Jakarta – Kabut asap yang tengah merebak di Kalimantan dan Sumatera diakibatkan kegagalan pemerintah mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran gambut. Analisis Greenpeace menunjukkan 3,464 titik api tahun ini berada di gambut yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia termasuk 75 % titik api di Sumatera ditemukan di kawasan gambut.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya, mengatakan lokasi titik api menunjukkan adanya hubungan kuat antara pembukaan hutan dan pengeringan gambut. Oleh karena itu, Greenpeace mendesak pemerintah membuat kebijakan untuk segera menghentikan kesempatan lebih luas untuk kebakaran hutan dan lahan gambut lebih lanjut.

“Greenpeace mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat untuk melindungi gambut dan hutan tersisa termasuk pemetaan hamparan gambut dan cara-cara terbaik untuk merestorasinya,” katanya dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Greenpeace mengingatkan, Minggu lalu Indonesia telah menyampaikan draf Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) yang akan diajukan pada konferensi iklim global – COP21 di Paris akhir tahun ini. Dokumen tersebut seharusnya memuat solusi atas krisis deforestasi dan kebakaran lahan yang kini berlangsung, yang membuat Indonesia masuk pada urutan atas negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca global.
Sayangnya, meski komitmen Indonesia dalam deklarasi New York atas hutan dan target pembangunan berkelanjutan yang segera akan diratifikasi, draf INDC telah gagal dalam mendukung komitmen untuk nol deforestasi, termasuk perlindungan gambut dan restorasinya.

Menurut Surya, Presiden Joko Widodo akan segera memimpin delegasi besar ke pertemuan iklim di Paris. Namun demikian, hal demikian hanya akan memalukan Indonesia di panggung dunia, jika komitmen tersebut tidak mengatasi masalah deforestasi dan kehancuran gambut yang bertanggung jawab atas sedikitnya 2/3 emisi gas rumah kaca Indonesia.

Draf INDC saat ini disusun dengan konsultasi publik yang minim, dan sumber data yang tidak transparan. Tidak ada analisis tentang emisi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada prediksi baseline dan penilaian pengurangan emisi karbon seperti apa yang dibutuhkan berbagai sektor untuk memenuhi target baru yang ditetapkan.

Ditambah dengan keengganan pemerintah untuk terbuka atas data-data dalam INDC, memperjelas penolakan untuk membuka informasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, yang memuat data detail peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan perlindungan hutan dan gambut.
Apalagi tanpa peta tata ruang di ranah publik sangatlah sulit untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan hutan dan pembukaan gambut, dan siapa yang sebenarnya menyulut masalah asap saat ini. Hal tersebut merongrong komitmen nol deforestasi perusahaan-perusahaan penjual dan pembeli untuk memutus rantai keterhubungan produk-produk mereka dengan deforestasi.

Greenpeace menegaskan masyarakat Indonesia berhak tahu siapa yang berada di balik penghancuran hutan dan gambut, Masyrakat juga berhak untuk memberi masukan dalam INDC dengan proses yang transparan untuk memastikan pemerintah melakukan sesuatu yang nyata untuk menghentikannya.

“Kami tidak ingin membiarkan pemerintah bersembunyi di balik layar yang dibuatnya,” terang Surya.

Sementara anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu meminta jajaran penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat pembakaran hutan dan semak belukar, baik sebagai aktor intelektual maupun pelaku lapangan. Dia menambahkan, kebakaran hutan Sumatera yang berulang kali terjadi harus menjadi perhatian serius pemimpin nasional.

Menurut Umam, Presiden Jokowi harus memberi perhatian yang lebih atas situasi yang terjadi di Sumatera. Momentum Kabareskrim baru Komjen (Pol) Anang Iskandar diharapkan mampu mengusut tuntas aktor lapangan dan intelektual atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang hampir terjadi setiap tahun.

Politisi Partai Demokrat itu berkomitmen mendorong di Parlemen untuk membentuk pansus untuk merespons dan melakukan penelusuran lebih lanjut atas kebakaran Sumatera yang kerap terjadi. “Pansus gabungan antara Komisi III, Komisi, Komisi IV dan Komisi VIII diharapkan dapat mengakhiri kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir tiap tahun,” ujarnya.

Share

Video Popular