Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Polri, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kejaksaan menggelar rembug bersama dalam rangka penguatan dan mempertegas komitmen penegakan hukum.

Hal demikian dibahas dalam semiloka dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum untuk Menjadikan Indonesia sebagai Porot Maritim Dunia” di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (30/3/2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan, penegakan hukum yang lemah seperti penanganan kapal Hai Fa perlu dilakukan. Menteri Susi berharap langkah tepat perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Susi mengatakan pada tahapan mendatang idealnya dilakukan pembangunan on line case tracking system yang harus diperbaharui secara real time oleh semua penyidik dan bisa diakses secara bersama-sama diantara penyidik bahkan penuntut. Pemberlakuan sistem demikian maka akan memastikan semua institusi bisa saling mengontrol dan membantu sama lain.

“Saya sudah minta Satgas anti IUU Fishing dan ahli IT untuk bekerjasama, agar case tracking sistem bisa diselesaikan dengan cepat,” kata Susi saat memberikan pengarahan.

Tidak hanya soal sistem IT, penyempurnaan dalam Standar Operasional (SOP) penegakan sangat perlu dilakukan. Langkah demikian dengan tujuan agar tidak ada kejahatan perikanan yang serius hanya didakwa dengan hukuman ringan. Diklat bersama, menurut Susi, mesti dilakukan agar terjadi kesamaan pandangan dalam penegakan hukum IUU Fishing.

Langkah selanjutnya yang perlu dipertegas adalah penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral. Menteri Susi menegaskan kejahatan atau pelanggaran yang termasuk dalam kategori IUU Fishing seringkali tidak terlepas dengan beberapa kejahatan lainnya.

Soal penegakan hukum berwibawa dan tegas, menurut Susi, menjadi tumpuan dalam nawa cita Presiden Joko Widodo sebagai rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sikap baru dari penegakan hukum yang tegas merupakan dan tanpa pandang bulu merupakan kunci penegakan hukum IUU Fishing.

Semiloka penegakan hukum yang digelar oleh KKP dalam rangka menuju cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pilar pembangunan kelautan dan perikanan selama lima tahun mendatang harus dilandasi tiga prinsip saling terintegrasi yakni aspek-aspek kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran.

Selain Menteri Susi, semiloloka turut dihadiri oleh Kabaharkam Polri Komjen Putut Bayu Seno, Asisten Operasi TNI Angkatan Laut, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut, Ketua Satgas Gahtas IUUF, Skejen KKP, Dirjen PSDKP, perwakilan dan kemitraan serta Direktur-direktur Polair, Kepala Satuan Kerja dan Pangkalan PSDKP.

Share
Kategori: NATIONAL

Video Popular