Oleh:  Jing Wei

Beberapa waktu lalu, media massa Partai Komunis Tiongkok (PKT) berbicara soal “memerintah dengan hukum (supremasi hukum)”, pada posisi yang terlihat “agung, terhormat dan benar” ini, sepertinya akan dilakukan suatu ancang-ancang unjuk “kemajuan”, “menerima aspirasi rakyat”. Akan tetapi dari serangkaian peristiwa yang terjadi, kita melihat tokoh dari berbagai kalangan yang benar-benar menegakkan “supremasi hukum”, telah mengalami banyak masalah.

Di dalam sistem tatanan hukum dan politik RRT tidak kurang akan badan pelindung dan pengawas hukum, seperti “Kongres Rakyat Nasional”, “Kejaksaan”, tapi posisinya di hati rakyat dan praktik sesungguhnya dari slogan itu, mayoritas warga tidak memiliki harapan besar terhadap berbagai institusi tersebut.

Kelompok warga pertama yang masih berkeyakinan pada “supremasi hukum” adalah warga yang mengajukan petisi pengaduan dan para pelindung HAM. Karena mereka adalah penderita langsung dari “non supremasi hukum”. Mereka adalah korban pertama dari pemegang kekuasaan yang telah menginjak hukum. Tanpa mempedulikan kesulitan yang menghadang mereka mengajukan petisi, membela HAM, dengan harapan instansi terkait akan melindungi supremasi hukum, mengembalikan hak yang merupakan milik mereka sendiri. Akan tetapi dari berita yang diungkap media massa, “penjara hitam” yang menindas para pengadu sepertinya tidak berkurang, para tukang pukul di “penjara ilegal” sangat jarang mendapat ganjaran hukum, pada peristiwa warga pengadu yang dilukai dengan besi panas, pelaku justru divonis “penundaan hukuman”.

Xu Chunhe yang “dicurigai sebagai pengadu” sampai ditembak mati, dan tidak seorang pun dinyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan ini, bisa dibayangkan betapa suatu organisasi atau orang tertentu bertekad kuat untuk menuntut “supremasi hukum”.

Kelompok kedua yang menyerukan “supremasi hukum” adalah pelaku media massa nurani, atau tokoh yang berhati nurani. Merekalah patriot yang sesungguhnya, orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan negara dan bangsa, jika diistilahkan dengan istilah lama, mereka adalah para ‘pembela’, para ‘pejuang’. Akan tetapi apa yang dialami sejumlah tokoh pembela (lewat jalur internet dengan nama samaran) seperti Guangzhou Qubo, Tieliu, Huaxia Zhengdao dan lain-lain, mereka mengalami omong kosong “supremasi hukum” sekaligus mengalami ketakutan pada kekuatan “supremasi hukum”.

Orang yang paling profesional, paling kuat serta paling berpengaruh dan mampu mengawasi kekuasaan yang “supremasi hukum” adalah para pengacara HAM. Jika benar-benar menerapkan “supremasi hukum”, status sosial dan kehormatan yang mereka peroleh akan sangat tinggi, lingkungan kerja juga menjadi sangat lapang. Akan tetapi melihat kondisi sekarang, keadaan yang sebenarnya justru kebalikannya.

Sejak Juli lalu, sebanyak lebih dari 200 orang pengacara dan staf terkait telah ditangkap, dan 20 orang di antaranya masih ditahan. Para pengacara dipertontonkan lewat siaran TV dan dipermalukan serta dicap sebagai “preman tukang gendam”. Bombardir berita oleh media milik pemerintah menuding mereka telah melakukan upaya “penipuan dan subversif”.

Pada 22 Juli 2015 lalu surat kabar “New York Times” memberitakan, di tengah serangan politik yang disebut-sebut para pengacara sebagai serangan paling kejam selama puluhan tahun terakhir ini, PKT meningkatkan tekanan secara meluas terhadap para pengacara HAM, menuding mereka sengaja memanfaatkan kasus yang bersifat sengketa untuk mempertebal kantong mereka sendiri dengan menyerang partai komunis.

Pengacara bernama Zhang Lei dari Tiongkok Selatan merasakan kali ini sepertinya merupakan serangan terbesar terhadap mereka selama ini. Belum lama ini Zhang juga diinterogasi oleh polisi, dan baru saja dibebaskan. Ia berkata, polisi terlihat seolah bertindak “sesuai hukum”, tapi hampir semua pengacara yang hilang tidak diperbolehkan menemui pengacara mereka sendiri.

“Lebih dari 200 orang diinterogasi dan diperingatkan. Saya belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya,” katanya.

Pemerintah PKT menyatakan bersikap “supremasi hukum”, lalu mengapa menindas sekelompok orang yang melindungi “supremasi hukum”?

Dari “supremasi hukum” sampai penindasan terhadap pengacara HAM, dari “kebebasan beragama” sampai penindasan terhadap kelompok agama/kepercayaan dari “membangun masyarakat sejahtera” sampai pungutan dan pajak tak berkesudahan. “Partai/organisasi” dengan “ideology” seperti ini sangat memahami, jika terlaksana memerintah dengan hukum, jika ada kebebasan beragama, jika mensejahterakan rakyat, maka tidak akan ada tempat bagi partai ini, dan partai ini akan lenyap tak berbekas.

200 orang pengacara ditindas tapi telah membangunkan 20000 orang pengacara lainnya. Kesadaran hukum, kesadaran HAM dan kesadaran akan kebebasan warga di daratan Tiongkok telah tak terbendung, inilah aspirasi rakyat, terlebih lagi merupakan suratan takdir, suatu trend sejarah. Masyarakat telah menyadari, yang selama puluhan ini melecehkan dan merusak hukum adalah PKT sendiri. Aspirasi rakyat untuk “supremasi hukum” semakin kuat, kekuatan dan para pengikut PKT semakin lemah, diadilinya PKT sesuai hukum telah memasuki tahap menghitung mundur.

Orang yang tersandera oleh “organisasi” ini, tidak seorangpun luput dari ketakutan akan “diadili”, ini adalah rasa takut massal terhadap hukum langit dan keadilan. Untuk melepaskan diri dari ketakutan ini, jalan satu-satunya adalah meninggalkan “organisasi” ini, dan mendistorsi ideologinya, dengan demikian perlindungan hukum, perlindungan HAM dan hak warga, baru akan mendapatkan tempat pada sistem pemerintahan yang baru, tanpa memandang status yang dimiliki seseorang. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular