Keterangan Foto : Tentara dan petugas BPPD Sumatera Selatan turut memadamkan lahan yang terbakar di Sungai Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat, 2 Oktober 2015.  (Ulet Ifansasti/Getty Images)

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan jutaan warga terdampak akibat kabut asap dikarenakan ulah pembakar hutan dan lahan. Ulah mereka dinilai sebagai kejahatan terencana yang dilakukan hampir pada setiap tahun. Para pelaku pembakar hutan dan lahan ini dituntut untuk diberlakukan tindakan yang tegas sebagai efek jera.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi mengatakan kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang bisa dihindari apalagi kebakaran ini meruakan pilihan alternatif. Dia mensinyalir isu menjadikan kebakaran hutan sebagai bencana nasional sebagai bentuk melarikan tanggungjawab para pemangku kebijakan pengelolaan hutan.

Menurut dia, kebakaran di lokasi merupakan konteks kejadian dan berasal dari konsensi hutan seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Bahkan kalau dilihat dari fakta-fakta di lapangan pola-pola kebakaran sebagai kejahatan terencana. Hal ini diketahui dari sejumlah kebakaran merupakan tindakan kolaboratif mulai perusahaan pemerintah, perusahaan dan pelaku pembakaran.

Walhi menilai kejadian kejahatan terencana semestinya bisa dihentikan jika pemerintah melakukan langkah strategis untuk melawan skenario terencana ini. Merupakan suatu hal sia-sia jika kemudian aparat melakukan penindakan kepada pembakar hutan, jika kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan perizinan pelepasan penggunaan kawasan hutan.

Data Walhi membeberkan kebakaran hutan yang terjadi pada 5 provinsi sebanyak 50 persen titik api berasal termasuk di Sumatera Selatan terbanyak dari daerah konsesi. Sementara di Kalimantan Tengah dan Riau berada di sekitar konsesi sawit. “Ini yang dimaksud dengan kejahatan terencana,” ujar Zenzi dalam diskusi “Asap makin pekat pembakar kita sikat” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mendorong kepada aparat hukum untuk menindak tegas kepada para pelaku pembakar hutan baik perseorangan baik perorangan. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan ini menyebabkan bukan hanya pada kawasan perkebunan akan tetapi multi dimensi temasuk ekonomi, sosial dan pendidikan. “Tidak ada alasan lain maka tindakan tegas harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, lembaga perwakilan rakyat telah berbuat banyak untuk mengatasi pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah diatur bahwa pengelola HTI dan HPHI wajib mengelola hutan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan termasuk pembakaran lahan.

Tak hanya itu, lanjutnya, penegasan tentang pencegahan pembakaran lahan dan hutan kemudian termaktub kembali dalam UU Pencegahan Pemberantasan Kebakaran Hutan agar para pelaku perusak bisa ditindak tegas. Hal ini dikarenakan pelaku kerusakan hutan merupakan kejahatan yang luar biasa ditambah dengan UU Perkebunan yang isinya melarang para pelaku perkebunan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Khaeron menegaskan semestinya penindakan secara hukum harus dilakukan secara tegas. Termasuk tuntutan kepada kepiawaian para penegak hukum untuk memutuskan penindakan kepada pembakar hutan.

Share

Video Popular