Keterangan foto: Seorang perempuan sedang mencuci pakaian di sebuah sungai yang tercemar berat di Guiyu, provinsi Guangdong, Tiongkok. (greenpeace.org)

Berikut artikel lanjutan “Gebrakan Xi Jinping Upaya Menyelamatkan Krisis Bangsa (2)”

II. Bangsa Tionghoa berada dalam masa kritis

Pemerintahan yang diestafetkan ke tangan Xi Jinping saat menjabat pada 2012 adalah pemerintahan yang amburadul yang diwariskan oleh Jiang Zemin (membentuk kekuasaan tandingan terhadap pimpinan formal Partai komunis Tiongkok (PKT) Hu Jintao 2002-2012), sebetulnya merupakan bom waktu mematikan bagi bangsa Tionghoa. Krisis multi dimensi itu mencakupi krisis ekonomi, krisis akhlak dan supremasi hukum serta krisis ekologi.

1. Krisis ekonomi

Kasus Su Shulin mantan gubernur provinsi Fujian yang belum lama ini dilengserkan, bisa disaksikan sampai ke taraf seperti apakah kebobrokan pejabat PKT itu.

Ketika Su Shulin pada 2008 menjabat sebagai Pimpinan grup Sinopec, dengan sengaja mengeluarkan dana dari kas Sinopec senilai miliaran dollar AS untuk membeli ladang minyak Angola yang telah mengering yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, tetapi ia malahan menumpang pesawat pribadi dari pebisnis broker ketika terbang ke Afrika, selain itu ia masih memberikan fee perantaraan sebesar USD 51.000.000 (680 miliar rupiah).

Mengamati satu persatu para pejabat tinggi dari kubu Jiang Zemin hampir semuanya memiliki kekayaan fantastis.

Pihak berwajib di RRT menyebutkan Zhou Yongkang menerima suap sebesar RMB 129.000.000 (275 miliar rupiah), tetapi laporan dari caixin.com menunjukkan, clan/kroni dari Zhou dalam pembelian perangkat luar negeri buat Petro China, melulu 1 transaksi sudah dapat mengantongi laba RMB 800.000.000 (1,7 triliun rupiah). Ada lagi laporan dari luar RRT bahwa clan tersebut telah mengkorup puluhan miliar RMB; clan Zeng Qinghong (tangan kanan Jiang) dalam proyek restrukturisasi di Lu Neng provinsi Shandong telah meraup dana RMB 7 miliar (14,9 triliun rupiah); clan Jiang Zemin sendiri dari bisnis Telecom saja sudah menumpuk harta yang sulit dihitung.

Para grup kepentingan dari atas hingga ke bawah secara terang-terangan menuangkan yang disebut “bonus reformasi keterbukaan” ke dalam pundi-pundi mereka sendiri. “Pasukan Pundipundi” itu dengan kecepatan mengejutkan sedang mengosongkan kas Negara RRT. Di bawah contoh sang panutan Jiang, di masyarakat Tiongkok kini, Kolusi dan Nepotisme merajalela, pemerintahan menjurus ke premanisasi, jual beli jabatan menjadi praktik umum. Kebobrokan itu betul-betul sudah menyusup ke tulang sumsum yang sulit disembuhkan.

Ekonomi RRT adalah ekonomi pembesar, didirikan di atas landasan perampasan terhadap kelas paling bawah. Terutama ekonomi ala penjarahan Jiang Zemin, telah membentuk grup kepentingan kolot tapi berkekuasaan besar. Ditambah lagi dengan model pertumbuhan ekonomi RRT yang selama 30 tahun lebih ini dengan tumbal menginjak-injak HAM, merusak lingkungan dan pemakaian berlebihan atas sumber daya alam sudah menapak hingga di penghujung jalan, ekonomi dunia juga sedang berada di masa tidak menentu, kini perkembangan ekonomi RRT tengah mengalami dilemma parah.

Kesenjangan kaya-miskin yang parah dan ketidakadilan sosial yang setiap saat mungkin saja meledak. Pada September lalu Wang Qishan mengakui, jika tidak membereskan permasalahan ketidakadilan, masyarakat Tiongkok tidak bakal bisa berkesinambungan.

Bisa dibayangkan, apabila policy KKN Jiang ini masih dilanjutkan lagi, ekonomi RRT dipastikan akan berada dalam posisi kritis. Pada saat itu para pejabat korup penguras uang rakyat akan kabur begitu saja ke luar negeri, begitu ekonomi terguncang, yang paling menderita tetap hanyalah rakyat biasa.

2. Supremasi hukum dan krisis akhlak

Setelah pada 1999 mulai menindas Falun Gong, Jiang Zemin mengarahkan Komisi Politik dan Hukum berkolusi dengan “610 (super body ala Gestapo Nazi yang dibentuk Jiang untuk menindas Falun Gong)”, petugas keamanan dalam kasus membinasakan praktisi atau merampas harta para praktisi tidak perlu diusut secara hukum, dengan demikian telah menjebol batasan hukum dan institusional. Hukum di RRT dalam masalah Falun Gong telah muncul kevakuman, sehingga marak sekali mal praktik hukum, supremasi hukum betulbetul telah runtuh, sebagian besar penderita merupakan warga sipil biasa yang tidak berdosa.

Hal yang lebih parah lagi ialah, pasca Jiang Zemin menggerakkan roda penindasan Falun Gong, karena menentang prinsip “sejati-baik-sabar”, mengakibatkan moralitas masyarakat Tiongkok dalam sekejap telah melorot tajam. Moral masyarakat Tiongkok telah rontok sampai-sampai taraf dalam perwujudan peradaban dan perwujudan moralitas sama sekali tanpa adanya rasa malu. Tingkat pencabulan para pejabat PKT sudah tidak mampu lagi diukur dengan moralitas, etika dan akhlak sudah tidak eksis lagi dalam sosok mereka, lebih-lebih perampasan organ dalam keadaan hidup telah membuat para pejabat kehilangan garis terbawah fitrah manusia. Masyarakat Tiongkok adalah sebuah badan yang menyeluruh, kemerosotan moral kalangan pejabat telah merambah ke masyarakat.

Seorang perwira tinggi militer PKT yang masih dinas mengakui, “Begitu kepercayaan telah runtuh dampaknya masih lebih celaka lagi bila dibandingkan dengan tidak pernah memiliki kepercayaan.”

Pada Juni 2014, sebuah tulisan yang lagi hangat diperbincangkan di jejaring sosial daratan Tiongkok yakni “Krisis terbesar Tiongkok dewasa ini, lebih parah ratusan kali lipat daripada KKN” menyatakan, krisis paling parah di Tiongkok dewasa ini adalah hilangnya kemanusiaan dan musnahnya nurani sejumlah besar warga RRT. Akar/sumber penyebab segalanya ini terjadi adalah absennya kepercayaan/keyakinan terhadap ketuhanan.

Pada Januari 2015, seorang lelaki provinsi Sichuan bersiap membawa istrinya yang cacat mental untuk dibuang di provinsi Guangdong. Adik perempuan pria tersebut setelah mengetahui hal itu malah menyarankan, “Daripada kamu membuangnya, lebih baik aku carikan seorang pembeli, dengan menjualnya masih dapat menghasilkan uang.”

Kemudian si lelaki itu benar saja telah menjual istrinya kepada orang luar daerah seharga RMB 10.000 (21,4 juta rupiah).

Pada September 2014, laporan hasil investigasi media pemerintah PKT menunjukkan, 10 penyakit masyarakat Tiongkok saat ini, yang menduduki ranking nomer 1 ialah ketiadaan iman, krisis kejiwaan yang berkaitan dengan kepercayaan dan moralitas.

3. Krisis ekologi

Peribahasa Tiongkok kuno, “Rakyat mengutamakan pangan yang aman dikonsumsi.”

Sekarang ini, warga Tiongkok yang tak berdaya dalam menghadapi makanan beracun, paling-paling hanya bisa mengejek sinis beberapa patah kata di internet.

“Dari kasus beras kita mengenal paraffin, dari daging ham kita mengenal dichlorvos, dari telur asin dan saus cabe kita mengenal Sudan Merah, dari hotpot kita mengenal formalin, dari jamur dan manisan kita mengenal belerang, dari jamur mu er kita mengenal tembaga sulfat, dari “Sanlu (merk susu bubuk terkenal di RRT)” kita mengenal reaksi kimia dari melamin….”

Terdapat 55 macam bahan pangan beracun ‘made in China’ yang diusung di internet daratan Tiongkok, bahkan masing-masing lebih mengerikan dari Sanlu.

Selain pangan telah menjadi makanan beracun, air yang biasa diminum warga, udara yang dihirup dan tanah untuk papan nyaris tidak ada lagi yang tidak terkontaminasi. Sebagian besar lingkungan ekologi Tiongkok benar-benar telah dirusak hebat.

Orang Tiongkok zaman dulu mengatakan, “Bencana dari langit disebabkan oleh musibah akibat ulah manusia, yang mengabaikan peringatan dari sang Pencipta, nasib dimusnahkan pada akhirnya tak dapat dihindari lagi.”

Dewasa ini, masyarakat di daratan Tiongkok yang diperintah PKT, secara permukaan dalam bidang politik, ekonomi, moral, telah muncul ribuan permasalahan, amarah rakyat pun menggelora, bangsa Tionghoa menghadapi krisis amat parah. Terutama berasal dari persekongkolan antara Jiang Zemin dan PKT yang mengacaukan tanah Tiongkok. (whs/rmat)

BERSAMBUNG

 

Share

Video Popular