JAKARTA – Berdasarkan laporan Komnas HAM aktor negara dan non-negara merupakan pelaku bagi pelanggaran pembela Hak Asasi Manusia . Komnas HAM mencatat 36 kasus kerentanan terhadap pembela HAM dari aktor negara sedangkan aktor Non-Negara jumlah yang tercatat sebanyak 26 kasus bahkan menunjukkan adanya relasi yang dekat antara pemerintah dan aparat keamanan dengan sektor swasta.

Hal demikian tercantum dalam Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Tahun 2012-2015 yang dipublikasikan oleh Komnas HAM RI, Jumat (11/9/2015). Laporan itu dikomandoi oleh pelapor khusus Komnas HAM untuk pembela HAM, Siti Noor Laila.

Otoritas negara sebagai pelaku pelanggaran terhadap pembela HAM dalam bentuk Negara sebagai pelaku langsung dan tidak langsung bagi pelanggaran HAM. Terkait pelanggaran Negara secara langsung, Polisi, TNI dan aparat pemerintah merupakan elemen negara yang sering melakukan pelanggaran HAM. Tak hanya di daerah konflik, tindakan pelanggaran juga terjadi di daerah bukan konflik.

Kasus yang terjadi di daerah konflik dialami oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Pada 26-30 November 2013 terjadi penangkapan terhadap 29 aktivis KNPB oleh aparat Polda Papua, usai aksi demonstrasi KNPB yang mendukung pembentukan International Lawyers for West Papua. Usai penangkapan itu, 12 orang dinyatakan tersangka, 3 orang hilang dan 1 orang meninggal dunia atas nama Matius Tenggat dan mayatnya ditemukan di danau Sentani, Papua.

Serangan terhadap pegiat antikorupsi beberapa tahun belakangan ini semakin mengkhawatirkan karena menjurus kepada kriminalisasi dan penghilangan nyawa. Seperti yang dialami oleh Mathur Husairi selaku Direktur Lembaga Swadaya Center Islam For Democration (LSM Cide) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Penembaka diduga terkait pembongkaran dugaan korupsi di pemerintah daerah setempat.

Sedangkan tindakan negara sebagai pelanggar pembela HAM secara tidak langsung terjadi dalam bentuk melalui pembiaran tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Aparat negara dalam hal ini tidak berupaya untuk mencegah atau menghentikan tindak kekerasan atau pelanggaran HAM.

Tak hanya itu, melalui produk hukum yang dikeluarkan juga turut berperanan dalam pelanggaran terhadap pembela HAM. Produk-produk itu seringkali digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan pelanggaran HAM. Menurut laporan Imparsial peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancam pelanggaran HAM adalah memberikan legitimasi kekerasan dan ancaman kekerasan, menghambat pembela HAM dan melegitimasi impunitas terhadap pelanggar HAM.

Berkaitan legitimasi kekerasan, misalnya UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam UU itu berbunyi Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin ketertiban umum. Namun, Polri mempraktekkan berlebihan sehingga melegitimasi kekerasan ketika terjadi “benturan atau ketegangan antar polisi dan demonstran.

Sedangkan aktor non negara dilakukan bergama berupa pembunuhan penduduk sipil oleh kelompok para militer, pengusiran komunitas yang dilakukan kelompok masyarakat, serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak lain, serangan fisik oleh pengawal pribadi melawan pemerotes, merancang tingkat upah yang rendah dan kebijakan diskrimanotori terkait pengangkatan buruh/pekerja/karyawan.

Laporan Komnas HAM menyebutkan, selain menggunakan aparat keamanan, sektor swasta seringkali menggunakan jasa keamanan atau orang bayaran untuk melakukan kekerasan terhada pembela HAM yang sedang mendampingi warga untuk memperjuangkan hak-haknya.

Share

Video Popular