JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas uji materi Pasal 49 ayat 8 dan 9, Pasal 50 ayat 8 dan 9, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2, Pasal 54 ayat 4, 5 dan 6 undang-undang Pilkada. Gugatan itu berkaitan dengan adanya sejumlah calon tunggal pada pemilukada di sejumlah daerah. Putusan MK sekaligus mengatur bahwa calon tunggal dinyatakan terpilih jika terbanyak mendapat dukungan setuju dari masyarakat.

“Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan saat sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).

MK dalam putusannya menyatakan Pasal 49 ayat (9) yang diajukan materi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”.

Atas putusan MK maka pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada pun mekanisme pemilihan yang diatur yakni melakukan pemilihan langsung dengan sistem pemungutan suara setuju atau tidak setuju. Sedangkan permohonan penggugat yang ditolak MK berkaitan dengan kotak kosong dalam pilkada.

Hakim Suhartoyo menyatakan Mahkamah tidak sependapat dengan permohonan pemohon yang meminta MK untuk memaknai calon tunggal dapat diterima dengan mekanisme dengan kotak kosong. Penolakan itu, lanjut dia, disebabkan pemilihan satu pasangan calon seharusnya upaya terakhir setelah pencalonan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Putusan MK disertai dengan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar atas Pokok Permohonan. Patrialis berargumen apabila calon tunggal dibenarkan dalam Pilkada, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi penyelundupan hukum.

Hal tersebut, bagi Patrialis, dikuatirkan akan melahirkan liberalisasi yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk ‘membeli’ partai politik untuk hanya mencalonkan satu pasangan saja sehingga kesempatan untuk menang bagi calon independen tipis. Oleh karena itu, agar adanya pasangan calon lain seyogyanya persyaratan calon independen lebih dipermudah.

Uji materi calon tunggal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Dalam gugatannya, Pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi adalah Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Pemohon menyatakan, penundaan pilkada serentak dikarenakan hanya memiliki satu calon akan merugikan hak konstitusional rakyat. Apalagi dalam UU Pilkada diatur bahwa pelaksanaan Pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon.

Share

Video Popular