Jakarta – Kebakaran hutan yang kemudian menjadi kabut asap di wilayah Sumatera khususnya Jambi dan Riau, merupakan bukan yang pertama kalinya terjadi. Bahkan kebakaran ini sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Bahkan akibatnya, milyaran dana dihabiskan hanya untuk memadamkan api, lalu apa sumber masalahnya?

LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan, temuan pihaknya di berbagai daerah menunjukkan bahwa akar masalah terbesar kebakaran dan asap di Indonesia sangat nyata dan sebenarnya sangat dipahami oleh pemerintah.

“Mestinya pemerintah “memadamkan api dengan Pena, bukan dengan modifikasi cuaca, karena sumber masalahnya dari penerbitan konsesi” kata Ketua Walhi Indonesia Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dikutip Jumat (4/9/2015).

Sementara Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Musri Nauli mengatakan titik api terbanyak berasal dari gambut. Kawasan genting, unik dan penting sudah rusak. Apalagi, lanjutnya, kawasan yang selama ini mampu memberikan perlindungan dan sebagai tempat tangkapan air dirusak oleh HTI, sawit dan berbagai aktivitas manusia lainnya kemudian menjadikan kubangan yang mudah terbakar.

Menurut Nauli, pola ini berulang terus menerus dengan modus yang canggih, rapi dan pola tempat terbakar yang sama setiap tahun. Pemegang izin, ujarnya, tidak mampu lagi menjaga lokasi izinnya. Selain para pelaku dijerat dengan berbagai UU seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU LH yang “tegas” adanya kebakaran di areal izinnya, para pemegang izin dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam keteranganya yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko menilai pemerintah tidak serius melakukan penindakan hukum terkait pembakaran lahan. Bahkan pemerintah hanya melakukan tindakan permukaan tanpa membuat perubahan berarti. “Terlihat hanya formalitas saja,” ujarnya.

Jatmiko menambahkan gugatan pemerintah terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (APP Group) yang merugikan negara Rp. 7,9 triliun tahun 2014 lalu, sampai saat ini tidak terdengar gaungnya. Dia berharap jangan sampai upaya ini hanya untuk mencuci kejahatan perusahaan dengan mengunakan tangan pemerintah dan pengadilan. Ketidakseriusan ini menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan berakibat bencana asap terus berulang tahun.

Tidak jauh berbeda, kebakaran tahun ini juga kembali terjadi di Kalimantan Tengah. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Anton Wijaya memberikan, apresiasi terhadap penyegelan lokasi kebakaran di beberapa perusahan perkebunan di Kalimantan tengah.

Namun demikian, lanjutnya, langkah ini belumlah cukup menyelesaikan masalah, jika tidak disertai dengan upaya rehabilitasi lahan gambut dan menghentikan perizinan perusahaan yang mengakibatkan konversi lahan gambut kepada investasi skala luas yang berbasis lahan di Kalimantan Tengah.

Akan tetap, WALHI meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Barat harus segera mencabut Maklumat terkait kebakaran hutan. Pasalnya, fakta di lapangan hanya menimbulkan kemarahan dan resistensi dari masyarakat lokal dan justru tidak menjawab persoalan pokok terkait penyebab kebakaran.

“Kepolisian harusnya melakukan penegakan hukum seadil-adilnya kepada para penjahat lingkungan yang jelas-jelas adalah korporasi yang melakukan pembakaran dalam proses pembersihan lahan-lahan konsesi mereka,” ujarnya.

Share

Video Popular