Jakarta – Isu pelengseran Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Budi Waseso secara tiba-tiba berhembus kencang. Pencopotan terjadi bersamaan kasus-kasus yang sedang diusut oleh Bareskrim Mabes Polri. Seakan memantik api, Jenderal lainnya di Mabes Polri juga menyatakan akan mundur jika Budi Waseso dicopot.

Pelengseran pria yang kerap disapa dengan buwas secara langsung dikaitkan dengan isus tudingan kegaduhan di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi. Alasan ketenteraman dalam dunia investasi dan bisnis menjadi poin perhatian dengan kasus-kasus korupsi yang diusut Bareksrim.

Terlepas dari kehebohan Bareskrim Polri terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu, kini Bareskrim dengan pasukan penyidiknya melakukan gebrakan dengan mengusut kasus di sana-sini. Tercatat kasus yang diusut mulai penggeledahan Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) awal Mei lalu. Anak buwahnya Komjen Buwas juga menggeledah kantor Pertamina Foundation.

Penggeledahan yang menggegerkan justru terjadi saat di kantor PT Pelindo II berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok. Komjen Buwas tak mundur selangkah pun dengan gebrakan institusi reserse polri yang belum genap dipimpinnya selama setahun.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyatakan gebrakan yang dilakukannya tidak bertujuan untuk menghambat perekonomian. Justru, tegasnya, Bareskrim bermaksud mengembalikan uang-uang negara yang dicuri oleh para koruptor.

“Apa yang saya lakukan enggak menghambat ekonomi, saya mendukung dan mengembalikan kekayaan negara yang dikemplang oleh pelaku-pelaku korupsi,” ujar Buwas, Rabu (2/9/2015).

Kegaduhan yang menghambat pertumbuhan ekonom dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. Saat berbicara di Kantor Presiden, Luhut memastikan seluruh proses mekanisme di bidang ekonomi berjalan dengan baik.

“Ekonomi berjalan bagus, tidak ada kegaduhan yang bisa terjadi lagi, kita ingin semua tentram,” kata Luhut di hari yang sama. Tentunya, Luhut tidak mengaitkan dan menyatakan secara tegas atas pernyataannya berkaitan dengan isu pencopotan Komjen Budi Waseso.

Parlemen pun turut bicara kehebohan isus “penumpasan” Komjen Buwas dari Bareskrim Polri. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan jika pencopotan Buwas berkaitan kasus penggeledahan Pelindo, maka semestinya Jaksa Agung juga turut dicopot karena melakukan penggeledahan terhadap kasus yang diduga menghambat perekonomian. Kasus yang dimaksud Fadli adalah penggeledahan terhadap PT VSI.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta kepada Presiden untuk konsisten dengan tidak menempatkan orang-orang yang berkepentingan politik dalam posisi penting. Terkait pencopotan Buwas, Fadli menilai adanya kepentingan dan tekanan politik. Fadli menyatakan pada kondisi saat ini, hukum bisa dijadikan alat kekuasaan dan politik oleh pihak berkepentingan. Sikap presiden, lanjut Fadli, dinilai tidak konsisten dengan keberedaan orang-orang berkepentingan dalam lembaga negara khususnya hukum.

Sebelumnya beredar transkrip rekaman pembicaraan CEO PT Pelindo II (APC) Richard Joost (RJ) Lino di kalangan wartawan. Dalam pembicaraan itu, RJ Lino mengaku mendapat perlindungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.

Transkrip itu beredar setelah penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri di kantor Pelindo II di Jakarta Utara. Suara yang diduga sebagai RJ Lino pada saat itu berbicara dengan General Manager PT Pelindo II.

Berikut transkrip dugaan pembicaraan RJ Lino :

“Ini contoh saya barusan complain. Orang-orang diatas turunin gini, kok anak buah saya statusnya ditingkatkan naik dari penyelidikan ke penyidikan. Yang dipandu lintas GM, walaupun saat itu saya sudah dikasih tahu `You gak akan diganggu`.  Tapi saya gak bisa terima. Jangan saya gak diganggu tapi anak buah saya diganggu. Ini gak bener,”

“Gak boleh seperti itu. Jadi tolong ya kerja seperti biasa ya. Jadi kalau ada apa-apa, saya orang yang paling duluan yang maju. Karena kita sama sekali tidak membuat salah. Kalau gak Nampak gitu lho. Jangan karena ada satu yang lain, terus kita dijadikan ini (tersangka),”

“Tapi makanya kalian bisa lihat ya, saya challenge presiden sama wakil presiden. Saya bilang, “Kalau ini gak diberesin dan saya gak dapat backup penuh, saya berhenti.”

“Ya makanya waktu kejadian disitu, sore itu (penggeledahan), belum penyelidikan pas itu, Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dari CEO telepon saya dan beliau bilang bilang, “pak Lino” “Stay”, “kerjanya biasa”, “Kita akan selesaikan diatas”. 

Karena saya bilang sama mereka, “Saya berhenti”. Karena gak mungkin saya kerja terus anak buah takut smua gitu. Kan pasti gak jadi apa-apa. Wong bosnya aja digituin sama polisi, gimana anak buahnya?.”

“Jadi saya bilang, “Saya ingin betul-betul dapat dukungan yang sangat kuat dari nomor 1 dan nomor 2 di atas negeri ini.”

“Tapi saya juga seneng ya, artinya CEO APC bisa punya bargaining yang jadi kita kuat dengan RI1 dan RI2. Jadi kita hebat. Makasih.”

“Persoalannya di negeri ini, banyak dari kita selalu merendahkan diri kita terhadap apa yang kita punya. Kalau orang-orang tahu saya di tahun 80-an, waktu itu jabatan saya senior manajer,  tapi waktu itu saya sudah bisa telepon menteri dan dirjen. Dan Dirut saya ketika itu tidak berani. Jadi , kalau hari ini saya bisa telepon sampai presiden dan wakil presiden,  Ya tentu posisi saya sudah sejajar menteri.”

“Karena apa, lima tahun lalu waktu saya balik, dan orang yang tahu saya disini tapi kalau kalian memperjuangan sesuatu yang benar baik da nada nilainya, pasti disuppport.”

“Ada sms menarik dari Walikota Pontianak Sutarmaji. Dia minta pak Simbolon GM disana diganti sampai tiga kali. Tapi saya gak pernah ganti. Kalau model penegakan hukum seperti alami kedepan akan banyak orang tidak mau benahi negeri ini. Kalau kita beli peralatan tapi tak pernah digunakan dianggap total lost. Bagaimana dengan tank, panser, water canon juga termasuk total lost karena gak pernah digunakan?”

 

Share

Video Popular