Jakarta – Tindakan intoleran terjadi terhadap Musalla di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015) lalu. Meski aksi kerusuhan yang berujung pada pembakaran Musalla serta penyerangan saat umat Muslim menunaikan Shalat Id, dalam kasus ini diminta tidak ada provokasi dan mempercayakan kepada aparat untuk mengusut kasus ini.

Staf khusus Presiden, Lenis Kogoya dalam keterangan pers atas nama Presiden RI sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Muslim di seluruh Indonesia atas insiden di Tolikara.

“Saya atas nama lembaga masyarakat adat Papua dan atas nama Presiden RI memohon maaf kepada seluruh masyarakat Muslim di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Menurut dia, pihaknya sudah mengirimkan laporan kepada Presiden Jokowi untuk melengkapi laporan dari Kepolisian dan TNI. Tim mediasi juga akan diterjunkan serta melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Dia menyesalkan atas insiden kerusuhan di Tolikara yang berujung kerusuhan. Menurut dia, kasus ini merupakan yang pertama kali di Papua, sebelumnya tidak pernah terjadi kasus kerusuhan bernuansa agama. Hanya saja, kasus perang suku memang sering terjadi di Papua.

Sementara Ketua SETARA Institute Hendardi turut menyesalkan dan mengutuk keras atas insiden kerusuhan di Karubaga, Papua. Ia menegaskan tindakan pembubaran terhadap umat Islam saat menunaikan Shalat Id merupakan pelanggaran terhadap kebebasan umat beragama.

Aparat keamanan, lanjut Hendardi, diminta segera melakukan penyelidikan untuk dilakukan proses hukum secara adil. Insiden ini, tambah dia, harus diselesaikan secara baik. Pasalnya, isu kebebasan beragama menjadi isu sensitive di Papua. Jika tidak diselesaikam, maka dikhawatirkan terjadi masalah kemudian hari.

Hendardi mengimbau semua pihak untuk bersama-sama dan saling bahu-membahu untuk menciptakan suasana kondusif di Papua. Tidak hanya sebatas itu, lingkungan toleran dalam keberagaman diharapkan tetap terajut dengan baik.

Atas kasus ini, SETARA juga mengkritik aparat kepolisian dan pemerintah setempat yang tidak mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Pasalnya, dua minggu sebelumnya sudah beredar surat pemberitahuan terkait insiden.

Pernyataaan senada turut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq. Ia menyampaikan penyesalan atas insiden Tolikara. Apalagi, adanya keterlibatan Gereja Injili di Indonesia (DIGI).

Menurut Fajar, sebelumnya sudah beredar surat pada 11 Juli 2015. Surat ini  dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah Toli DIGI. Dalam surat ini, tertulis larangan umat Islam merayakan Idul Fitri pada 17 Juli 2015.

Aparat keamanan, tegas dia, harus mengusut secara tuntas tentang kebenaran surat diduga sebagai bentuk ancaman teror. Tak hanya itu, pembiaran terhadap kesewenangan terhadap umat beragama merupakan ancaman serius.

Pemerintah selanjutnya diminta untuk semakin serius mengelola kemajemukan di Papua. Pihak Kristen yang demokrat, diimbau untuk terus membangun komunikasi dengan umat Islam untuk meluruskan berbagai persoalan. “Jangan sampai masyarakat terseret opini dari kelompok ekstrem masing-masing yang jumlahnya kecil,” ujarnya. (***)

Share

Video Popular