JAKARTA – Hiruk pikuk revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengalir deras setelah beberapa waktu lalu tak terdengar. Kini wacana revisi UU KPK bukan lagi hanya sebatas opini belaka, namun sudah mulai menjadi kenyataan bahkan 45 anggota DPR RI dari enam fraksi menandatangani dokumen pengajuan rancangan dokumen revisi UU KPK.

Kepala Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan revisi UU KPK yang semakin gencar diinginkan oleh DPR, kini bukan hanya sebatas membatasi kewenangan lembaga anti rasywah itu namun sudah memasuki penghancuran KPK. Apalagi, anggota DPR RI berkeinginan masa berlaku KPK hanya berlangsung selama 12 tahun.

“Ini bukan lagi mengamputasi tapi menghancurkan KPK,” katanya di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015).

Menurut dia, draft revisi UU KPK yang diajukan oleh anggota DPR dengan membatasi usia KPK hanya 12 tahun ditenggarai setelah 12 tahun untuk membubarkan KPK. Fakta ini, lanjutnya, sebagai bentuk sikap partai politik yang merasa terancam dengan keberadaan KPK. Para politisi pendukung revisi UU KPK disebut ingin korupsi terus terjadi dan tanpa terganggu dengan KPK.

Donal mengatakan, jika kemudian benar UU KPK direvisi, maka KPK akan menjadi lembaga sangat aneh jika hanya bertugas pencegahan korupsi. Semestinya, menurut dia, pencegahan dilakukan oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan karena memiliki struktur dan personil yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya pada dua perkara itu, lanjutnya, persoalan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan juga sebagai cara pelemahan KPK. Apalagi tidak bisa dibayangkan sejumlah kasus yang dijerat oleh KPK, tanpa pembuktian penyadapan oleh KPK. Hingga kemudian jika revisi ini benar terlaksana, maka tak akan ada operasi tangka tangan pada kemudian hari.

“Seandainya KPK harus minta izin ke pengadilan yang dirugikan adalah penegakan hukum tak hanya kpk saja tetapi masyarakat yang lebih luas karena praktek mafia peradilan tak bisa diungkap,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman mensinyalir wacana rivisi UU KPK ditunggangi oleh kelompok anti KPK. Dia menilai dari draft reivisi yang ingin dilakukan bertujuan untuk melemahkan KPK. Benny berharap masyarakat untuk mengawal denga baik mengenai wacana itu untuk dimasukkan dalam prioritas prolegnas 2015.

‎Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu meminta kepada publik harus sungguh-sungguh memperhatikan agenda terselubung di balik rvisi RUU KPK. Mengenai sikap Fraksi Demokrat, lanjut dia, secara tegas menyatakan menolak revisi UU KPK jika dimaksudkan untuk melemahkan KPK.

Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat membantah bermaksud melemahkan KPK tekait revisi UU KPK. Dia beralasan, revisi UU KPK sudah menjadi kebutuhan, apalagi kondisi masyarakat saat ini sedang marah terhadap keadaan kejahatan extraordinary crime yakni tipikor.

Dia menegaskan DPR tak bermaksud melemahkan KPK, justru revisi terhadap UU KPK bertujuan agar KPK lebih kuat. Revisi terkait UU KPK itu bermaksud menjadikan praktek korupsi tidak lagi merebak di Indonesia.

Hal senada juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Menurut dia, revisi dinilai sangat diperlukan sebagai bentuk fungsi dari KPK. Dia juga membantah bahwa DPR bertujuan untuk memperlemah KPK namun menjadikan Indonesia negara bebas praktek korupsi. Meski setuju, Puan Maharani enggan berkomentar terkait wacana ketentuan masa berlaku KPK hanya 12 tahun.

Seperti diketahui, terdapat enam fraksi di DPR RI yang menjadi pengusul RUU KPK. Mereka bahkan menandatangani revisi UU KPK. Partai-parati itu adalah PDIP 15 anggota; Golkar 9 anggota, PKB 2 anggota; PPP 5 anggota; NasDem 11 anggota; dan Hanura 3 anggota.‎

Share

Video Popular