Keterangan foto: Media pemerintah Tiongkok pada 29 Oktober 2015 memberitakan bahwa kebijakan kontroversial 1 anak Tiongkok yang sudah berjalan selama 35 tahun resmi berakhir. (fotolia)

Oleh Ma Li

Media pemerintah Tiongkok pada Kamis (29/10/2015) memberitakan bahwa kebijakan kontroversial 1 anak Tiongkok yang sudah berjalan selama 35 tahun resmi berakhir.

Dalam laporan singkat berkaitan hal itu disebutkan bahwa semua keluarga warga Tiongkok diperbolehkan untuk memiliki 2 orang anak. Namun pernyataan pemerintah tidak memberikan rincian lebih lanjut, seperti mulai kapan kebijakan ini diberlakukan dan seterusnya.

Kebijakan 1 anak gagal total

Pemerintah Tiongkok mengumumkan diberlakukannya kebijakan 2 anak melalui apa yang disebut “Komunike Kongres Kelima Partai Komunis Tiongkok (PKT)”. Tindakan simbolis tersebut secara tidak langsung telah mengakui kegagalan dari kebijakan 1 anak mereka yang sudah dijalankan selama 35 tahun.

Selain bencana bagi keluarga Tiongkok, akibat dari pelaksanaan kebijakan 1 anak itu pelanggaran HAM dan penindasan terhadap sesama menjadi hal biasa di Tiongkok. Dinas Keluarga Berencana Tiongkok demi memenuhi target kelahiran yang ditentukan, memberlakukan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi, seperti pemaksaan sterilisasi bagi kaum ibu, aborsi paksa atau bahkan membunuh bayi yang lahir. Denda keuangan yang seenaknya membuat keluarga yang terkena masalah memiliki anak lebih berhutang ke sana–sini, lari ke tempat lain, dan kadang-kadang menimbulkan tragedi berdarah.

Akibat kebijakan 1 anak itu, banyak keluarga jadi memilih kelahiran yang sesuai konsep Timur. Menghendaki anak lelaki untuk menjamin terjaganya keturunan. Dengan demikian terjadi kepincangan pada angka kelahiran bayi laki dan perempuan. Diprediksi oleh Profesor Dudley L. Poston dari Texas A & M University bahwa pada 2020 nanti akan ada sekitar 45 – 50 juta pria Tiongkok yang tidak dapat menemukan pasangan.

Kebijakan 2 anak kurang diminati

Kebijakan 2 anak mulai diterapkan pada 2013, bagi keluarga Tiongkok yang anak kelahiran pertamanya tidak kembar, maka mereka diperbolehkan untuk memiliki anak yang kedua.

Menurut rencana semula, kebijakan 2 anak akan menyebabkan peningkatan kelahiran baru sekitar 2 juta jiwa setiap tahunnya. Namun ternyata tidak demikian. Kelahiran baru pada 2014 hanya sebanyak 470.000 jiwa. Tercatat hingga akhir Mei 2015 ini, hanya 1.45 juta dari 11 juta keluarga yang memohon ijin kelahiran anak ke 2. Jadi keluarga yang ingin memiliki 2 anak hanya 13% saja.

Anggapan umum bahwa tekanan ekonomi, keterbatasan waktu dan energi, perubahan konseptual, masalah tempat tinggal, biaya perawatan kesehatan dan unsur lainnya, membuat keluarga muda Tiongkok ingin tetapi tidak berani, mau tetapi tidak mampu untuk memiliki anak ke 2. Karena alasan itu, kebijakan 2 anak jadi kurang diminati.

Bloomberg melaporkan, seorang anak warga Tiongkok sejak lahir sampai ia berusia 18 tahun, paling sedikit akan menghabiskan dana RMB. 23 ribu setiap tahunnya. Maka bagi kebanyakan keluarga Tiongkok yang berpenghasilan rata-rata RMB. 53 ribu setiap tahun, beban itu dirasakan berat. Lagi pula, bagi keluarga muda sekarang yang menjadi anak tunggal keluarga karena kebijakan 1 anak masa lalu, sudah terasa kualahan untuk menanggung beban keluarga sendiri, beban perawatan orangtua, beban perawatan anak pertama. Jelas mereka akan menghindari kelahiran kedua.

Deviden demografi Tiongkok sudah mencapai puncak.

Struktur kependudukan Tiongkok mengalami kerusakan serius. Tiongkok saat ini sedang berada dalam kondisi kelahiran yang menurun tajam dibarengi dengan penuaan penduduk. Penurunan grafik deviden demografi sudah sulit untuk dapat dicegah.

Wall Street Journal dalam komentarnya menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok sekarang sedang menghadapi tantangan untuk mengatasi struktur kependudukan mereka serta masalah kekurangan tenaga kerja di waktu puluhan tahun ke depan. Menurut data terakhir Bank Dunia, tingkat kelahiran penduduk wanita Tiongkok tahun 2013 adalah 1.17 yang menunjukkan sudah di bawah level pergantian.

Merujuk pada kriteria demografi, bila penduduk berusia 65 tahun keatas suatu masyarakat sudah mencapai 7 % maka masyarakat tersebut sudah bisa digolongkan masyarakat lanjut usia. Sedangkan, penduduk berusia 65 tahun keatas Tiongkok pada 2014 sudah mencapai 10.1%, oleh kareena itu Tiongkok sudah bisa digolongan memiliki masyarakat lanjut usia yang serius.

Organisasi Kesehatan Dunia memprediksikan Tiongkok pada 2050 nanti 35 % penduduknya akan berusia 60 tahun keatas, menjadi negara dengan penduduk tua paling banyak di dunia.

Hal yang memperburuk situasi adalah angka kelahiran yang menurun tajam. Merujuk pada kriteria demografi, bila penduduk berusia 0 – 14 tahun berada pada tingkat 15 – 18% dari total penduduk, maka masyarakat itu dapat digolongkan sebagai masyarakat dengan tingkat kelahiran rendah. Sedangkan, penduduk berusia 0 – 14 tahun Tiongkok yang pada 1982 itu masih 33.6% anjok sampai 16.6% pada 2010. Oleh karena itu, Tiongkok sudah masuk kekurangan anak yang serius.

Akibat kondisi demikian, penduduk usia kerja Tiongkok dari tahun ke tahun terus berkurang, hal ini jelas membuat pasar tenaga kerja sulit mencari tenaga usia kerja, tak lama lagi Tiongkok sebagai pabrik dunia sudah tinggal nama saja.

Sebelumnya, ahli kependudukan terus mendesak pemerintah Tiongkok untuk menghapus kebijakan 1 anak ciptaan PKT pada 1980, mengambil tindakan yang perlu agar masalah mentoknya deviden demografi dapat dihindari. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular