Jakarta – Gelombang pertama pemilihan pilkada serentak akan dimulai pada 9 Desember mendatang. Namun demikian pada sejumlah daerah terancam akan diundur hingga 2017 mendatang dikarenakan hanya memiliki satu pasangan calon. Beragam usulan mulai menerbitkan Perppu dan revisi UU Pilkada  untuk menjawab polemik calon tunggal.

Komisioner KPU, Arif Budiman mengatakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika hanya ada satu pasangan bakal calon, maka pelaksanaan Pilkada akan digelar pada 2017 mendatang. Namun demikian, lanjut dia, akan kembali bermasalah jika kemudian nantinya kembali terjadi sepasang bakal calon pasang.

“Bagaimana lagi, ini kelemahan UU itu sendiri, karena tidak ada ujungnya kalau jika nanti pasangan calon itu kembali hanya satu,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/9/2015).

Oleh karena itu, kata Arief, langkah yang dilakukan adalah merevisi UU Pilkada atau menerbitkan Perppu. Namun demikian, imbuh dia, langkah demikian tidak bisa dilakukan pada saat ini. Hal demikian terungkap dalam pembicaraan dengan Presiden bersama sejumlah pimpinan lembaga negara.

Menurut dia, hingga akhirnya KPU memutuskan pelaksanaan Pilkada akan tetap diundur pada 2017 jika masih ada sepasang pasangan calon. Namun demikian, adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperpanjang masa pendaftaran pada 9-11 Agustus 2015, maka diharapkan akan ada pasangan calon.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  Muhammad Arwani Thomafi menyatakan setuju melibatkan DPRD untuk menetapkan secara langsung kepala daerah, jika hanya terdapat satu pasangan calon. Menurut dia, langkah itu dilakukan dengan merevisi UU Pilkada, sekaligus kepastian hukum serta sanksi bagi partai politik karena tidak mengusung pasangan calon.

Menurut Thomafi, revisi UU Pilkada merupakan langkah terdepan untuk menjawab polemik pada saat ini. Seperti mengatur definisi keserentakan pilkada yakni definisi keserentakan pilkada hanya pada pendaftaran semata. Serta menurunkan ambang batas untuk pencalonan kandidat untuk perseorangan serta partai politik.  “Saya kira revisi harus segera dilakukan, yang sekarang mau tidak mau memang penundaan pada jadwal pilkada berikutnya,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon sebagaimana disampaikannya beberapa waktu sebelumnya, kembali mengaskan bahwa DPRD untuk langsung menetapkan kepala daerah, jika hanya ada sepasang bakal calon di pilkada serentak.

Fadli menegaskan diperlukan revisi UU Pilkada, walaupun sebelumnya pemerintah menolak melakukan revisi. Hingga kemudian muncul persoalan adanya calon tunggal dan terancam diundur hingga 2017 mendatang.

Menurut Fadli, persoalan yang terjadi sudah dibicarakan  dalam pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo  di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, lanjut dia,  dibahas beberapa pilihan yakni menerbitkan Perppu atau perpanjangan masa pendafataran.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, jika diterbitan Perppu justru  bermasalah. Jika kemudian, Perppu  ditolak, maka akan kehilangan payung hukum. Hingga kemudian ditetapkan opsi perpanjangan masa pendaftaran. Apalagi hanya tujuh daerah yang memiliki masalah calon tunggal.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, jika kemudian persoalan calon tunggal gagal diselesaikan maka bisa dilihat secara terang benderang hasil kerja pemerintah dan DPR. Pasalnya, kinerja mereka dinilai dipenuhi dengan kepentingan pragmatis jangka pendek. DPR dan pemerintah, lanjut dia, semestinya sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi.

Menurut Salang, fenomena calon tunggal ini disinyalir tidak hanya terjadi begitu saja. Dia mengatakan terhadap tujuh daerah yang nyatanya hanya memiliki satu pasangan calon, nyatanya bukan berati tidak ada calon yang akan turut serta pada pilkada.

“Ada (calon) tetapi mereka tidak mau mendaftar. Artinya apa? artinya si calon dengan partai politik ini kerja sama untuk berhenti pilkada  2015, lalu diundur ke 2017 ini kan bagian dari scenario,” katanya

Share

Video Popular