Jakarta – Tahapan demi tahapan hajatan pesta demokrasi yakni pilkada serentak sudah dimulai. Sejumlah bakal calon kepala daerah sudah diterima oleh penyelenggara pemilu. Namun demikan, mahar yang harus dibayar oleh sejumlah kandidat kepada parpol kini kembali menjadi perhatian di tengah hanya ada sepasang calon pada sejumlah daerah.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan partai politik masih menerapkan mahar politik dalam pengusungan calon pasangan kepala daerah. Proses ini bukan suatu hal yang baru bahkan sudah diterapkan sebelumnya.

“Mahar politik tetap saja marak, bahkan beberapa parpol bahkan anggota DPR terang-terangan mengaku,” kata Ray dalam diskusi di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Mahar politik yang dilakukan parpol, kata Ray, kini dibungkus dalam bentuk lain namun pada intinya masih sama. Para bakal calon dimintai semacam dana untuk berinvestasi serta sumbangan kepada pengurus daerah untuk dana kampanye.

Menurut Ray, faktor partai politik dalam penyelenggaran pilkada serentak cenderung tidak mengalami perubahan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, tambah dia, faktor ini justru menjadi penyebab munculnya sepasang bakal calon di pilkada serentak. Pasalnya, sejumlah menolak untuk membayar serta adanya mahar politik yang diberikan justru tidak memuaskan parpol.

Kondisi yang terjadi pada saat ini, imbuh Ray, menunjukkan partai politik tidak bekerja dalam jangka lima tahun. Partai politik, bagi Ray, tidak memiliki calon alternatif yang dipersiapkan untuk bertarung di pilkada. Bahkan sebelum pilkada dimulai tidak ada inisiatif parpol untuk mempopulerkan kandidat hingga kemudian hanya pada detik-detik terakhir parpol menentukan bakal calon.

Sementara, bakal calon wakil bupati Jisman Hutapea mengatakan dirinya gagal maju bersama Asmadi Lubis sebagai calon bupati di Toba Samosir yang juga kader Gerindra. Jisman yang sebagai kader PKPI mengaku diminta uang Rp 1,6 miliar semengara di Gerindra dimintai Rp 2,5 miliar.

Jisman mengklaim sejak awal dia sudah memperoleh rekomendasi dari DPC PKPI untuk maju dalam pertarungan pilkada. Namun, kejadian tidak sesuai sebagaimana yang terjadi di daerah. DPP PKPI justru memberikan rekomendasi kepada Poltak Sitorus, karena membiayai kongres PKPI sebesar Rp 1,6 miliar.

Kenyataan serupa, lanjut Jisman, juga terjadi dengan partai Gerindra. Dia bersama Asamadi Lubis yang notabene sebagai Ketua DPC Gerindra Tobasa berniat mencalonkan sebagai bakal calon hingga akhirnya direstui DPC Gerindra. Namun kenyataannya lain, dikarenakan Poltak Sitorus sudah menyetor Rp 2,5 miliar, mereka berdua juga dimintai dana serupa.

Menanggapi dugaan mahar politik di Tabosa, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan permintaan uang mahar di Tobasa sama sekali tidak benar. Hashim mengaku justru bersangkutan melaporkan bahwa ada oknum yang meminta uang mahar sebesar Rp2,5 miliar kepada mereka untuk dapat lolos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dari Partai Gerindra.

Menurut Hashim, bersangkutan tidak menyebut namanya dalam laporan itu, melainkan menyebut nama orang lain. Bagi Hashim, Partai Gerindra telah menetapkan kebijakan, setiap kandidat bakal calon kepala daerah yang lolos seleksi oleh badan seleksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gerindra wajib berpartisipasi dan berkontribusi pada program-program partai yang bertujuan mendukung keberhasilan pilkada. Program tersebut tidak berarti sebagai uang mahar.

Menurut adik Prabowo Subianto itu, sebagai anggota Badan Seleksi Pilkada Partai Gerindra menyatakan sangat berkeberatan atas pernyataan saudara Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea yang sudah mengarah pada pencemaran nama baik.

Share

Video Popular