JAKARTA – Pelemahan dan penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu hangat untuk kesekian kalinya terhadap lembaga anti rasywah itu. Deretan panjang sudah mulai terjadi dari isu kriminalisasi pimpinan KPK. Kini revisi terhadap UU KPK menjadi isu yang kembali mencuat setelah beberapa saat lalu tidak terdengar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa mengatakan target revisi dilakukan karena ada beberapa hal yang tidak sinkron termasuk target pencapaiannya tanpa ada progres yang jelas. “Targetnya kapan, apakah seumur hidup? tidak jelas progresnya,” katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Desmon mengaku masih bingung dengan tudingan bahwa revisi UU KPK dianggap sebagai memperlemah KPK. Oleh karena itu, pihaknya termasuk Fraksi Gerindra masih bersikap hati-hati berkaitan revisi UU KPK.  Ia justru menantang sampai kapan target pemberantasan akan terlaksana apalagi harapan untuk menjadikan Indonesia nol korupsi. Hasil demikian bisa dilihat dari kinerja beberapa pimpinan KPK sebelumnya, mulai sisi pencegahan yang hingga kini masih belum terlihat hasilnya. Apalagi jika dilihat lembaga mana yang berhasil dihentikan KPK terkait peluang terjadinya korupsi.

Menurut dia, revisi UU KPK justru bertujuan untuk menjadi Indonesia menjadi negara nol korupsi. Dia justru mempertanyakan tudingan pelemahan KPK terkait revisi UU KPK, apalagi selama ini tugas KPK bahkan menyadap setiap pembicaraan pejabat negara. Hingga kemudian kinerja lembaga pemberantasan korupsi itu tanpa ada target yang jelas. Tak hanya itu, KPK dijadikan sebagai lembaga untuk meningkat popularitas secara pribadi.

“Kapan pimpinan KPK punya indeks kapan korupsi turun, kita tahu ada progresnya, jalan keluarnya tidak ada,” tambahnya.

Sementara anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Misbakhun mengatakan draft revisi UU KPK yang beredar pada saat ini merupakan draft yang tidak dibahas oleh DPR. Oleh karean itu, rancangan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berasal dari DPR.

Misbakhun juga membantah draft revisi UU KPK yang beredar bukan berasal dari Fraksi Partai Golkar. Pasalnya, setiap fraksi di DPR RI memiliki rancangan masin-masing termasuk Fraksi PDI-P. Menurut dia, rancangan yang dibagikan dalam rapat Badan Legislasi sebelumnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah.

Namun demikian, Misbakhun tidak setuju berkaitan dengan pembatasan usia KPK hanya 12 tahun. Menurut dia, masyarakat Indonesia masih membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi itu. Sebagaimana diketahui kritikan terhadap DPR menjadi keras setelah adanya wacana pembatasan masa berlaku KPK. Bahkan rencana ini dianggap sebagai bentuk penghancuran dan pembubaran KPK.

Meski demikian, Misbakhun mengganggap ada beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan kinerja KPK seperti soal penyadapan. Apalagi selama ini, KPK dianggap selalu menyadap dengan sekehendak hati tanpa memperhatikan privasi seseorang sedangkan Indonesia adalah negara hukum dan menghormati hak azasi manusia.

“Saya setuju diatur, perlu ada standar operasional, pertanggungjawabannya bagaimana? kita ini negara hukum,” ujarnya.

Hingga kini dukungan terhadap penghentian revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencapai 40 ribu orang lebih. Suryo Bagus, pembuat petisi, menuntut Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto untuk menghentikan pembahasan revisi UU NO 32 Tahun 2002 tentang KPK itu. Revisi dinilai bertujuan untuk membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia untuk bebas dari korupsi.

Share

Video Popular