa menganulir keputusan MK.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)Titi Anggraini menilai putusan MK tidak sampai pada sudut pandang hak politik rakyat Indonesia lebih luas. Tidak hanya itu, MK bahkan tidak melihat mandat konstitusi untuk menciptakan kompetisi yang jujur, adil dan demokratis.

Menurut Titi, putusan MK juga mengabaikan hak politik masyarakat lain serta hanya melihat kepentingan individu kerabat petahana. Padahal semestinya, MK mampu memainkan peranan menghentikan jalur-jalur kepentingan politik yang dibangun dalam kekerabatan petahana. “MK tidak melihat mandat konstitusi dengan kompetisi yang jujur, adil, setara dan demokratis,” katanya.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Johan turut kecewa atas putusan yang ditetapkan oleh MK. Bahkan evaluasi yang dilakukan pihaknya selama 10 tahun sia-sia belaka. Terakhir menunjukkan politik dinasti sudah semakin berkembangan di daerah.

Bagi Djuharmansyah sudah banyak terjadi penyelewengan akibat politik dinasti yang berkembang biak. Apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan Presiden hanya dua periode. Hingga kemudian DPR dan pemerintah periode lalu tidak mengubah pasal kekerabatan serta hanya sebatas membatasi nepotisme dalam perpolitikan.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri mempertanyakan landasan MK menyebutkan bahwa pembatasan politik dinasti merupakan pelanggaran terhadap HAM. Ia menilai MK semestinya melihat kepentingan HAM yang lebih luas dari masyarakat.

“Lihat HAM masyarakat yang tidak maju, ribuan sampai jutaan hak rakyat diabaikan karena dihambat oleh kekuasaan,” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria juga menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pada masa mendatang, lanjut dia, raja-raja kecil akan terus menjamur di negeri Indonesia dengan mengabaikan hak putra-putri Indonesia yang terbaik.

Menurut dia, petahana memiliki segala-segalanya untuk melanggengkan keluarga untuk kembali menduduki pimpinan kepala daerah. Pasalnya, sosok kepala daerah memiliki anggaran dan kekuasaan. Sebelumnya petahana sudah memainkan peranan mereka dengan menjadikan bupati sesudah dia hanya sebatas boneka.

Bagi politisi Partai Gerindra menyebutkan, fakta yang tejadi justru menunjukkan permainan politik kekerabatan menjadikan daerah tidak maju dan masyarakatnya tidak sejahtera. Justru, keluarga mereka semakin kaya, kroni dan kerabatnya makin makmur.

Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan MK, Rabu (8/7/2015) mengabulkan permohonan atas uji materi Pasal 7 huruf r UU No.1/2015 yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan dan Aji Sumarno. Mereka menilai UU tersebut diskriminatif tentang pembatasan keluarga petahana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan Putusan Perkara No. 33/PUU-XIII/2015 mengatakan mengabulkan permohonan pemohon. MK menilai pasal 7 melanggar hak warga negara dalam konstitusi negara untuk memperoleh kesempatan yang sama.

Mahakamah berpendapat ketentuan a quo nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk undang-undang) memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Share

Video Popular