Jakarta – Kabareskrim Komjen Anang Iskandar didorong untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial dan pegiat anti korupsi. Apalagi ketika Komjen Budi Waseso menjabat Kabareskrim sejumlah kasus ditenggarai sarat dengan upaya kriminalisasi.

Koordinator Kontras Haris Azhar memberikan aparesiasi atas pertukaran pejabat Bareskrim yang baru. Pergantian ini harus ditafsirkan positif bagi pegiat aktivis antikorupsi apalagi kesalahan yang dilakukan Komjen Budi Waseso sebagai akumulasi dari sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh Budi Waseso.

“Ini momentum Anang untuk bersih-bersih kasus kontroversi. Mekanisme Anang harus merujuk manajemen penyidikan.  Mudahan mekanisme tersebut bisa didorong,” katanya dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Dia berharap Kabareksrim yang baru untuk menggelar perkara terhadap kasus korupsi yang pernah ditangani Kabareskrim sebelumnya. Komjen Anang diminta untuk memeriksa kembali kasus-kasus yang sempat mendapat perhatian luas dari publik termasuk kriminalisasi terhadap pegiat antikorupsi.

Tak hanya itu, Kabareskrim yang baru, lanjut Haris, semestinya menjadikan sejumlah pegiat antikorupsi sebagai rekan mereka dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah demikian dilakukan sebagai jawaban sejumlah kasus yang tidak jelas ditangani kepolisian serta untuk keluar dari beban-beban kasus kriminalisasi.

Dalam kesempatan yang sama Pengacara Publik YLBHI, Julius Ibrani mengatakan sebanyak 49 nama yang dilaporkan kepada bareskrim setelah tampuk Kabareskrim dipegang oleh Komjen Budi Waseso. Termasuk kasus kontroversial seperti penangkapan pimpinan KPK pada saat itu Bambang Widjojanto.

Kasus Bambang Widjojanto, lanjut Julius, bahkan banyak terjadi persoalan dalam penanganan perkara Bambang Widjojanto di antaranya, Bambang Widjojanto dijadikan tersangka terlebih dahulu sebelum diperiksa, Bahkan penahanan dilakukan meskipun tak pernah ada pemanggilan secara patut sebelumnya. Sejumlah kasus yang terjadi dalam upaya kriminalisasi Bambng Widjojanto berupa maladministrasi penangkapan dan maladministrasi penyidikan.

Menurut Julius, selain itu kasus yang dilaporkan Sugianto Sabran dalam kasus kesaksian palsu di Pilkada Kotawaringin Barat sudah pernah dilakukan, namun tak memiliki bukti yang kuat sehingga kasusnya mengambang. Tak berhenti di sana, kasus itu kini kembali didaur ulang. Bagi Julisu, kasus itu bisa dikatakan kasus terbilang cepat, mulai dari pelaporan, penyelidikan dan penyidikan. “Oleh karena itu harus ada evaluasi dari kinerja Budi Waseso selama menjabat Kabareskrim,” terangnya.

Senada dengan Julius Ibrani, Pengacara Publik LBH Jakarta, Ichsan Zikry menegaskan harus ada evaluasi atas kinerja Komjen Budi Waseso. Khususnya dalam kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto ditenggarai ada dua pelaku utama yakni Budi Waseso dan Victor Simanjuntak.

Menurut Ichsan, merupakan hal yang naif jika kemudian kasus-kasus yang ditangani sebelumnya tak dievaluasi. Pasalnya, kasus-kasus tersebut kini menjadi tanggung jawab kabareskrim yang baru. Apalagi dalam kasus Zulfahmi harus dievaluasi Bareskrim. Mengingat banyak sekali fakta-fakta yang simpang siur dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui, Zulfahmi terkait keterangan saksi palsu atas sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kasus ini mencuat setelah terjadi penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan.

Ichsan menuturkan kasus Zulfahmi sudah diketahui adanya kualitas pembuktian JPU sangat rendah. Fakta ini bukan suatu yang aneh pasalnya dengan kualitas rendah berawal dari penyidikan yang berkualitas rendah. “Karenanya ini harus jadi catatan bagi Komjen Anang Iskandar dalam menjamin kualitas penyidikan bareskrim polri,” ujarnya.

Share

Video Popular