Keterangan foto: Zhou Yongkang mantan kepala Komisi Politik dan Hukum Sentral PKT (2002-2012) yang dimasa kejayaannya menandingi kekuasaan pimpinan PKT Hu Jintao, ketika divonis hukuman penjara seumur hidup pada Juni 2015. Foto atas sebagian wanita selingkuhannya. (file: Sound of Hope)

Berikut artikel lanjutan “Gebrakan Xi Jinping Upaya Menyelamatkan Krisis Bangsa (1)”

2. Adili Mantan Kepala Komisi Politik Hukum Sentral PKT Zhou Yongkang

Pada 29 Juli 2014, mantan Anggota Tetap Komisi Politbiro Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) Zhou Yongkang diadili oleh pemerintah Xi. Pada 11 Juni 2015, Zhou dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Sejak 2002 hingga 2012 selama Zhou Yongkang menguasai Komisi Politik Hukum Pusat, konflik sosial terus menerus meruncing, peristiwa bentrok massal di RRT semakin parah. Banyak tragedi yang terjadi di RRT terkait Zhou Yongkang, seperti peristiwa Chen Guangcheng (pengacara HAM tunanetra) di Shandong, kasus bakar diri Tang Lizhen pada 2009 di Chengdu, kasus Zhao Lianhai di Beijing 2009, kasus Li Wangyang 2012 di Hunan, dan lain sebagainya.

Sejak 1990, kasus warga mengajukan petisi pengaduan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga 2004, pihak PKT menyatakan kasus pengaduan telah mencapai lebih dari 10 juta petisi, dan ini masih merupakan angka taksiran konservatif.

Setelah Jiang Zemin melancarkan penindasan Falun Gong sejak 1999, untuk terus mempertahankan penindasan ini agar berkelanjutan, Jiang terus mendukung memberikan kekuasaan bagi Komisi Politik Hukum. Saat Jiang berkuasa, Komisi Politik Hukum Telah mendirikan “Tim 610”, hal ini membuat kekuasaan Komisi Politik Hukum menjadi semakin tak terbatas. Sejak 2002, Sekretaris Komisi Politik Hukum (merangkap sebagai Ketua Tim 610) dipromosikan untuk menjabat sebagai Anggota Tetap Komisi Politbiro Sentral PKT yang dapat mengerahkan berbagai instansi terkait mulai dari Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Departemen Kepolisian, Departemen Keamanan Nasional, Departemen Propaganda, Departemen Luar Negeri dan lain-lain. Tindakan ini semakin merusak sistem hukum PKT secara menyeluruh. Setiap tingkatan Komisi Politik Hukum meniru cara tersebut, semua kepala dinas sampai kepala biro kepolisian merangkap jabatan sekretaris (kepala) Komisi Politik Hukum, menyebabkan Departemen Kepolisian bisa menguasai divisi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, berbagai kasus rekayasa pun bermunculan di seluruh negeri.

Sejak 2007, Zhou Yongkang resmi menjadi juru bicara bagi Jiang Zemin di pemerintahan, menguasai Komisi Politik Hukum Sentral serta polisi bersenjata.

Untuk meraup uang, pada masa itu Komisi Politik Hukum bahkan bisa menukar terpidana hukuman mati. Setiap pejabat Komisi Politik Hukum bekerjasama dengan semua rumah sakit besar, memperlakukan sama dengan rumah sakit militer, dilakukan konspirasi dengan pihak rumah sakit untuk merampas organ tubuh manusia dalam keadaan hidup-hidup untuk dijual. Komisi Politik Hukum terus memperkuat satuan polisi bersenjata agar dapat menandingi kekuatan pasukan militer, sehingga menjadi “pusat kekuasaan kedua PKT”. Di saat yang sama, anggaran PKT untuk menjaga stabilitas nasional telah melampaui anggaran militer.

3. Adili Pimpinan Militer Korup Xu Caihou dan Guo Boxiong

Pada 30 Juni 2014, pemerintah mengumumkan Wakil Ketua Komisi Militer jendral Xu Caihou dicopot dari jabatan. 15 Maret 2015, Xu Caihou meninggal dunia karena sakit.

Selama satu dekade jendral Guo Boxiong dan Xu Caihou menguasai Komisi Militer, yang dihadapi pasukan militer bukan ajang perang, melainkan ajang transaksi jual beli jabatan besar-besaran. Mayjend Yang Chunzhang dari Akademi Militer pernah mengungkap jual beli jabatan oleh Xu Caihou, dan menyebutkan bahwa di tubuh militer untuk menjadi anggota partai sampai diangkat menjadi staf pun ada harganya, mulai dari tingkat peleton sampai ke tingkat divisi tarif pasarannya berbeda-beda. Pernah seorang komandan wilayah militer besar menyuap Xu Caihou sebesar RMB 20 juta (43 miliar rupiah). Kekuasaan mereka terlalu besar, komandan wilayah militer A menyuap RMB 10 juta, tapi ada komandan wilayah B menyuap RMB 20 juta, Xu tidak akan melirik yang RMB 10 juta itu.

Menurut informasi, sejak 1999 hingga Mei 2006, Komisi Militer Pusat PKT telah menggelar rapat khusus membahas ”penanganan masalah agama” sebanyak 6 kali, yang terutama dibahas adalah Falun Gong. Setelah itu, dengan dikomando oleh Divisi Logistik militer, setiap sistem militer pun digerakkan untuk merampas organ tubuh praktisi Falun Gong, dan sesuai dengan keinginan Jiang Zemin merampas organ tubuh praktisi Falun Gong dalam keadaan hidup-hidup pun mulai dilakukan, untuk kemudian diperjual-belikan demi uang.

Jiang Zemin sendiri menurunkan perintah untuk melakukan cangkok organ tubuh manusia dengan menggunakan organ tubuh praktisi Falun Gong, hal ini juga dibenarkan dengan rekaman pengakuan mantan Kepala Divisi Kesehatan Bagian Logistik militer bernama Bai Shuzhong. Bahkan tabloid “Phoenix Weekly” juga mengakui, karena seorang Xu Caihou, para elite dari dua angkatan militer telah dienyahkan, kekosongan tingkatan para elite ini tak tergantikan, ini menyebabkan reformasi di tubuh militer berhenti dan tidak bisa diteruskan, “momen terbaik” untuk mengembangkan militer terbuang sia-sia.

Setelah berkuasa Jiang Zemin memerintah dengan kebijakan “memerintah dengan korup”, bahkan terlontar motto “menjadi kaya secara diam-diam.” Tren korupsi dan maksiat pun merajalela di kalangan pejabat. Sementara Komisi Politik Hukum dan sistem militer sendiri juga merupakan “zona penting” korupsi. Ketika Xi Jinping berupaya keras memberantas korupsi, dengan berani kalangan pejabat PKT dibersihkan, banyak pejabat korup terguncang. Inilah langkah pertama untuk mengubah keadaan. Jika mempertimbangkan berbagai masalah dan krisis di tengah masyarakat Tiongkok, maka yang dilakukan oleh Xi Jinping ini adalah tindakan riil penyelamatan dari krisis tersebut. (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG

Share

Video Popular