Gambar dari twit Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Bencana Sutopo Purwo Nugroho yang memperlihatkan tunas sawit pada lahan sisa pembakaran gambut. (Twitter @Sutopo_BNPB)
JAKARTA –  Ulah pembakar hutan dan lahan memang sudah keterlaluan, di tengah jutaan masyarakat Indonesia di sejumlah kawasan mulai Kalimantan dan Sumatera dikepung asap pekat. Kini di tengah suasana sulit untuk menghirup udara segara bahkan diancam ISPA, sejumlah lahan sisa pembakaran malah ditumbuhi sawit.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengunggah fakta itu dalam akun twitternya @Sutopo_BNPB. Dalam gambar itu Sutopo menampilkan lahan yang terbakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ajaibnya langsung ditumbuhi sawit.

Pada gambar itu, Sutopo menyertakan keterangan, “Lahan bekas kebakaran hutan di Nyaru Menteng Palangkaraya sudah ditanami kepala sawit. Habis bakar terbitlah sawit.”

Sutopo kepada wartawan mengaku sudah mengkonfirmasi kebenaran gambar itu. Sumber gambar berasal dari tim BNPB dan BPBD yang terjun di lapangan. Fakta itu pun bukan sebagai rahasia umum dan sudah diketahui kalangan luas. Apalagi, sudah seperti biasanya setelah pembakaran, sawit-sawit kembali ditanami menjelang musim hujan.

Lalu apakah pemerintah dan aparat hukum berani menindak tegas ulah perusahaan sawit itu? Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani menegaskan perkara ini bukan persoalan berani atau tidak menindak pembakar hutan dan lahan.

“Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal penegakan hukum yang harus ditegakkan dan negara hadir,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Menurut dia, Kementerian LHK sudah menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk menindak pelaku pembakar hutan dan lahan. Dia mengatakan sejumlah berkas penuntutan akan diajukan ke persidangan diantaranya  PT Bumi Mekar Hijau yang dituntu Rp 7,9 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PT Jatim Jaya Perkasa Rp 460 milyar.

Dia menambahkan, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung menolak kasasi PT Kalista Alam.  Hingga demikian sudah inkrah secara hukum PT Kalista harus membayar ganti rugi Rp 336 milyar rupiah. Terkait, adanya lokasi bekas pembakaran yang kemudian ditumbuhi sawait, Rasio menuturkan sedang mengutus tim untuk melakukan penindakan.

Dia berharap kepada masyarakat luas agar semakin banyak melaporkan ada sejumlah  kejadian di lapangan berkaitan pembakaran hutan dan lahan. Menurut dia,  pelaporan itu nantinya diharapkan ada aksi lanjutan dari pemerintah untuk memberikan efek jera. Apalagi pembakaran hutan sudah menjadi kejahatan yang luar bisa dan harus dilakukan tindakan luar biasa dan hukuman jera luar biasa.

 “Di daerah, kami butuh masukan dari masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat melaporkan dan mampu memberikan efek jera. Ini kejahatan luar biasa,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular