Jakarta – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menemukan empat pelanggaran HAM dalam tragedi Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 lalu. Komnas mendesak kehadiran negara agar kasus serupa tidak terjadi.

“Tim dan menyatakan adanya tindak pelanggaran HAM para Peristiwa Tolikara, negara didesak hadir agar tidak terulang,” kata Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Tolikara, Manager Nasution saat jumpa pers  di Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Siane Indriani,  Anggota Subkomisi Mediasi Prof. Dr. Hafid Abbas dan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Temuan Komnas HAM berdasarkan kerja Tim Penyelidikan peristiwa Kerusuhan Tolikara melaksanakan pemantauan dan penyelidikan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 22-25 Juli 2015. Penyelidikan Komnas HAM berdasarkan amanat mandate dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selama penyelidikan, Komnas HAM meminta keterangan dari sejumlah tokoh dan pihak di Papua. Mereka adalah Ketua DPRP Papua, Penasihat Majelis Muslim Papua (MMP), MUI Papua, PW Muhammadiyah Papua dan PW NU Papua. Selain itu, tim juga meminta keterangan Presiden GIDI, Bupati Tolikara, Pimpinan DPRD Tolikara, Kapolres Tolikara, Badan Pekerja Wilayah GIDI dan Tokoh Adat dan Pemuda Tolikara, Imam/Pimpinan Muslim Tolikara/mewakili korban Muslim, dan korban tembak Tolikara.

Hasil demikian juga berdasarkan rapat paripurna Komnas HAM pada 5 Agustus 2015 lalu. Dalam rapat diputuskan dan dinyatakan sudah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa kemanusiaan Tolikara pada 17 Juli 2015 silam.

Tindak pelanggaran HAM yang dimaksud dalam kasus ini adalah Pertama, Kasus Intoleransi, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Fakta intoleransi adalah (1) Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengakui sudah menandatangani bersama dua fraksi DPRD Tolikara (2013) Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif. Bupati Tolikara berjanji akan memberikan dokumen Perda 2013 itu ke Komnas HAM.

Fakta kedua adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga, S.Th, MA.

Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini dengan tembusan kepada berbagai instansi/lembaga itu memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda GIDI tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015. Dalam surat itu juga berisi poin-poin Larangan, sebagaimana teks aslinya: (a) Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, (b) Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura, dan (c) Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab.

Surat tersebut juga sudah dikonfirmasi kepada Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th serta kepada BPW GIDI Tolikara dan kemudian mereka mengatakan sudah meralat. Fakta ketiga terjadinya gerakan yang massa yang menyebabkan bubarnya orang beribadah, shalat Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015 pada rakaat pertama takbir ketujuh.

Kedua, Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup, sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya ada korban pemembakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia bernama Enis Wanimbo dan 11 orang luka tembak, yaitu Aitelur Yanengga, Endi Wanembo, Emison Pagawak, Aleri Wenda, Ailes Kogoya, Yulianus Lambe, Amaten Wenda, Perenus Wanimbo, Erendinus Jokwa, Keratus Kogoya, dan Gaubuli Jikwa.

Ketiga, pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman, sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (2), 29 ayat (1), 30 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, peristiwa Tolikara tersebut telah mengakibatkan syiar ketakutan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman warga negara, khususnya warga Muslim dan warga pendatang di Tolikara.

Komnas menyebutkan, kekhawatiran itu semakin massif terutama dengan kemungkinan akan terjadinya bentrokan susulan. Apalagi pasca kejadian, warga setempat sempat membuat tulisan dan simbol-simbol tertentu, salib, agar rumah atau kiosnya tidak dirusak/dibakar. Bupati Tolikara mengakui itu dan telah memerintahkan untuk menghapusnya beberapa saat setelah peristiwa.

Keempat, pelanggaran terhadap Hak atas Kepemilikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 36 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya adanya pembakaran yang menyebabkan terbakarnya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah Muslim, dan rumah warga/properti. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular