Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 dengan menggelar rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2015). Lalu bagaimana kinerja produktif dan prestasi lembaga perwakilan rakyat itu?

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan HUT DPR RI yang ke-18 telah menunjukkan perkembangan parlemen yang lebih terbuka. Berbeda pada periode-periode sebelumnya, lanjut Setnov, masyarakat bisa mengkiritis kinerja parlemen untuk perbaikan kinerja lembaga perwakilan rakyat itu.

“Akses informasi mengenai parlemen semakin luas sehingga dapat dikatakan tidak ada satu hari pun pemberitaan DPR baik fositif maupun negatif,” kata Setya Novanto saat berpidato pada rapat paripurna dan laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014-2015.

Menurut Setya, parlemen sudah menunjukkan kedewasaan berpolitik untuk bersatu bersama-sama mengelola transisi bersama-sama. Padahal, lanjutnya, DPR baru saja melewati masa perdebatan yang cukup alot setelah munculnya dua kubu dengan berbeda aspirasi politik pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Ia menambahkan mengenai peran DPR untuk membuat Undang-Undang, namun demikian peran presiden dalam pembuatan UU masih dominan. Dia menyampaikan jika pemerintah solid dalam legislasi, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional. Oleh karena itu diperlukan komitmen antar kedua lembaga negara.

Dia menegaskan DPR tetap berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat. Meneguhkan komitmen ini, tegasmya dengan membentuk Ruang Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat pada pertengahan Juni 2015. Langkah ini, kata Setya, sebagai rangka menuju rencana untuk mewujudkan parlemen modern.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai jika mengacu usia lembaga DPR yang sudah mencapai 70 tahun, semestinya DPR sudah sangat mapan dengan sistem yang teruji. Artinya, lanjut Lucius, tidak ada masalah lagi dengan sistem yang menunjang kerja DPR.

Lucius menambahkan, memasuki masa reformasi memang ada harapan perubahan terhadap DPR. Namun demikian, nyatanya DPR era reformasi masih gagal menjawab substansi keterwakilan dari rakyat. DPR, tambahnya, menjadi sangat powerful bukan untuk membela kepentingan rakyat tetapi kepentingan partai politik.

Dia menambahkan kinerja DPR terkait legislasi nyaris tanpa rekam jejak keberhasilan. Sebanyak 37 kemudian menjadi 39 Rancangan Undang-Undang prioritas yang ditargetkan, hanya 3 RUU yang disahkan. “Selain itu, fungsi pengawasan juga mandul dan terkesan tebang pilih isu. DPR akan galak jika terkait langsung dengan kepentingan mereka,” ujarnya.

Mantan Ketua DPR RI, Agung Laksono berharap kinerja parlemen untuk mempercepat proses pengerjaan legislasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Tak hanya itu, lanjutnya, DPR diharapkan untuk membatalkan proyek yang prestesius, apalagi hal demikian merupakan keinginan yang disukai oleh rakyat sedangkan pemabatalan mega proyek itu dinilai sebagai kado terbaik dari DPR.

Menurut Agung, parlemen semestinya harus benar-benar menerapkan kinerjanya sesuai dengan aspirasi rakyat. Apalagi, jelasnya, tugas DPR yang memiliki tiga kewenangan yakni pengawasan, legislasi dan hak penganggaran perlu dipertegas dalam penerapannya. Meskipun selama ini, legislasi yang merupakan tugas utama DPR masih rendah dan tidak sesuai harapan semula. “Utamanya legislasi, walaupun rendah sekali,” katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah berharap fungsi parlemen sebagai pelaksana aspirasi rakyat, sepenuhnya memainkan tugas dan kapasitasnya dengan baik. Parlemen yang diharapkan, lanjut Anang, membentuk parlemen yang modern, responsif, energik, dan transparan.

Menurut Anang, Undang-Undang berkualitas sudah semestinya dihasilkan oleh DPR sesuai dengan aspirasi rakyat secara transparan. Dia mencontohkan mengenai Undang-Undang Kebudayaan yang kini sedang digagas sedang disusun secara hati-hati agar berguna sesuai kebutuhan masyarakat secara tepat.

Share

Video Popular