Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan rencana pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt akan merugikan PLN jika tetap diwujudkan. Jika kemudian diwujudkan selama lima tahun atau sampai 2019, maka kerugian mencapai USD10,763 miliar per tahun.

“Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka membayahakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” ujar Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, usai Rakor Pembangkit Listrik, di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Rizal menuturkan hitungan itu ketika tim sudah mempelajari rencana pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Kesimpulannya, program pembangkit listrik itu dinilai memang tidak realistik.

Menurut Menko Rizal, setelah melakukan kajian  yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW.  Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

Rizal menambahkan padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka, lanjutnya, akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Dia menambahkan, sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan  swasta. “Inilah yang saya  maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” jelasnya.

Menko Rizal Ramli menambahkan, berdasarkan hasil kajian saat ini yang paling realistis dicapai sebesar 16.167 MW yang probabilitasnya tinggi dapat melayani beban puncak 2019. Sehubungan dengan itu, lewat Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) pemerintah akan melakukan percepatan pembangunannya sekaligus mendiversifikasi sumber-sumber energinya.

Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan pembangkit yang 16.176 MW. Langkah itu antara lain dilakukan dengan mempercepat negosiasi, bantu membebaskan lahan, serta mereview harga penjualan yang lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investor.

Dalam keterangannya yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan,  sesuai ketentuan yang ada, PLN diharuskan membeli 72% dari listrik yang diproduksi swasta. Ketentuan ini, ujar dia, berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan.

“Dengan hitung-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun,” tuturnya.

Share

Video Popular