Jakarta – Gubernur DKI Jakarta memprotes penetapan nilai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015 senilai Rp 69,286 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri dibandingkan dengan APBD sebelumnya Rp 72,9 triliun. Namun demikian, Ahok menyatakan tetap taat sebagaimana yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya harus taat ikut Mendagri, cuma yang kemarin saya protes, Dirjen bilang Anda boleh pakai APBD bukan tahun lalu tapi pagu belanja tahun lalu,” kata Ahok di Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Menurut Ahok, setelah mendapat penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri meskipun dengan alasan menggunakan pagu belanja tahun, Ahok menjelaskan Undang-Undang hanya menjamin pagu APBD bukan pagu belanja.

Pemprov DKI, kata Ahok, memasukkan pagu 23 April sebesar Rp 72,9 triliun. Maka ketika ,menggunakan pagu belanja 2014 berjumlah Rp 72,9 triliun berdasarkan perubahan yang terakhir. Hal demikian sebagaiaman diatur lebih jelas dalam UU.

Awalnya, tambah Ahok, Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan anggaran DKI Jakarta pada 2015 senilai Rp 63 triliun, jikalau hanya ditetapkan Rp 63 triliun maka sekitar 99,9 triliun dana DKI hingga kemudian Ahok kembali protes. Hingga akhirnya Kemendagri menetapkan APBD DKI senilai Rp 69 triliun. Namun Kemendagri tidak memberikan kesempatan kepada Ahok untuk kembali mengajukan protes.

Dia menduga Kemendagri menerima masukan dari Dirjen Kemendagri yang beralasan hanya memiliki waktu sekitar 8-9 bulan untuk menghabiskan dana yang ditetapkan.Ahok beralasan sejak Jakarta dipimpin oleh Jokowi penetapan anggaran selalu terlambat dan tidak pernah sepenuhnya mencukupi hitungan 12 bulan.

Namun demikian, jika alasan tidak diperbolehkan membangun sekolah atau apartemen, dengan catatan tidak ada kesepakatan dengan DPRD terkait proyek multy years. Akan tetapi pada saat in DPRD sudah sepakat mengenai proyek multy years. Meski pun tidak ada proyek karena tidak memungkinkan selesai dalam jangka waku 8 bulan, maka Kemendagri diimbau menghapus anggaran itu dengan tidak mengurangi pagu yang ditetapkan Rp 72.9 triliun.

Ahok mencontohkan jika Pemda DKI memiliki alokasi dana Rp 3 triliun untuk membangun
rumah susun lalu kemudian DPRD menolak menyetujui proyek multy years, maka tidak memungkingkan Pemda DKI mencari kontraktor untuk menyelesaikan proyek selama 8 bulan.

Meski demikian, lanjut Ahok, alokasi anggaran yang sudah ditetapkan semula tidak serta merta dihapuskan. Namun Ahok mengusulkan agar dana itu bisa disimpan di Bank DKI Jakarta atau membeli tanah atau digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya seperti alat berat mengelola sungai dan truk sampah.

Share
Kategori: NATIONAL

Video Popular