Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan memperpanjang pendaftaran hingga 3 Agustus 2015 mendatang, jika ada di daerah yang hanya memiliki 1 pasangan bakal calon di Pilkada serentak 2015. Jika masih tidak ada yang mendaftar maka akan diundur pada 2017 mendatang.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan keputusan itu dilaksanakan karena tidak ada pilihan lain untuk daerah yang memiliki hanya bakal calon tunggal. Semula, pendaftaran bakal calon Pilkada serentak sudah berakhir pada 28 Juli 2015 lalu.

“Pilkada di daerah dengan pasangan calon tunggal akan ditunda sampai tahun 2017,” katanya di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).

Ia menambahkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga 2017 dilaksanakan, jika tidak ada perubahan terhadap bakal calon selama penambahan jadwal pendafataran selama tiga hari. Jadwal pendaftaran perpanjangan yang ditetapkan KPU yaitu pada 1-3 Agustus 2015.

Menurut Husni, jika terjadi penundaan jadwal Pilkada serentak, maka tidak ada kerugian pendanaan selama digelar tahapan pilkada. Pasalnya, pembiayaan berasal dari kas dana daerah masing-masing. Jika ada kelebihan dana, maka akan dikembalikan ke kas daerah masing-masing.

KPU melaporkan hingga akhir pendafataran beberapa hari lalu, tercatat 12 daerah yang hanya memiliki calon tunggal.  Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Serang di Banten, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya di Jawa Timur.

Daerah lainnya adalah Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Mataram di NTB, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara di NTT dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.  Adapun daerah daerah yang tidak memiliki pasangan calon adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Sulawesi Utara.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan persoalan calon tunggal pada Pilkada semestinya bisa diatasi dengan kaderisasi pada partai politik.

Menurut dia, sejumlah faktor lainnya juga menyebabkan terjadinya hanya ada 1 pasang bakal calon yakni koalisi yang ketat pada Pilkada. Termasuk persyaratan dukungan yakni syarat dukungan calon kepala daerah dari partai politik Menjadi 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu lalu.

Tak hanya itu, persyaratan calon perseorangan yang diperberat juga ditenggarai menjadi penyebab adanya calon tunggal. Ditambah dengan persyaratan bakal calon harus mundur dari jabatan yang diemban sebelumnya seperti anggota DPR/DPRD.

Dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan partai politik memiliki peranan penting mengatasi bakal satu pasang calon tunggal. Partai Politik, lanjut dia, semestinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan solusi yang baik seperti mengusung calon alternatif.

Ia menambahkan pimpinan DPR dan Komisi II DPR RI pada masa sidang Agustus mendatang, akan menggelar rapat dengan KPU. Permasalahan yang akan dibicarakan diantaranya potensi tertundanya Pilkada serentak pada tahun ini. Diharapkan ada solusi kongkrit mengatasi persoalan pada saat ini.  “Kita akan tindaklanjuti dan cari jalan keluar,” ujarnya

Share

Video Popular