JAKARTA- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak kepada Komisi IX DPR RI untuk menghentikan banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di tanah Air. Mereka menilai keberadaan tenaga kerja dari negara komunis itu sudah merebut kesempatan tenaga kerja nasional yang saat ini masih banyak yang menganggur.

“Pemerintah dan DPR harus berani untuk menyetop tenaga kerja asing, khususnya asal Tiongkok yang jelas-jelas membanjiri lapangan pekerjaan di negeri kita,” tandas Said Iqbal, Presiden KSPI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 10 September 2015. Said Iqbal juga meminta pemerintah dan DPR mengadakan sidak ke sejumlah lokasi industri dan proyek infrastruktur yang diduga banyak mempekerjakan orang Tiongkok.

Berdasarkan laporan yang diterima KSPI, tenaga kerja asal Tiongkok jauh lebih besar dari pada data yg diumumkan oleh pemerintah sebesar 13.034 orang. “Menteri ketenagakerjaan bilangnya jumlah gitu-gitu aja, padahal jauh lebih  besar karena banyak yg masuk secara illegal,” ujar Said Iqbal. Menurutnya, jumlahnya akan bertambah besar karena ketentuan lama tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia sudah  dihilangkan berdasarkan Permenaker No. 16/ 2015 tentang Tata Cara Penggunaaan Tenaga Kerja Asing.

Selain itu, KSPI juga meminta DPR merevisi Permenaker No. 16/ 2015 dengan memasukan syarat yang lebih ketat, seperti dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta memperkuat pengawasan pemerintah dalam hal pengunaan tenaga kerja asing.

Sehari sebelumnya, sejumlah pimpinan DPR dan Komisi IX DPR RI mengadakan sidak ke PT. Cemindo Gemilang di Lebak, Banten. Pabrik ini memproduksi merek Semen Merah Putih dengan kontraktor adalah perusahaan Tiongkok Sinoma dengan nilai investasi USD 600 juta.  DPR  mendapati banyak pekerja Asing asal Tiongkok yang  tidak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Ada 274 pekerja asing yang bekerja di perusahaan itu.

“Bagaimana mau bisa transfer teknologi kalau mereka tidak bisa bahasa Ingris dan Indonesia? Mereka hanya menggunakan jasa penterjemah bahasa asing saja,” jelas Wakil Ketua RI DPR Fahry Hamzah. Ia meminta kepada perusahaan itu untuk mematuhi peraturan yang ada, khusus untuk kepentingan transfer teknologi. (Fadjar)

Share

Video Popular