Keterangan foto: Sepanjang perusahaan-perusahaan BUMN itu di bawah kontrol komunis, maka ia tidak akan berorientasi pada pasar. (ChinaPhotoPress/Getty Images)

Oleh: Qin Yufei

Media ‘Fortune’ AS melaporkan bahwa langkah-langkah mereformasi perusahaan BUMN yang ‘bersuhu sedang-sedang’ seperti yang diutarakan pemerintah Tiongkok telah membuat kecewa mereka yang percaya Beijing akan serius menerapkan liberalisasi ekonomi. Laporan menyebutkan bahwa sepanjang perusahaan-perusahaan itu di bawah kontrol komunis, maka ia tidak akan berorientasi pada pasar.

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan langkah reformasi yang mengijinkan BUMN menerima investor swasta. Hanya ini saja, tanpa membahas yang berkaitan dengan bagaimana manajemen perusahaan, apakah masih dipimpin oleh orang-orang pemerintahan atau swasta profesional dan seterusnya. 2 tahun lalu pihak berwenang di Beijing telah menyatakan akan membiarkan pasar memainkan peran penting dalam pengalokasian sumber daya.

Tentu saja media resmi langsung menimpali dengan mengatakan bahwa perusahaan BUMN Tiongkok akan menjadi lebih kuat dan merupakan entitas yang pro pasar terpisah dari pemerintahan. Tetapi tampaknya kemungkinan itu sangat kecil.

Laporan menyebutkan bahwa meskipun investor swasta diharapkan mampu untuk memperbaiki sekitar 115 buah perusahaan BUMN, tetapi masih ada 80.000-an perusahaan BUMN berskala agak kecil masih memadati negeri yang menganut ekonomi ala Uni Soviet tersebut. Inti masalah yang dihadapi oleh perusahaan BUMN Tiongkok adalah mereka selalu mempertimbangkan keinginan atau kepentingan komunis di depan perkembangan pasar.

Laporan selanjutnya mengatakan, sepanjang perusahaan itu dikuasai oleh komunis, maka permasalahan itu tidak mungkin bisa diatasi. Beginilah pernyataan Direktur SASAC (The State-owned Assets Supervision and Administration Commission) Zhang Yi.

“Perusahaan BUMN dalam proses reformasinya tetap harus mempertahankan bahkan memperkuat bukannya melemahkan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok,” katanya.

Ketika Kongres Amerika melalui pemungutan suara pada tahun 90-an meluluskan Tiongkok masuk WTO, Tiongkok berusaha untuk mengurangi pengaruh Partai dalam perusahaan BUMN mereka. Karena persyaratan WTO yang berbunyi pemerintah tidak dapat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan swasta.

Namun penasihat kebijakan pertahanan AS Michael Pillsbury mengatakan bahwa Tiongkok komunis tidak menepatan kesepakatan tersebut. Bila terbukti kelak, perlakuan khusus   menguntungkan Tiongkok yang diperoleh melalui pemungutan suara di Kongres AS kelak pasti tidak akan diberikan lagi. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular