JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang kini sudah berusia 17 tahun, sejak didirikan pada 15 Oktober 1998 silam. Lahir atas desakan Masyarakat Anti Kekerasan agar negara bertanggungjawab terhadap kekerasan bangsa, terutama kekerasan seksual yang terjadi pada Tragedi Mei ’98. Tragedi ini diminta untuk tidak terulang dan pemenuhan terhadap hak korban.

“Oleh karenanya, Komnas Perempuan merupakan pengejawantahan komitmen negara agar kekerasan seksual seperti yang terjadi pada Tragedi Mei ’98 tidak lagi berulang,” kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Pada hari lahirnya ke-17 tahun, Komnas Perempuan mengambil tema “Kekerasan Seksual dalam Pelanggaran HAM Masa Lalu: Rawat Ingatan, Penuhi Hak Korban, Jangan Berulang”. Tema ini diambil sebagai bagian upaya merefleksikan jejak bangsa Indonesia, melalui perjalanan Komnas Perempuan, dalam mendorong negara untuk memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan.

Suasana konfrensi Komnas Perempuan, 15 oktober 2015 di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta

Pada peringatan kali ini, Komnas Perempuan mendorong negara untuk memenuhi hak korban melalui dialog lintas lembaga negara  dengan pendamping dan komunitas korban. Langkah ini dilakukan untuk melakukan review rekomendasi hasil pemantauan berbagai pelanggaran HAM Masa Lalu dari Tragedi ‘65 hingga Tragedi Mei ‘98, terutama hak korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan juga menggelar “Memorialisasi Komnas Perempuan dan Gedungnya sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei ’98 dengan pendalaman tentang memorialisasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban.

Barang peninggalan korban tragedi 1998

Pada malam Puncak Peringatan 17 Tahun Komnas Perempuan, akan dihadiri oleh Menteri Puan Maharani (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), mewakili Presiden Joko Widodo. Acara ini juga membuka ruang penghormatan bagi dua (2) Perempuan Pembela HAM: Marsinah dan Ari Sunarjati.

Pada peringatan 17 Tahun ini Komnas Perempuan menegaskan :

Percepat dan pertegas sikap negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM Masa Lalu, terutama aspek keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi korban, terutama korban kekerasan seksual dalam seluruh konteks pelanggaran HAM yang ada;

Perbanyak inisiatif pemerintah daerah untuk pemulihan hak korban tersebut, dengan prioritaskan kebutuhan mendesak mereka yaitu; hak ekonomi, kesehatan, pendidikan bagi keluarganya, dan lainnya, agar terbebas dari rantai pemiskinan akibat dari tragedi tersebut. Upaya serius pemerintah daerah agar dapat mempermudah dan mempercepat akses para korban dari berbagai pelanggaran HAM masa lalu;

Mendorong semua pihak untuk memperbanyak ruang-ruang pelibatan masyarakat terutama kaum muda untuk merawat ingatan sebagai pemenuhan hak kebenaran dan membangun keberadaban yang bebas dari stigma maupun penyangkalan pada korban dan mencegah keberulangan;

Komnas Perempuan bersama para mitra strategisnya akan terus mengawal pemenuhan hak perempuan korban dalam kapasitasnya sebagai lembaga HAM nasional, antara lain mendorong adanya UU Kekerasan Seksual, sebagai bentuk nyata komitmen negara agar kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan konteks apapun dapat dicegah dan ditangani.

(Muhamad Asari)

Share

Video Popular