Jakarta – Sebanyak 25,6 juta jiwa penduduk Indonesia yang bermukim di Sumatera dan Kalimantan langsung terkena dampak akibat kebakaran hutan. Jumlah itu terdiri 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan.

“Totalnya ada 25,6 juta jiwa penduduk di Sumatera dan Kalimantan yang terpapar asap pekat,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurut BNPB, asap pekat akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera terrdapat pada tiga daerah yakni Jambi, Pekanbaru dan Sumatera Selatan. Sedangkan dua wilayah yang paling pekat terkena paparan asap adalah Jambi dan Pekanbaru.

Sutopo menambahkan tak hanya pada tiga provinsi itu, hingga Kamis (3/9/2015) kebakaran hutan menyebabkan 80 persen wilayah Sumatera tertutup asap. Bahkan akibatnya, sejumlah lembaga pendidikan diliburkan, penerbangan dihentikan. Sedangkan jarak pandang di Jambi dan Pekanbaru hanya mencapai 500 meter.

Menurut dia, selama musim kemarau wilayah ekuator khatulistiwa selatan seperti Sumatera, Kalimantan, masih berpotensi terjadi peningkatan kebakaran lahan, hutan dan kekeringan. Hingga saat ini, lanjutnya, BNPB bersama BPPD daerah setempat masih berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi dalam 1 dekade ini merupakan gambaran nyata bahwa kerusakan alam telah sangat parah dan sistematis. Menurut Walhi, setidaknya 66 kabupaten yang ada di 5 Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, langganan kebakaran dan “berasap” dalam 5 tahun terakhir. Pada 2011, ditemukan sebanyak 18.789 titik api dan pada 2014 naik menjadi 20.253 titik api.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan, pada 2014 lalu Presiden Jokowi telah berkomitmen Indonesia bebas asap 2015. Namun,ujarnya, kebakaran dan asap tahun ini menjadi bukti bahwa komitmen ini masih sangat jauh dari harapan.

Walhi meminta kepada Presden untuk menginstruksikan 5 langkah strategis dan mendesak yang mesti dilakukan Presiden; Pertama, Menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati) untuk melakukan gerakan serentak penyekatan kanal dan menerapkan proses sanksi terhadap pemegang konsesi sawit, sebagai tindakan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Kepala Daerah.

Desakan kedua adalah menginstruksikan melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang ditemukan adanya titik api di wilayah konsesinya, Ketiga, Melakukan review perizinan terhadap konsesi yang mengalami kebakaran dan/atau mengalami konflik dengan masyarakat. Keempat menghentikan penerbitan izin baru sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan dan termasuk evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap izin yang dikeluarkan, Kelima, memulihkan kawasan hutan kritis dan memberi kesempatan pengolahan dan perlindungan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular