Keterangan gambar: Ilustrasi (jakartagreater.com)

Yang Yifan

Menurut laporan media Jepang bahwa beberapa jam setelah RUU Keamanan Jepang baru disahkan oleh Parlemen pada 19 September 2015. Tiongkok komunis langsung mengirim 3 kapal patroli laut mereka untuk masuk ke perairan kepulauan Diaoyu. Sejauh ini dengan memperhitungkan secara hari, maka kapal-kapal milik pemerintahan Tiongkok yang berada di perairan kepulauan Diaoyu yang masih disengketakan itu sudah mencapai total 26 hari.

Menurut Kantor Berita Jepang Kyodo bahwa pada 19 September 2015 sekitar pukul 10:00 lebih, 3 unit kapal patroli laut milik Tiongkok secara tidak bersamaan masuk ke wilayah perairan Kepulauan Diaoyu. 2 jam kemudian mereka satu demi satu meninggalkan perairan tersebut. Menurut keterangan yang diberikan oleh Markas Besar Penjaga Pantai Jepang Wilayah 11 bahwa ketiga kapal patroli itu masing-masing bernama “Polisi Maritim 2113”, “Polisi Maritim 2151” dan “Polisi Maritim 2305”.

Kapal penjaga pantai Jepang kemudian diturunkan untuk memberikan peringatan dengan meminta mereka meninggalkan perairan Jepang. Namun kapal patroli laut Tiongkok kemudian menjawab dalam bahasa Jepang dan Mandarin yang berbunyi, “Kapal Anda memasuki perairan Tiongkok, mohon segera mundur”.

Menurut laporan bahwa kapal patroli maritim Jepang pada 19 September 2015 juga menemukan kapal survei kelautan milik Tiongkok “Hai Da Hao’ memasuki perairan dekat Pulau Daisho yang oleh Jepang dinamakan perairan zona ekonomi eksklusif, dan melempar dari buritan kapal tersebut benda seperti kabel ke dalam laut. Kapal patroli Jepang memperingatkan agar “Hai Da Hao” berhenti melakukan kegiatan survei di sana.

Parlemen mengesahkan Rancangan Undang Undang mengenai keamanan Jepang

Laporan media Jepang menunjukkan bahwa RUU keamanan tersebut telah disahkan oleh Parlemen pada 19 September melalui pemungutan suara 148 setuju dan 90 menolak Undang-undang tersebut akan diberlakukan 6 bulan ke depan.

Di saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir, Jepang dan Tiongkok sedang bersaing untuk kedaulatan Kepulauan Diaoyu serta situasi yang tidak kondusif di Timur Tengah, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendesak Parlemen untuk memberikan perluasan kemampuan militer Jepang melalui undang-undang. Abe mengatakan bahwa tujuan utama diundangkannya perluasan kemampuan militer Jepang tersebut tak lain untuk keperluan kerjasama yang lebih erat dengan negara sekutu yaitu Amerika Serikat.

Undang-undang ini memberikan keleluasan bergerak bagi militer Jepang setelah menerima batasan akibat kalah pada Perang Dunia 2. Undang-undang tersebut memberikan kemungkinan kepada militer Jepang untuk ikut berperang di nagara lain. Selain mengijinkan militer Jepang bersama sekutu untuk berperang membela kepentingan bersama. Tidak melulu untuk mempertahankan diri.

Setelah undang-undang tersebut berlaku nanti, maka Jepang dapat mencegah rudal yang diluncurkan lewati udara Jepang, termasuk mencegat rudal yang diluncurkan ke Amerika. Selain itu, bila kapal perang AS mendapat serangan, militer Jepang juga bisa memberikan bantuan pertahanan. Sebelum adanya undang-undang ini, militer Jepang hanya diperbolehkan untuk menembak jatuh rudal yang ditembakkan ke negaranya.

Undang-undang keamanan baru tersebut juga mengijinkan militer Jepang untuk melakukan pembersihan ranjau yang dipasang di perairan laut di Timur Tengah. Termasuk memberikan persetujuan kepada militer Jepang untuk bergabung dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Di antaranya memberikann dukungan logistik kepada pasukan lain, perlindungan kepada pekerja perdamaian.

RUU Keamanan baru tersebut memicu protes besar-besaran dalam negeri Jepang beberapa bulan terakhir. Para penentang RUU berpendapat bahwa apakah Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus meningkat perlu untuk melepas ideologi perdamaian. Tetapi para pendukung justru berpendapat bahwa UU nanti akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Jepang untuk mempertahankan perdamaian dan kemakmuran dengan melemahkan ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular