- Erabaru - http://www.erabaru.net -

HUT TNI ke-70, Quo Vadis Reformasi TNI

JAKARTA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 kali ini sudah melampaui 16 tahun masa reformasi TNI yang bergulir sejak jatuhnya rezim Suharto pada 5 Oktober 1998. Kini HUT TNI yang bertemakan “Bersama Rakyat  TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian” bergulir sekian tahun pasca reformasi TNI baik stratifikasi doktrin, doktrin TNI dan validasi organisasi TNI, lalu bagaiman perkembangan TNI sesudah itu?

Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, mengatakan reformasi TNI sebelumnya hanya untuk menjawab pertanyaan dan tuntuan dari sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa TNI tidak melakukan Dwifungi ABRI. Selanjutnya, ujar Koesnadi, perubahan TNI hanya dilakukan kepada tiga fakta di atas. Namun kini setelah 10 tahun lebih pada 2008 reformasi TNI berhenti tanpa ada tindak lanjut.

“Bagaikan besi sudah terlanjur dingin tidak bisa ditempa lagi. Dampak yang terjadi, tindakan represif oleh TNI terhadap masyarakat masih juga dilaksanakan dengan alasan untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan negara,” tambahnya dalam diskusi di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurut dia, adanya slogan lama yang menyatakan bahwa “TNI adalah dari rakyat dan untuk rakyat” dan berjuang untuk kepentingan stabilitas nasional, belum juga hilang. Apalagi mindset seperti ini masih ada dan belum hilang di sebagian besar prajurit TNI. Ditambah beberapa kelompok empat kelompok pengawal dan pemantau reformasi (dari lingkaran luar) juga mengendor bahkan hilang sama sekali. Empat pengawal itu adalah media, ormas atau parpol, universitas dan LSM.

Sementara, pelaku reformasi dan pengambilan kebijakan reformasi (dari kalangan dalam) yaitu, Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI sudah berkurang interestnya, apalagi tidak ada desakan atau tuntutan dari kalangan luar.

Jenderal satu angkatan Presiden SBY itu mengatakan orientasi militer dalam bidang politik sudah berlangsung sejak awal pembetukan TNI, dimana banyak perwira yang bergabung dengan militer bukan karena menginginkan keperwiraan militer yang profesional, melainkan karena semangat yang tinggi untuk melawan kolonialisme. Oleh karena itu, adanya keyakinan kuat bahwa militer harus berpolitik disebabkan kegagalan beberapa pemimpin setelah era kemerdekaan 1945.

Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan reformasi ABRI yang diawali Juni 1998 melalui paradigma baru ABRI menyongsong abad ke-21 tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahann politik pada 21 Mei 1998 yakni lengsernya Suharto. Bahkan perubahan politik tidak mungking terjadi, jika kemudian ABRI tidak mengambil posisi yang berbeda dengan Suharto.

Menurut dia, reformasi yang dijalankan ABRI sepanjang 1998-2004 berlangsung saat “besi masih panas” sehingga mudah dibentuk sesuai keinginan politik pada saat itu. Namun demikian, politisasi tentara baik pada tingkat pusat atau pun daerah masih terus terjadi ditambah dengan benturan aparat TNI dan Polri juga masih terus terjadi.

Peneliti senior LIPI itu menambahkan meski pun ada upaya kembali menarik TNI ke ranah politik, namun demikian pihak yang khawatir mengenai peristiwa itu justru dari kalangan TNI. Pasalnya, mereka tidak mau anggotanya atau oknumnya digunakan untuk kepentingan politik.

Faktor ini, lanjut Ikrar, adanya kelemahan dari politisi sipil sehingga masih banyak dari mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Bahkan ada pemikiran bahwa calon presiden atau wapres harus ada TNI, padahal manajemen politik dan komunikasi dari kalangan sipil tidak kalah hebat.

“Reformasi TNI memang harus berlanjut, TNI harus dekat dan dicintai rakyat, Dirgahayu TNI,” ujarnya.