Keterangan gambar: Membaiknya hubungan diplomatic Tiongkok – Jepang bukan tanpa sebab. (foto internet)

Oleh Huang Qing

Hari kedua setelah Ketua Partai Komeito Baru, Natsuo Yamaguchi menemui presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, ia menyampaikan keinginan pemerintahnya untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang kurang harmonis selama ini dengan mengundang Xi Jinping untuk berkunjung ke Jepang tahun depan. Dalam kesempatan itu, Kamis (15/10/2015), Natsuo Yamaguchi juga menyerahkan surat dari Shinzo Abe untuk Xi Jinping. Namun ia tidak mengungkap apa isi surat tersebut.

Memecahkan kebekuan hubungan diplomatik Tiongkok – Jepang

“Saya katakan kepada Presiden Xi bahwa kami berharap beliau tahun depan bisa berkunjung ke Jepang saat musim bunga sakura berkembang,” kata Yamaguchi.

“Xi jinping tersenyum sambil menganggukkan kepala. Kita merasa apa yang kita sampaikan sudah dimengerti,” lanjutnya.

Dalam artikel South China Morning Post dikatakan bahwa bersamaan dengan Yamaguchi mengunjungi Beijing, anggota Dewan Negara Tiongkok Yang Jiechi juga berkunjung ke Jepang dan menemui PM. Shinzo Abe untuk menyampaikan sinyal yang berupa ingin ‘berjalan searah’ dengan Jepang.

Sesungguhnya, kabar angin tentang perbaikan iklim diplomatik antara Tiongkok – Jepang yang sudah cukup lama ditiupkan itu bukan tidak beralasan. Wall Street Journal pada 14 Oktober 2015 memberitakan bahwa Abe, Li Keqiang dan Park Geun-hye berencana akan mengadakan pertemuan di Seoul pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Bila pertemuan itu jadi dilangsungkan maka ketiga pemimpin negara itu akan bersama-sama membahas kerjasama di bidang ekonomi, khususnya masalah peningkatan hubungan perdagangan. Selain itu, Abe juga berharap bisa merealisasikan pertemuan puncak dengan Xi Jinping di sela-sela pertemuan APEC Manila pada November mendatang.

Global Times dan media lainnya yang pro PKT memanfaatkan sengketa kepulauan Diaoyu untuk merangsang warga Tiongkok memusuhi Jepang, tetapi pengamat politik Beijing menemukan bahwa dengan mempertimbangkan situasi makro, Xi Jinping besar kemungkinan akan “memecahkan kebekuan diplomatik” antara Tiongkok – Jepang pada akhir musim gugur tahun ini atau paling lambat pada musim semi tahun depan.

Bukan merebut Diaoyu tetapi Zhongnanhai

Peringatan 82 tahun peristiwa ‘918’ (Invasi militer Jepang ke Tiongkok 18 September 1931) pada tahun pertama Xi Jinping menjabat sebagai Presiden Tiongkok (2013), dikomentari media Jepang dengan ‘begitu sepi’. Asahi Shimbun melaporkan bahwa akibat nasionalisasi Kepulauan Diaoyu tahun lalu, masyarakat Tiongkok jadi terpancing untuk melakukan demontrasi anti Jepang. Tetapi situasi sekarang sudah jauh berbeda, di jalanan sudah tidak terlihat masyarakat yang kebingungan kecuali polisi lalu lintas yang sedang bertugas.

Kyodo News Jepang melaporkan, hari ini di tahun lalu, protes terhadap nasionalisasi proyek Senkaku sengaja dimanfaat Partai Komunis tiongkok (PKT) sebagai momentum untuk anti Jepang, sehingga demontrasi anti Jepang terjadi di sedikitnya 125 kota di Tiongkok. Tahun ini, meskipun Tiongkok masih bersikap keras terhadap Jepang, tetapi mengambil pendekatan menyeluruh untuk menghindari terjadinya pengrusakan mobil-mobil buatan Jepang dan tindakan rasialis lainnya.

Demonstrasi anti Jepang yang terjadi di lebih dari seratus kota Tiongkok pada September 2012 itu akhirnya berkembang menjadi ajang pemukulan, pengrusakan serta penjarahan barang. Bahkan di antara massa yang berbuat rusuh itu terdengar teriakan slogan yang membela Bo (Xilai). Ada media yang mengungkapkan bahwa Komisi Hukum dan Politik Tiongkok berada di belakang pembentukan organisasi ‘anti Jepang’ dengan maksud agar Zhou Yongkang memiliki kesempatan untuk mengerahkan militer ‘menindas’ kerusuhan sekaligus mengambil alih paksa kekuasaan.

Pada September itu bertepatan dengan tahap akhir penyidangan terhadap istri Bo, Gu Kailai yang terlibat kasus pembunuhan, Wang Lijun dijatuhi hukuman, serta Sidang Paripurna ke 18 PKT yang akan berlangsung, lalu Xi Jinping yang dicalonkan sebagai Presiden Tiongkok tiba-tiba menghilang selama 2 minggu, dan diikuti oleh pecahnya demonstrasi anti Jepang.

Media asing melaporkan bahwa akibat isu kepulauan Diaoyu saat itu, PKT Pusat terbagi dalam 2 kelompok yang saling bertentangan. Yakni kelompok yang diwakili oleh Zhou Yongkang yang ‘berdarah’ karena terlibat penganiayaan Falun Gong. Mereka memanfaatkan situasi Diaoyu yang memanas untuk mengalihkan perhatian internasional, yang sebenarnya bertujuan untuk menggagalkan Sidang Paripurna ke 18 serta menghindari diri dari tuntutan tanggung jawab. Kelompok lainnya diwakili oleh Hu Jintao dan Wen Jiabao, kelompok yang berharap agar Sidang bisa berlangsung dengan lancar.

Media Hongkong ‘Open’ pada saat itu melaporkan, pemerintah Tiongkok yang selalu menganjurkan pemeliharaan stabilitas, justru tidak berbuat apa-apa terhadap demo anti Jepang yang berakhir dengan tindak kekerasan dan kerusuhan masal. Banyak orang melihat bahwa isu kepulauan Diaoyu yang dicetuskan oleh kekuatan dari dalam tubuh PKT sendiri itu sebenarnya bertujuan bukan untuk merebut kepulauan Diaoyu melainkan untuk merebut Zhongnanhai.

Peristiwa Diaoyu membuat Hu Jintao dan Xi Jinping berada dalam posisi dilematis. Terutama pada saat Jepang mengumumkan nasionalisasi proyek Diaoyu mereka, atau karena intervensi dari AS. Kelompok Jiang berusaha menghasut para veteran bekas pemimpin senior mendesak Hu Jintao atau Xi Jinping untuk menentang AS. Dalam situasi seperti itu, patriotisme masyarakat akan sangat mudah berkobar. Saat itu, Tiongkok memasuki situasi yang tak terkendali, golongan kiri bisa memanfaatkan situasi yang kacau itu untuk menunda tokoh sentral kelompok Jiang seperti Zhou Yongkang dan kawan-kawan tergeser melalui Sidang Paripurna ke 18.

Komisi Hukum dan Politik PKT mengorganisir demonstrasi anti Jepang

Sebagaimana yang dilaporkan media asing berbahasa Mandarin bahwa komandan dari Demonstrasi Nasional Anti Jepang Zhu Guzong kepada para pengikut demo anti Jepang saat itu mengatakan bahwa demonstrasi ‘918’ anti Jepang kali ini dirancang oleh Zhou Yongkang, dan merupakan gerakan penting yang didukung bersama oleh Komite Sentral Komisi Hukum dan Politik PKT serta Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Demo selain bertujuan untuk meningkatkn pengeluaran militer, menambah biaya untuk memelihara stabilitas, juga demi menekan rezim Hu dan Wen agar mereka secepatnya membebaskan pasangan Bo Xilai.

Media Hongkong ‘Open’ mengutip sumber dari Beijing mengungkapkan fakta kejadian, Zhou Yongkang yang kehilangan kekuatan dan pengaruh akibat kasus Bo Xilai, berupaya mempengaruhi Li Changchun untuk mempersulit Hu, Wen dan Xi. Memanfaatkan opini masyarakat terhadap masalah kepulauan Diaoyu untuk mengalihkan perhatian tentang konflik internal menjelang kasus Wang Lijun disidangkan.

Dari artikel itu diketahui bahwa sumber sudah memastikan trik kotor “maling teriak maling” itu dimainkan oleh kelompok Zhou Yongkang. Zhou berupaya untuk menyisipkan kepentingan sendiri dalam tugas-tugas Pusat dengan tujuan agar Xi Jinping berada dalam kesulitan luar dalam sehingga Komisi Hukum dan Politik tidak dihapus dan kekuasaannya bisa bertahan. (Secretchina/sinatra/rmat)

 

Share

Video Popular