Jakarta – Ribuan buruh kembali turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aksi yang diikuti oleh sejumlah elemen buruh seperti KSPI, KSBSI, KSPSI, dan KPKPBI juga serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Ibu Kota Jakarta digelar di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2015).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani membantah aksi yang digelar oleh seluruh buruh di Indonesia kali ini bertujuan untuk menuntut pembubaran pemerintahan Jokowi-JK. Dia menyatakan aksi yang digelar bertujuan untuk kesejahteraan buruh.

“Tidak benar isu menggoyang pemerintah, ini murni kesejahteraan buruh,” katanya di depan Istana Negara.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI), Mudhofir menyatakan aksi mereka bertujuan menolak untuk kedatangan kerja asing tidak terlatih. Padahal, lanjutnya, di tengah maraknya PHK dari sejumlah perusahaan, justru sejumlah proyek-proyek mendatangkan pekerja asing.

Menurut dia, pemerintah sudah seharusnya menurunkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Bersamaan demikian kondisi perekonomian kurang baik hingga mengancam terjadinya PHK terhadap buruh. Dia menambahkan hingga saat ini masih banyak penyalahgunaan tentang karyawan kontrak khususnya perusahaan milik negara. Termasuk, maraknya kriminalisasi terhadap aktivis buruh untuk segera dibebaskan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi yang digelar di Jakarta diikuti oleh 35.000 buruh dari berbagai daerah Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, massa buruh terdiri dari 40 serikat federasi pekerja buruh dari berbagai elemen.

Said Iqbal mengatakan posisi buruh dan rakyat pada masa-masa mendatang akan sangat merisaukan berkaitan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini, lanjutnya, membuat sejumlah perusahaan jatuh, mengurangi karyawan dan potensi PHK.

Menurut dia, ancaman PHK terhadap buruh seluruh Indonesia kini sudah mencapai sebanyak 100.000 orang. Terutama industri padat karya seperti elektronik dan otomotif. Dia menyampaikan sudah semestinya pemerintah melindungi para buruh agar tidak terancam PHK. Tuntutan lainnya adalah penurunan harga apalagi pemerintah sudah menaikkan harga BBM hingga melambungnya harga.

“Kondisi-kondisi itu menyulitkan rakyat dan buruh, kondisinya sudah sangat sulit, untuk itu kami sampaikan 10 tuntutan buruh,” ujarnya.

Berikut tuntuan buruh :

  1. Turunkan harga barang sembilan bahan pokok dan bahan bakar minyak.
  2. Tolak ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi
  3. Tolak masuknya tenaga kerja asing dan tolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing itu.
  4. Naikkan upah minimum 22 persen pada 2016 untuk menjaga daya beli buruh, dan tolak Rancangan Peraturan Pemerintah Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus dan Produk Domestik Bruto serta Revisi Kebutuhan Hidup Layak dari 60 item menjadi 84 item.
  5. Revisi PP Jaminan Pensiun, yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil, bukan Rp300 ribu per bulan.
  6. Perbaiki layanan program Jaminan Kesehatan
  7. Bubarkan pengadilan buruh dan revisi total Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tahun ini juga.
  8. Angkat pekerja outsourcing, terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja oustourcing. Serta pecahkan permasalahan guru honor yang tidak mempunyai hubungan jelas dengan upah hanya sekitar Rp100 ribu-300 ribu.
  9. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK. Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga kerap terjadi di mana banyak aktivis dipenjarakan.
  10. Hapuskan perbudakan modern dengan mengesakan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Share

Video Popular