Keterangan foto: Kim Jong-un akan diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh PBB. (internet)

Oleh CNA

Pejabat PBB kemarin kepada media Korea Selatan mengatakan bahwa pejabat berwenang dari Korea Selatan, Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya akhir pekan lalu sedang mempersiapkan ‘Rancangan resolusi tentang HAM di Korea Utara’. Rancangan itu akan digunakan sebagai sarana untuk mengajukan orang yang paling bertanggung jawab di Korea Utara (Kim Jong-un) ke Mahkamah Pidana Internasional atas berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara.

Kantor Berita Korea Selatan Yonhap mengutip pejabat PBB memberitakan bahwa sebagaimana biasanya, PBB tidak mencantumkan nama perorangan dalam gugatan yang diajukan ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, karena penanggung jawab dalam kasus yang diperkarakan itu bisa bertambah ataupun berkurang sesuai hasil investigasi ICC. Namun yang pasti, orang paling bertanggung jawab yang dimaksudkan resolusi itu tak mungkin kalau bukan Kim Jong-un.

Seperti yang dikehendaki resolusi bahwa selain menyerahkan orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu kepada ICC, isi resolusi juga meminta ICC untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Sementara itu, juga meminta dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Korea Utara seperti, penyanderaan, menghilangkan secara paksa orang-orang tertentu, penyiksaan eksekusi di depan publik, pemerkosaan, penahanan paksa dan tindakan lainnya yang masih menjadi keprihatinan dunia.

Resolusi menyambut gembira usaha untuk memasukkan isu-isu HAM Korea Utara ke dalam agenda sambutan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Desember tahun lalu. Menghimbau Dewan Keamanan PBB bisa mempercepat pembahasan soal HAM Korea Utara.

PBB dalam sidangnya pada 18 Desember tahun lalu yang dihadiri oleh Uni Eropa, 60 negara termasuk Jepang, Korea Selatan dan lainnya telah mengadakan pemungutan suara guna menyikapi pelanggaran HAM di Korea Utara. Pemungutan menghasilkan 116 suara setuju, 20 suara menentang dan 53 suara abstain, sehingga kasus diteruskan ke Mahkamah Pidana Internasional.

Selain itu, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 22 Desember menyangkut perihal memasukkan isu-isu HAM Korea Utara ke agenda utama, telah dilakukan pemungutan suara yang hasilnya berupa 11 suara setuju, 2 menentang dan 2 suara abstain. Sehingga isu-isu HAM Korea Utara untuk pertama kalinya akan dimasukkan ke dalam agenda utama rapat dewan. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular