DENPASAR – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menggelar pelatihan bersama terkait penanganan tindak pidana korupsi. Acara yang akan berlangsung selama lima hari ini diikuti  oleh 180 peserta. Mereka  penyidik kepolisian daerah, penyidik dan jaksa penuntut kejaksaan tinggi, auditor BPK dan BPKP di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan ini adalah pelatihan ketiga yang dilakukan KPK yang secara regular di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Ketua KPK Taufiqurachman Ruki  mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat massif sehingga memerlukan penanganan terpadu antar instansi.

Dalam keterangannya, Ruki  mengatakan penanganan kasus pidana korupsi harus terus ditingkatkan karena harapan atau ekpektasi masyarakat sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan penegak hukum.  

“KPK melakukan supervisi terhadap 148 perkara tindak pidana korupsi, 73 perkara dengan peningkatan SDM penegak hukum 900 orang,” ujarnya di Denpasar, Minggu (18/10/2015).

Para peserta tidak mengenakan seragam dari instansi masing-masing menurut Ruki agar ada sinergi antar instansi, tanpa pemisah, dengan demikian  efektivitas  akan tercapai. Ruki memberi contoh saat meminta para jaksa berdiri. Ternyata mereka masih duduk satu meja sesama jaksa. Hal inilah yang akan dilatih dalam pelatihan yang akan berlangsung sampai 23 oktober mendatang.

Ruki menegaskan komitmennya  kepada peserta untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dalam penegakan hukum.  Hal yang paling berat dalam penanganan korupsi adalah expektasi publik kepada penegak hukum BPK, Kejaksaan, PPATK, KPK untuk cepat dan sebanyak mungkin menyelesaikan perkara,  sementara kemampuan kita landai dan harapan masyarakat 90 derajat.

Menanggapi pertanyaan tentang revisi UU KPK, Ruki mengatakan Undang-Undang KPK bukan kitab suci yang tidak boleh dijamah,  asalkan untuk penguatan KPK persoalan revisi bukan menjadi masalah. “Asal bukan dalam rangka pelemahan,” ujarnya.

Empat  poin revisi UU KPK yang diajukan pemerintah antaranya keberadaan dewan pengawas,  tentang KPK diberikan kewenangan dalam penghentian penyidikan. Pokok ketiga  penyidik independen agar KPK dikemudian hari menjadi penyidik yang bebas dari intervensi  dan keempat mengenai penyadapan yang akan diatur Undang-Undang untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. (I Wayan Manuh/Muhamad Asari)

Share
Tag: Kategori: BERITA NASIONAL NATIONAL

Video Popular