Jakarta – Praktek korupsi dalam rente anggaran sudah menjadi musuh untuk membangun Indonesia yang bebas dari praktek korupsi. Bersamaan pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung justru dimanfaatkan sejumlah elit menambah pundi-pundi kekayaan tidak wajar.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan praktek bandit anggaran harus dilawan dengan tidak hanya bicara mengenai ulah rente dari sejumlah kelompok. Bahkan oleh sejumlah oknum partai politik, membuat ongkos politik lebih mahal hanya untuk pencalonan kepala daerah.

“Kita harapkan tidak hanya ngomong, mesti kita lawan,” kata Basuki saat diskusi dengan tema “Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran” yang diselenggarakan Pemuda Muhamadiyah di Kantor Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Pria yang kerap disapa Ahok itu mengaku tidak terkejut dengan praktek di DKI Jakarta. Hingga kemudian kondisi di Jakarta, membuat para anggota DPRD menolak untuk dicalonkan sebagai anggota dewan di tingkat pusat. Bahkan pada minuman kemasan turut menjadi lahan untuk mengeruk kekayaan dengan melibatkan persekongkolan sejumlah pihak.

Menurut Ahok, praktek rente anggaran yang melibatkan DPRD sudah berada pada titik nadir mengkhawatirkan. Bahkan menjadi perhatian serius saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dana yang lenyap tidak tanggung-tanggung dan berjumlah hingga Rp 40 triliun.

Ahok menuturkan korupsi triliun rupiah sudah meresahkan hingga membuat sejumlah proyek pembangunan di Jakarta tidak seperti yang direncanakan semula. Tranparansi dalam penggunaan anggaran, tambah Ahok, menjadi harapan untuk membereskan praktek korup. Justru hal demikian mengukuhkan bahwa akar permasalahan bangsa saat ini adalah korupsi.

Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan menyatakan proses seleksi nominasi kepala daerah saat pemilukada sudah menjadi ajang rente partai politik. Sejumlah pejabat petahana bahkan mencalonkan keluarga mereka untuk menduduki posisi kepala daerah.

Menurut dia, jual beli perahu juga turut menjadi celah bagi mereka untuk memperbanyak uang-uang pendapatan. Selanjutnya hal demikian membuat proses pemilukada lebih mahal hanya untuk pemenangan pemilukada. Sumber uang-uang itu diantaranya berasal dari sumbangan sejumlah pengusaha mempunyai spesialisasi penggunaan APBD.

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan isu pemberantasan korupsi sangat penting apalagi akar dari kemiskinan dan kebodohan pada saat ini adalah korupsi. Praktek ini mengakibatkan pelambatan pembangunan dan mematikan langkah-langkah pembangunan.

Dia mencontohkan keberanian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama untuk melawan rente-rente APBD di Jakarta. Hanya saja sikap yang dilakukan Ahok tidak dilakukan banyak pihak di daerah. Kebanyakan kepala daerah nyatanya lebih banyak memilih untuk tidak berkonflik dengan DPRD.

Dahnil mengatakan sikap Pemuda Muhamadiyah mendukung Ahok dikarenakan memandang nilai-nilai pemberantasan korupsi yang diperjuangkan Gubernur DKI Jakarta itu. Ada pun nilai-nilai dakwah dalam pemberantasan rente terkait APBD dikarenakan sebagai jembatan utama melawan pembodohan dan pemiskinan rakyat.

Wali Kota Cilegon, Banten, Iman Ariyadi menyatakan pada dasarnya penguatan demokrasi lokal berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah pada tingkat nasional. Proses menciptakan kesadaran politik masyarakat secara luas dalam rangka menciptakan stabilitas politik nasional.

Namun demikian, prakteknya memunculkan politik oligarki oleh sejumlah elit partai politik. Hingga akhirnya memunculkan pragmatisme kelompok mulai jual beli perahu, praktek ketidakadilan, politik transaksional dan korupsi.

“Politik mahal karena politik patriakal, tidk berdasarkan visi dan misi makanya meraka harus mengembalikan biaya politik itu,” ungkap Ariyadi.

Share
Kategori: NATIONAL

Video Popular