Keterangan foto: Delegasi TPP dari 12 negara. (internet)

Oleh: He Qinglian

Setelah Jadi Anggota WTO, RRT Menjadi Pembuat Onar

Sejak ditandatanganinya kesepakatan WTO, RRT sama sekali tidak berencana melaksanakan aturan dalam kesepakatan tersebut. Tak lama sekembalinya PM Zhu Rongji dari penandatanganan kesepakatan tersebut pada 2001 silam, ada pembicaraan internal pada Kementerian Dalam Negeri agar meneliti aturan-aturan WTO secara detil untuk dimanfaatkan secara optimal. Makna dari kata “dimanfaatkan secara optimal” ini adalah sinonim dari mencari celah.

Sejak saat itu, seminar tentang WTO di seantero negeri ditujukan untuk mensosialisasikan cara-cara mencari celah bagi para pesertanya, termasuk menguasai informasi, seperti petugas bea cukai di negara mana saja yang bisa disuap, dan lain-lain. Sejumlah komoditas yang tidak bisa langsung diekspor ke negara A, harus lebih dulu dikirim ke negara B yang ada kuota kerjasama dengan negara A, lalu mengganti label dengan label negara B untuk dikirimkan kembali ke negara A untuk mendapat keringanan pajak yang cukup besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan mengambil jalur memutar tersebut. Seandainya orang-orang Amerika yang dulu berusaha mati-matian mengusulkan RRT diterima di WTO berkesempatan duduk di seminar tersebut, mereka pasti akan merasa telah dibodohi RRT.

Intinya, setelah RRT bergabung di WTO, berbagai aturan dan kebijakan fasilitas dimanfaatkan demi meraup keuntungan ekonomi terbesar sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi RRT. Sebelum 2004, belum lama setelah RRT baru saja bergabung, masih dalam tahap pengenalan, masih cukup hati-hati dalam bertindak. Memasuki 2004, mulai dari mainan anak-anak yang mengandung cat beracun serta beragam produk bermutu rendah mulai diekspor, memicu gugatan dari berbagai negara.

Di internal WTO sendiri, pemerintah RRT dikritik telah mengendalikan nilai tukar mata uangnya, memberi subsidi pada BUMN, mengendalikan harga produk ekspor, melanggar undang-undang hak cipta, serta dituding mengendalikan tender proyek pembangunan dan lain sebagainya. Hanya gugatan AS terhadap RRT saja telah meliputi subsidi ekspor, gugatan pembajakan, bea masuk mobil RRT, roda kendaraan, papan dinding beracun, dan lain sebagainya.

RRT juga menghadapi gugatan banyak negara lainnya. Pada 2012, AS bersama Eropa dan Jepang mengajukan permohonan pada WTO tentang pembatasan ekspor Logam Tanah Jarang (Rare Earth) RRT, dengan tuntutan agar RRT menghentikan kebijakan perlindungan perdagangan “sepihak”, ini merupakan kasus hasil alam tambang kesekian yang melibatkan RRT setelah adanya “kasus pembatasan ekspor bahan mentah.”

AS, Eropa dan Jepang mengecam RRT telah melakukan kendali terhadap volume, harga, bea ekspor dan quota ekspor terhadap 9 jenis bahan baku mulai dari aluminium, kokas, fluorspar, magnesium, mangan, silikon, silikon karbida, fosfor dan seng, ini adalah pelanggaran terhadap janji RRT ketika bergabung dengan WTO di tahun 2001, mengakibatkan harga produk dan ekspor dari material baja, aluminium dan bahan kimia negara anggota lain menjadi tidak diminati. Di bulan Agustus 2014, WTO akhirnya menyatakan RRT kalah gugatan.

Tetapi, sasaran utama penyelesaian sengketa WTO adalah mewujudkan kepatuhan terhadap aturan, dan bukannya member bantuan ekonomi terhadap kerugian yang telah terjadi. Seperti aturan WTO, negara yang melanggar harus segera menghentikan kebijakannya yang telah melanggar aturan dalam jangka waktu yang wajar, maka tidak akan dikenakan sanksi. Meskipun dikenakan sanksi, akan tetapi denda yang ditetapkan tidak memiliki efek jera. Oleh karenanya, kemenangan atas gugatan tidak dapat berubah menjadi kemenangan ekonomi, kalah gugatan juga tidak berarti mengalami kerugian ekonomi. Ini menandakan tidak mampunya membatasi negara seperti RRT yang tidak mempedulikan citra negaranya dan hanya mementingkan keuntungan ekonomi. Itulah sebabnya RRT selalu menjadi pihak yang kalah gugatan pada vonis WTO, tapi sedikit pun tidak menghentikannya dan terus melakukan pelanggaran.

Perilaku RRT terus mencari celah yang tidak dapat diterima anggota lain ini membuat banyak negara anggota “kapok”. Semakin lama semakin banyak negara yang pada hendak menyingkirkan RRT, dan mendirikan organisasi ekonomi dunia yang baru yang lebih adil, merata, lebih efektif dan efisien. Inilah alasan dikucilkannya RRT dari TPP oleh negara-negara pendiri TPP dengan suara bulat sejak awal proses dibentuknya.

Jika TPP Terbentuk, Bagaimana Dengan RRT?

Jika kesepakatan TPP tercapai, jelas RRT sangat tidak senang. Mengesampingkan keuntungan riil di masa mendatang, saat ini citra pemerintah RRT jelas tercoreng berat. Media Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus membesar-besarkan betapa penting status internasional RRT, bagaimana ekonomi dunia tidak bisa terlepas dari RRT, organisasi ekonomi internasional TPP yang baru dibentuk ini justru sengaja mengucilkan RRT, wajah pemerintah RRT yang telah dirias sedemikian menawan seketika itu tercabik-cabik. Harapan pemerintah RRT satu-satunya saat ini adalah Dewan Kongres AS tidak meloloskan kesepakatan TPP. Karena ada berita menyebutkan, respon berbagai kalangan di AS terhadap TPP tidak sama, serikat pekerja bersiap-siap menentangnya. Beberapa negara lain juga masih bersikap bertahan atas sejumlah aturan TPP. Karena alasan tersebut, reaksi RRT pun agak tenang, tidak heboh seperti pada konferensi awal TPP dan menudingnya sebagai “akal bulus Amerika”.

Namun ada yang berpendapat, seiring dengan dibentuknya TPP, peta ekonomi dunia mungkin akan mengalami perubahan yang sangat fenomenal, RRT mungkin akan kembali menjadi negara yang menutup diri, kedengaran agak berlebihan. Pemerintah RRT yang mahir berhitung sejak awal telah melakukan perhitungan cermat, wakil kepala Biro Riset Pasar Internasional bernama Bai Ming dari Institut Riset Kerjasama Ekonomi Dagang Internasional di bawah naungan Departemen Perdagangan mengatakan, “Dalam kondisi tertentu TPP akan mengurangi keuntungan RRT dalam globalisasi ekonomi, tapi juga tidak perlu terlalu khawatir. Di antara 12 negara anggota TPP, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Brunei telah memiliki hubungan ekonomi dengan RRT di bawah kerangka FTA RRT-ASEAN, sementara Australia, Selandia Baru, Peru, dan Chile juga telah memiliki kesepakatan FTA dengan RRT, jika perundingan FTA antara RRT, Jepang, dan Korea berlangsung lancar, maka yang tersisa hanya 3 negara NAFTA yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko, ketiganya memang merupakan saingan RRT selama ini.”

Makna dari perkataan ini adalah: menggunakan kecerdasan ala RRT, susupi setiap celah, TPP pun belum tentu bisa menyulitkan RRT. Sistem TPP mengucilkan RRT, akibat yang paling buruk adalah RRT tidak dapat secara langsung mendapatkan surplus perdagangan dari AS dalam jumlah besar seperti yang saat ini diperolehnya, tapi RRT masih bisa memanfaatkan hubungan dengan negara lain dengan cara mengambil jalur memutar untuk tetap berbisnis di Amerika. Seperti pembatasan ekspor teknologi militer yang diterapkan oleh Amerika terhadap RRT, maka RRT akan mendapatkan senjata dan teknologi militer AS dari rekan kerjasama teknologi militer AS yang paling penting yakni Israel. Teknologi militer AS yang diimpor oleh Israel mencapai 85-90% dan ekspor dari Israel mencapai 40%, hubungan kerjasama ditambah dengan kemampuan pengembangannya, membuat Israel menjadi salah satu negara pengekspor senjata dan perlengkapan militer terbesar dunia. Lewat Israel, RRT dengan mudah bisa mendapatkan teknologi militer AS yang tidak diekspor AS pada RRT. Meskipun AS sangat marah, tapi juga tidak mampu menghalangi Israel meraih keuntungan dari RRT.

Dari peristiwa besar dibentuknya TPP di pentas ekonomi internasional ini, ada dua pelajaran penting yang harus dijadikan hikmah oleh RRT :

Pertama, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjangnya, RRT harus mentaati peraturan internasional. Perbuatan tidak terpuji jika dilakukan terlalu sering akan memojokkan RRT di mata masyarakat internasional, dunia akan mengucilkan RRT untuk menyampaikan rasa tidak senang atas sikap tidak terpuji RRT itu, sehingga semakin mencoreng citra negara.

Kedua, harus tepat menempatkan diri dalam posisi internasional, status sebagai “negara pemrakarsa peraturan internasional” tidak dapat didapat begitu saja dengan memberikan uang, melainkan harus diraih dengan penuh martabat dan bermoral baik. Jika tidak memiliki kriteria seperti tersebut di atas maka hanya akan menuai kebencian dari negara-negara lain. (sud/whs/rmat)

 

Share

Video Popular