Keterangan foto: 12 Negara TPP. (net)

Oleh: Chen Pokong

Setelah melalui perundingan selama beberapa tahun, pada 5 Oktober lalu 12 negara lingkar pasifik akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bersama TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement). Ke-12 negara yang ikut bertanda tangan antara lain: Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Chile dan Peru, mencakup 40% dari keseluruhan ekonomi dunia. Sementara negara Pasifik lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Kolombia dan lain-lain berbondong-bondong menyatakan keinginan untuk segera bergabung dengan TPP. Dengan kata lain, ruang lingkup kesepakatan ini akan terus meluas dan berdampak semakin besar.

Begitu berita tersebar, seluruh pejabat maupun rakyat Tiongkok pun bergejolak. Satu isu yang dibicarakan adalah TPP adalah strategi AS yang ditujukan untuk menghambat ekonomi RRT. Salah satu buktinya adalah, ungkapan dari Menteri Pertahanan AS Carter yang mengatakan, “Bagi Amerika, TPP adalah ibarat menambahkan satu unit ‘kapal induk ekonomi’ lagi bagi AS”.

Bukti kedua adalah pernyataan Presiden AS Obama sendiri, “Kita tidak bisa membiarkan negara seperti Tiongkok mengatur prinsip ekonomi dunia.”

Sebenarnya pernyataan Obama ini cukup sopan dan diplomatis, yaitu dengan ungkapan “negara seperti…” daripada dengan ungkapan “negara preman atau gangster seperti…”, dan yang disebut belakangan, adalah maksud sesungguhnya yang ingin disampaikannya.

Daripada mengatakan bahwa TPP menghambat Tiongkok, lebih baik dikatakan untuk menghindar dari RRT. Berkat bantuan AS Tiongkok berhasil menjadi anggota WTO pada 2001, niat baik AS adalah dengan harapan Beijing akan menempuh “jalan yang benar” sejak saat itu (pernyataan mantan Presiden Clinton). Tapi tak disangka, Beijing tetap menempuh jalan sesat, dan kian hari kian jauh tersesatnya.

Begitu berhasil menumpang kereta cepat ekonomi tersebut, Partai Komunis Tiongkok (PKT) pun mengerahkan berbagai jurus mautnya merugikan negara lain dan mengalihkan kekayaan negara lain, BUMN disubsidi dan diciptakan pabrik pemeras buruh, mengendalikan kurs mata uang, mengendalikan tender proyek, mencuri hak intelektual, menaikkan bea masuk, menekan harga untuk memenangkan persaingan, politik dumping, pemalsuan, dan produk berkualitas rendah, tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan. Dengan cara-cara itu didapat pertumbuhan ekonomi RRT dan merajalelanya korupsi di kalangan pejabat. Dengan uang investasi luar negeri yang melimpah dan kekuatan penuh, seketika itu juga RRT berubah menjadi kaya mendadak di pentas dunia.

Selama 15 tahun RRT menjadi anggota WTO, gugatan yang masuk pun terus bertambah, sebagian besar gugatan tersebut dikarenakan RRT, dan hampir semua gugatan yang ada RRT selalu kalah. Namun karena WTO tidak memiliki mekanisme sanksi yang ketat, pelaku pelanggaran hanya menghentikan sementara perilaku yang dilanggar agar terhindar dari hukuman. Sementara ganti rugi yang ditetapkan tidak mampu memberi efek jera. Meskipun terus melakukan pelanggaran dan selalu kalah dalam gugatan, RRT tidak mengalami banyak kerugian ekonomi, sehingga tidak pernah takut untuk melakukannya lagi.

Ibarat seekor banteng liar menerobos masuk ke dalam toko porselin, RRT menyeruduk kesana kemari membuat kekacauan tatanan ekonomi. Negara lain hanya bisa melihat dan memendam amarah. Ada kiasan mengatakan, “Tidak bisa dikalahkan, bisa dihindari”. Begitulah akhirnya negara yang paling merasakan dampak merugikan RRT yakni Selandia Baru, Singapura, Brunei, dan Chile menjadi pemrakarsa untuk mencetuskan mendirikan kesepakatan perdagangan bebas yang memiliki standard dan ambang batas yang lebih tinggi. Kemudian AS ikut bergabung, lalu menyusul negara Asia Pasifik lainnya, sehingga terbentuklah TPP dengan beranggotakan 12 negara, yang menggunakan satu persatu “sekat hijau” untuk membentengi diri dari RRT yang suka melanggar aturan.

“Sekat hijau” ini tidak hanya mencakup aliran bebas perdagangan barang dan jasa, termasuk: pembatasan BUMN, jaminan keamanan lingkungan, hak pekerja dan hak kekayaan inteletual, kebebasan nilai kurs mata uang, kebebasan informasi dan lain-lain. Pembatasan mana pun jika diaplikasikan pada RRT akan merusak kepentingan partai komunis dan para pejabatnya. PKT tidak akan mudah melepaskan 4 pilar yang menjadi penopang kekuasaan absolut mereka, yakni: kekuasaan satu partai (monopoli politik RRT), militer (berada di bawah komando partai), BUMN (monopoli ekonomi RRT), media dan internet (monopoli informasi RRT).

Seharusnya dalam kondisi seperti ini, RRT yang menuai ulah perbuatannya sendiri tidak perlu mengeluh. Perampasan ekonomi selama 15 tahun sudah seharusnya ditebus. Seharusnya pada saat seperti ini, yang dibutuhkan RRT adalah introspeksi diri, dan bukannya justru marah besar.

Akan tetapi dengan surat kabar “Global Post” sebagai representatif dari opini ekstrim kiri, tetap ngotot berargumen membela diri bahkan masih terus berupaya membodohi rakyat Tiongkok. Di satu sisi TPP disebut “masih lama untuk resmi efektif” dan “berdampak terbatas” pada RRT. Di sisi lain dikatakan Tiongkok akan dapat “memecahkan masalah” dan “orang lain tidak akan mampu menghadapi kita”. Sikap ini selain terlihat berusaha menenangkan diri, membohongi diri sendiri, juga terlihat seperti pemikiran bodoh.

Setelah kesepakatan TPP tercapai, PM Jepang Abe menyatakan, “Kita akan bekerja bersama-sama dengan negara yang bebas, demokratis, berlandaskan hukum dan HAM. Seandainya di masa mendatang RRT juga bergabung dalam kelompok ini, maka akan menjadi jaminan yang sangat besar bagi keamanan Jepang dan stabilitas keamanan di Asia Pasifik.”

Hal yang dimaksud oleh Abe adalah, semoga dengan ini RRT akan melakukan reformasi, berubah dan menjadi sebuah negara bebas, demokratis, berlandaskan hukum dan HAM sehingga bisa bergabung dengan TPP. Pada saat itu, Tiongkok yang telah menjadi beradab dan bersahabat, akan membuat seluruh Asia dan dunia menjadi lebih aman.

Daripada menyebut AS, Jepang dan negara lain memojokkan RRT, lebih baik dikatakan membantu Tiongkok, terutama dalam hal ini secara langsung membantu rakyat Tiongkok. Tidak sedikit rakyat Tiongkok telah menyadari bahwa TPP adalah semacam mekanisme “pemaksaan terbalik”, yang memaksa RRT untuk berubah, roda dunia peradaban digunakan untuk menyeret RRT untuk maju menuju ke arah lebih baik. Selama lebih dari setengah abad lamanya, di Tiongkok telah terbentuk definisi “dualisme keuntungan”: yang menguntungkan pemerintah RRT, pasti tidak akan menguntungkan rakyat Tiongkok; sebaliknya, yang tidak menguntungkan pemerintah RRT, pasti akan menguntungkan rakyat Tiongkok. Dibentuknya TPP akan memenuhi definisi ini.

Niat AS dan Jepang juga untuk membantu kaum reformis internal pemerintahan RRT (jika masih ada ‘kaum reformis’ di Tiongkok). Sebenarnya sejak dimulai “Reformasi 100 Hari (Wu Xu Reform)” tahun 1898 sampai peristiwa Tiananmen pada 1989, hingga abad ke-21 sekarang ini, sikap Barat terhadap Tiongkok selama lebih dari seabad ini adalah terus mendorong kaum reformis dan meredam kaum konservatif, memotivasi Tiongkok agar keluar dari ketertinggalannya dan berubah menjadi beradab. Jika orang Tiongkok sendiri masih saja terus “bersikap rendah diri menghadapi kebesaran jiwa” negara lain dalam menilai bangsa Barat, maka niat baik bangsa Barat selamanya tidak akan pernah bisa dipahami oleh bangsa Tiongkok.

Melihat masa depan TPP tidak semulus yang dibayangkan, sampai benar-benar efektif masih harus dibuktikan seiring berjalannya waktu. Salah satu yang harus dicermati adalah Vietnam. Karena proses perundingan dirahasiakan, saat ini kalangan luar belum bisa memastikan negara Vietnam yang dikuasai oleh partai komunis telah membuat janji seperti apa jika bergabung dengan TPP. Di masa mendatang, jika Vietnam bersikap seperti RRT di WTO, berusaha mencari celah dan dengan cara licik memperlakukan TPP, maka kinerja, kredibilitas, dan usia keanggotaannya akan dipangkas habis. Sebaliknya, jika Vietnam dapat berubah setelah bergabung dengan TPP, dan bertumbuh menjadi negara baru berlandaskan hukum dan HAM, maka efek teladan ini akan tak terbendung.

Pada saat itu baru RRT akan semakin kikuk dan tidak berdaya. Sebenarnya hanya ada dua pilihan bagi RRT: lakukan reformasi, berubah, dan melangkah menuju dunia yang beradab; atau tetap mengisolasi diri, menutup negaranya, rela berdampingan dengan Korea Utara dan terlantar sebagai negara terbelakang. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular